KMHDI Nilai Rencana Pemerintah Cabut Subsidi BBM Bukan Langkah Tepat
DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah mewacanakan pengumuman pencabutan subsidi atau kenaikan harga BBM minggu depan.
Menanggapi kabar tersebut, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), menilai kenaikan BBM subsidi saat ini akan menimbulkan inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Presidium Pimpinan Pusat KMHDI, I Putu Yoga Saputra, Minggu (21/08/2022). Yoga menjelaskan bahwa Inflasi tidak mungkin dihindari karena BBM adalah unsur vital dalam proses produksi dan distribusi.

“Naiknya harga BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar bisa memberikan dampak yang besar bagi stabilitas perekonomian Indonesia, yakni terjadinya inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat di tengah situasi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya,” terang Yoga Saputra.
Jika harga BBM subsidi naik, terangnya lebih lanjut, akan memicu terjadinya inflasi, harga barang akan naik di pasaran. Biaya produksi dan operasi akan meningkat yang berujung pada naiknya harga produk yang dihasilkan dan bisa berdampak pada konsumen akhir, yaitu menurunnya daya beli masyarakat.
Yoga juga menerangkan bahwa konsumsi rumah tangga tercatat masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi RI, sesuai dengan laporan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,44 persen (year on year/yoy) di kuartal II-2022.
Sehingga pemerintah dianggap perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan untuk menaikan harga BBM.
“Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Saat ini konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, jika harga BBM naik sudah pasti berimbas pada menurunnya konsumsi rumah tangga yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” tegas Yoga.
Lebih lanjut, salah satu masalah terbesar yang muncul dari naikkan harga BBM adalah kekhawatiran akan terhambatnya pertumbuhan ekonomi karena dampak kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi akibat komponen biaya yang naik.
Oleh karena itu, ia berharap pemerintah tidak tutup mata melihat dampak kenaikan harga BBM nantinya. “Pemerintah perlu juga melihat sisi dampak jika kebijakan ini diputuskan dan malah membebani masyarakat, optimalisasi pelaksanaannya maupun pengawasannya perlu dimaksimalkan,” tutupnya. (gus/dhy)

Tinggalkan Balasan