DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Denpasar, melakukan aksi damai menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Rabu (7/09/2022).

Selain kenaikan harga BBM mereka juga menyuarakan penolakan kenaikan tarif listrik serta adanya praktik komersialisasi pendidikan.

Ketua Umum HMI Cabang Denpasar, Mohammad Alawy Sayfi menjelaskan, aksi dilakukan untuk menginspirasi mahasiswa dan elemen masyarakat agar menyuarakan aspirasinya terkait kenaikan harga BBM yang berdampak pada masyarakat banyak.

Baca juga :  Elemen Mahasiswa Bali Gelar Aksi Solidaritas Korban Bom Gereja Katedral Makassar

“Pencabutan subsidi BBM bukanlah solusi yang tepat dalam merespon kenaikan harga minyak global. Masih ada banyak solusi lain yang bisa dipakai acuan untuk diterapkan dan dijadikan keputusan oleh pemerintah,” ujarnya. 

Terlebih menurutnya, antisipasi pemerintah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tidak efektif karena hanya berlangsung beberapa bulan dari bulan September-Desember 2022. Padahal BBM akan terus naik. 

Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Denpasar merekomendasikan tujuh poin kepada pemerintah untuk dilakukan, yakni:

1)    Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah kebawah dan pelaku UMKM.

Baca juga :  Audensi dengan Rektor ITB STIKOM Bali, HMI Denpasar Soroti Rendahnya APK PT

2)    Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran.

3)    Mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan Listrik.

Baca juga :  Mahasiswa Bali Gelar Aksi, Minta Pemerintah Memaksimalkan Penanganan Dampak Pandemi

4)    Melakukan realokasi anggaran belanja kementerian/lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM.

5)    Mendorong percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka panjang.

6)    Menyesuaikan dan merapikan dengan tegas terkait dengan sistem pendidikan yang benar.

7)    Menindak secara tegas berbagai oknum yang mengadu domba massa aksi dengan para pihak keamanan dan tindakan represif. (gus)