DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Satu minggu berlangsung, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) terhitung sudah diterima 112.683 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Provinsi Bali, atau 68.3 persen dari total 167.341 yang terdaftar. 

“Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Sosial Provinsi Bali, per Selasa 13 September 2022, tercatat realisasi penyaluran BLT di Provinsi Bali sudah mencapai 68,13 % atau sebesar 112.683 KPM,” ungkap Kepala Bidang Pemberdayaan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Bali, Ida Ayu Ketut Anggreni, di Denpasar, Rabu (14/09/2022).

BLT BBM ini merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga BBM. Dari total 9 kabupaten/kota di Bali, penyaluran BLT BBM tertinggi di Kabupaten Badung, mencapai 98,85 persen. 

Baca juga :  Sebanyak 167.341 Masyarakat Bali Akan Menerima BLT BBM

Sementara Kabupaten Bangli 63,46 persen, Buleleng 49,39 persen, Gianyar 83,63 persen, Jembrana 83,56 persen, Karangasem 62,87 persen, Klungkung 82,01 persen, Tabanan 75,79 persen, dan Denpasar 89,70 persen. 

Ketut Anggreni menjelaskan, bahwa Dinas Sosial Provinsi Bali bersama dengan PT Pos Indonesia yang bertugas sebagai penyalur menargetkan tanggal 17 September 2022, BLT diseluruh wilayah Bali dapat tercairkan. 

Terdapat tiga mekanisme penyaluran yaitu, pertama melalui kantor-kantor pos, dimana masyarakat bisa datang ke kantor Pos di daerahnya masing-masing. Kedua, melalui komunitas-komunitas yang kemudian disalurkan di kantor desa setempat. Ketiga, bagi warga masyarakat yang tidak bisa keluar rumah seperti lansia dan disabilitas, PT Pos akan langsung membawakan kerumah masing-masing.  

Baca juga :  Pasca-BLT BBM, Pemerintah Harus Siapkan Program Jangka Panjang

Dimana BLT BBM akan dibayarkan dalam dua tahap yakni September 2022 dan Desember 2022. Adapun BLT yang diterima yaitu senilai Rp 150.000 per bulan dari mulai bulan September sampai Desember 2022. 

Sementara itu, Ekonom Bali, Prof R. IB Raka Suardana, mengatakan, pemberian BLT BBM sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat  untuk menanggulangi dampak dari kenaikan harga barang akibat kenaikan harga BBM dinilai efektif dalam menjaga daya beli masyarakat. 

“Melihat dari pengalaman kita selama ini dimasa lalu, pemberian BLT lumayan cukup efektif untuk menjaga denyut ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga barang,” terang IB Raka Suardana. 

Baca juga :  Pasca-BLT BBM, Pemerintah Harus Siapkan Program Jangka Panjang

Kendati demikian menurutnya, pemerintah harus menyiapkan program jangka panjang merespon kenaikan BBM yang mengakibatkan kenaikan harga. Hal ini lantaran BLT hanya diberikan sampai akhir tahun.

“Sehingga perlu dipikirkan langkah lebih jauh untuk tetap menjaga daya beli masyarakat tetap kuat. Terkhusus di Bali menjaga geliat pariwisata agar tetap hidup adalah salah satu caranya,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan-kebijakan yang mendukung pemulihan dengan cepat sektor pariwisata harus segera dilakukan karena karena Pariwisata memberikan multiplier effect ke sektor lainya seperti pertanian, UMKM.

“Artinya banyak pihak yang kecipratan jika pariwisata bangkit lagi sehingga daya beli masyarakat dapat terus terjaga,” kata IB Raka Suardana. (gus/dhy)