DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Pemerintah Pusat tengah mempersiapkan Bali menjadi kawasan pusat keuangan dunia atau International Finance Center melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor jasa keuangan.

Namun, rencana tersebut dinilai harus diimbangi dengan perlindungan budaya dan lingkungan agar tidak menggerus identitas Bali sebagai Pulau Dewata.

Ekonom Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) IB Raka Suardana mengingatkan pembangunan yang terlalu berorientasi pada investasi dan keuntungan ekonomi berpotensi memicu alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan, hingga komersialisasi budaya Bali.

Menurut Raka, Bali memang memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat layanan keuangan internasional karena memiliki citra global yang kuat di mata wisatawan dan investor asing.

“Pengembangan pusat keuangan internasional tentu dapat meningkatkan arus investasi, membuka lapangan kerja baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai Bali memiliki karakteristik berbeda dibandingkan daerah lain karena kekuatan utamanya tidak hanya bertumpu pada ekonomi, tetapi juga budaya dan spiritualitas.

Baca juga :  Pengamat: Jaya Negara Masih Relevan Pimpin Kota Denpasar

Karena itu tambahnya, pembangunan yang terlalu berorientasi pada modal dan eksploitasi ekonomi dikhawatirkan dapat menggeser keseimbangan tersebut.

Raka menilai gejala tekanan pembangunan sudah mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kawasan wisata seperti Canggu, Seminyak, dan Uluwatu.

Ia menyoroti tingginya kenaikan harga tanah akibat derasnya investasi properti yang memicu alih fungsi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau menjadi vila, hotel, restoran, serta pusat hiburan.

Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat lokal, khususnya generasi muda Bali yang mulai kesulitan memiliki rumah di daerahnya sendiri.

Selain persoalan lahan, Bali juga menghadapi berbagai tekanan lingkungan seperti kemacetan, persoalan sampah, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga kerusakan ekosistem akibat pembangunan yang melampaui daya dukung lingkungan.

Di sisi lain, Raka juga mengingatkan ancaman terhadap budaya dan adat Bali apabila pembangunan tidak dikendalikan secara bijak.

Baca juga :  Ongkos Politik Mahal Jadi Alasan Nihil Calon Independen di Pilgub Bali

Untuk itu, dia menegaskan pembangunan pusat keuangan di Bali harus dilakukan melalui pendekatan berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

Pemerintah diminta memperkuat perlindungan terhadap tanah adat, kawasan suci, lahan pertanian, hutan, dan sumber mata air agar tidak mudah dialihkan untuk kepentingan komersial.

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan rencana Pemerintah Pusat yang tengah menyiapkan Bali sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pusat Keuangan Dunia atau International Financial Center.

Koster menilai rencana tersebut berpotensi memberikan dampak besar terhadap penguatan ekosistem ekonomi Bali, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang tidak bergantung pada sumber daya alam.

“Saya mendapatkan telepon dari Jakarta dari Pak Luhut Panjaitan terkait kunjungan Presiden ke Bali untuk mempersiapkan Bali jadi Kawasan Khusus Pusat Keuangan Dunia atau International Financial Center,” ungkapnya

Menurut dia, sejumlah pelaku usaha besar dari Abu Dhabi dan Dubai disebut mulai melirik Bali sebagai lokasi investasi dan pengembangan bisnis karena dinilai memiliki kenyamanan, stabilitas, serta daya tarik budaya yang kuat.

Baca juga :  Awal Tahun Perekonomian Bali Masih Optimis

“Hadirnya pusat keuangan ini akan sangat bagus bagi ekosistem ekonomi Bali karena para pelaku usaha besar di Abu Dhabi dan Dubai ingin pindah ke Bali karena Bali ini sangat nyaman,” ujarnya.

Koster menyebut Bali memang dinilai cocok menjadi pusat ekonomi berbasis jasa dan keuangan karena tidak memiliki sumber daya alam dalam skala besar seperti daerah lain di Indonesia.

“Ini tentu hal bagus dan cocok bagi ekonomi Bali yang berkualitas yang tidak memiliki sumber daya alam,” katanya.

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Bali masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama tim guna memastikan rencana tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

“Namun ini akan kita bahas dengan tim agar bisa bermanfaat bagi daerah dan masyarakat,” ujar Koster.

Reporter: Agus Pebriana