DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengatasi penyebaran Covid-19 yang berlangsung sampai sekarang dinilai belum efektif. Pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai harus di evaluasi guna mencari terobosan-terobosan kebijakan baru yang lebih efektif dan menguntungkan rakyat banyak. 

“PPKM harus dikaji ulang atau digodok kembali oleh para dewan-dewan terkait untuk melihat apakah PPKM memperoleh hasil maksimal. Jangan sampai PPKM justru membuat masyarakat menjadi kelaparan, harus ada kebijakan yang lebih manusiawi,” ungkap Ekonom, Gusti Alit Suputra dalam acara Rembuk Pemuda bertema “Dilema PPKM,” bertempat di Siku Kopi, Minggu, 22 Agustus 2021.

Menurut Alit, PPKM sangat berpengaruh terhadap Pedagang kecil dan UMKM. Sebab, pedagang kecil dan UMKM dipaksa tutup di jam-jam yang sebetulnya banyak pengunjung berdatangan sehingga akan mempengaruhi angka pendapatan mereka. “Sudah modal sedikit, barang dagangan sedikit, sekarang dibatasi jam penjualan sehingga hasilnya tidak bisa optimal sesuai ekspektasi mereka”, ungkap Alit. 

Baca juga :  Bali Direncakan Jadi Pusat Keuangan Dunia, Ekonom Ingatkan Resiko Budaya dan Lingkungan

Alit juga menambahkan ketika kondisi yang dialami pedagang dan UMKM ini berlarut-larut dan bertahan dalam jangka waktu yang panjang, berpotensi akan memberikan dampak luas. Oleh karena itu pemerintah harus segera mengeluarkan kebijakan objektif bukan subjektif sehingga menguntungkan masyarakat banyak. 

Selain Alit, Rembuk Pemuda yang digagas oleh Kelompok Cipayung Plus Bali juga menghadirkan pelaku usaha, I Ketut Sae Tanju, serta Sosiolog sekaligus Peneliti Bali Science Institute, Made Ferry Kurniawan.

Hal senada, disampaikan Sae Tanju. Ia mengatakan bahwa penerapan PPKM sampai hari ini berhasil menekan salah satu unit usaha yang ia tekuni sehingga harus tutup disebabkan oleh pembatasan sosial dan daya beli masyarakat yang menurun. 

Baca juga :  Ekonom Nilai Suntikan Modal Rp445 Miliar ke BPD Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Bali

Ia pun berharap pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang berdampak positif bagi masyarakat sekaligus bisa memberikan solusi untuk para pengusaha dan pedagang. 

Sementara itu, Ferry mengatakan bahwa belum efektifnya PPKM sampai sekarang ini akibat aturan tersebut tidak disosialisasikan secara intensif, sehingga belum mampu dipahami oleh masyarakat. Bahkan menurutnya, peraturan yang sering berubah-ubah setiap satu atau dua bulan, sehingga menunjukan ada inkonsistensi dari pemerintah dalam melihat Pandemi Covid-19. 

“Masyarakat membutuhkan sesuatu yang sifatnya konsisten, persisten dan pasti, karena masyarakat pasti akan jenuh juga dengan situasi seperti sekarang. Kita seperti terperangkap dalam jebakan PPKM, ini akan menimbulkan kejenuhan luar biasa dari masyarakat sehingga masyarakat lebih takut mati karena kelaparan ketimbang pada wabah,” jelas Ferry.

Baca juga :  Ekonom Nilai Suntikan Modal Rp445 Miliar ke BPD Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Bali

Ferry juga menambahkan bahwa kedepan setiap aturan yang ingin dibuat dan disosialisasikan bisa dilakukan dengan menyesuaikan tipologi budaya di setiap masyarakat. Melalui metode ini aturan-aturan akan lebih diterima oleh masyarakat karena merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara kultural sosiologis. 

Terakhir koordinator acara Rembug Pemuda, Arya Gangga berharap bahwa kedepan pemerintah harus benyak mempertimbangakan dampak-dampak apa saja yang dihasilkan dari kebijakan yang mereka keluarkan. Ia pun berpesan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus melibatkan elemen pemuda dan mahasiswa.

“Pemerintah harus mulai mengajak pemuda dan mahasiswa dalam merumuskan kebijakan publik karena bagaimanapun juga kami berhak untuk ikut terlibat menentukan kebijakan publik. Jangan sampai ada kebijakan yang memaksa sifatnya,” ungkap Arya Gangga saat ditemui usai acara. (Gus/Sin)