DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Sabtu (3/09/2022). Kenaikan harga BBM ini dinilai berpotensi akan memicu inflasi yang pada gilirannya memukul (melemahkan) daya beli masyarakat.  

Diketahui, harga Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Sementara harga per liter Solar bersubsidi naik dari Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Disamping itu pemerintah juga mengumumkan kenaikan harga pertamax dari Rp.12.500 per liter jadi 14.500 per liter. 

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Bali, Prof R. IB Raka Suardana mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pemerintah dilatari oleh membengkaknya biaya subsidi yang berpotensi membebani APBN. Jika tidak disesuaikan maka ratusan triliun diperlukan untuk menutupi subsidi.

Baca juga :  BBM Naik, Partai Demokrat Bali Nilai Pemerintah Selamatkan Diri Sendiri

“Dalam APBN 2022, asumsi harga minyak mentah dunia adalah US$ 63-70. Sementara ini harga minyak dunia sudah diatas US$ 100. Artinya asumsi sudah terlanggar dan dalam teori ekonomi bermakna harapan tidak sesuai kenyataan,” terang IB Raka Suardana, saat dihubungi Minggu (4/09/2022).

Kendati demikian, menurutnya, kenaikan dalam rangka penyesuaian harga BBM akan sangat berdampak bagi masyarakat. Hal ini lantaran dapat menurunkan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh tingginya harga barang. 

“Secara teoritis harga minyak merupakan salah satu indikator pendongkrak inflasi, sebab merupakan salah satu komponen biaya produksi. Karena biaya produksi meningkat. Harga jual tentu akan meningkat,” ujarnya.

Baca juga :  Polda Metro Jaya Amankan Demo BBM di 3 Titik, Terjunkan 8.350 Personel

Akibat harga jual barang meningkat akan mempengaruhi daya beli masyarakat, khususnya masyarakat dari kelompok menengah kebawah dan juga masyarakat dengan penghasilan tetap akan mengalami penurunan daya beli. 

Khususnya di Bali, kebijakan kenaikan harga BBM dinilai tidak tepat karena Bali dalam kondisi sedang melakukan pemulihan pariwisata pasca pandemi Covid-19. Sehingga nantinya akan mengganggu target pertumbuhan yang tidak dapat dicapai akibat daya beli masyarakat melemah. 

Disamping dampak inflasi dan daya beli masyarakat. IB Raka Suardana juga menyoroti, kenaikan BBM juga berpotensi memicu guncangan sosial. Hal ini tidak terlepas kebanyakan masyarakat belum memahami alasan penyesuaian harga, meski sudah dijelaskan oleh pemerintah. 

“Mereka rentan termakan isu bahwa pemerintah tidak adil akibat keputusan kebijakan itu. Pihak seperti ini akan mudah tersulut untuk melakukan hal-hal kontra produktif,” kata IB Raka Suardana.

Baca juga :  BBM Nonsubsidi Ngacir! DPR: Pemerintah PHP ke Rakyat

Sementara itu, salah seorang pedagang durian di Jalan Sutomo, Denpasar, Aduardus Ngonggo, mengatakan, jika harga BBM naik secara otomatis dirinya juga akan menaikan harga durian. Hal ini lantaran ia mengambil durian dari kabupaten Karangasem, Bali untuk dibawa dan dijual di Denpasar. 

“Ya setiap hari saya mengambil durian di Karangasem. Biasanya saya beli bensin itu Rp 150.000 setiap hari. Tapi sekarang harga BBM naik otomatis saya harus beli lebih mahal. Ya mau tidak mau saya pasti harus menaikan harga. Tapi saya ingin lihat dulu,” ujarnya. (gus)