DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Setelah kurang lebih tiga setengah bulan lamanya ngayah (kerja sosial), ikut berjibaku dalam upaya-upaya penanggulangan penyebaran wabah Covid-19 di Denpasar, Pecalang di Desa Adat Kota Denpasar akhirnya mendapat atensi bantuan pangan (sembako) dari Pemerintah Kota Denpasar, Jum’at (5/6) pagi.

Sebanyak 850 paket sembako, dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali disalurkan bagi Pecalang se-Desa Adat Denpasar, melalui Wakil Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di Gedung Dharma Negara Alaya, Taman Kota, Lumintang, Denpasar.

Ketua Pecalang Kota Denpasar, I Made Mudra, ditemui di Posko Induk Satgas Gotong Royong Covid-19 Desa Adat Denpasar, di Jl. Batukaru, No. 1, Kelurahan Pemecutan, Kota Denpasar, mengaku mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh BPD Bali yang disalurkan melalui Pemerintah Kota Denpasar tersebut.

Bantuan itu, menurutnya memang sangat diharapkan oleh personil Pecalang yang terhitung sudah sejak sebelum Nyepi mulai bergerak, ngayah mengamankan wilayah palemahannya (lingkungan) masing-masing. Dan mengingat, di satu sisi, mereka juga masuk kategori masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Pecalang ini kan tugas ngayah, bukan pekerjaan utama. Untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka (Pecalang) tetap harus bekerja. Dan, dari segi pekerjaan mereka juga sangat terdampak akibat pandemi ini (Covid-19). Ada yang bekerja di hotel, dan kita tahu sekarang hotel tutup,” sebutnya.

Baca juga :  Hadapi Covid-19, Gung De: Ngayah adalah Jiwa Pecalang, tapi Kondisinya Harus Diperhatikan

“Pada intinya kami mengapresiasi perhatian yang diberikan untuk Pecalang melalui Pemerintah Kota Denpasar, dalam hal ini Pak Wawali (Wakil Walikota) yang memfasilitasi bantuan sembako dari BPD Bali untuk Pecalang se-Desa Adat Kota Denpasar, kurang lebih ada 850 personil dari 35 Desa Adat yang ada. Perhatian ini memang sangat dibutuhkan,” paparnya.

Pada kesempatan itu, terkait wacana pemberian Insentif untuk Pecalang oleh pemerintah Kota Denpasar, Made Mudra mengaku juga sangat menyambut baik. Kerja ngayah yang dilakukan Pecalang dalam penanggulangan Covid-19 selama ini, katanya, dibiayai secara swadaya. Pecalang, menurutnya, tidak hanya mengabdikan waktu dan tenaga, tapi juga materi.

“Selama ini secara swadaya. Terutama untuk bensin dan makan, sebagian besar dari pribadi masing-masing. Jadi bukan hanya waktu dan tenaga, materi juga mereka abdikan untuk ngayah, mengamankan wilayah palemahannya (lingkungan) masing-masing,” ujarnya.

“Jika sekarang ada wacana itu (pemberian insentif), saya dengar ini sedang dikaji, tentu kami sangat menyambut baik. Yang jelas kami (Pecalang) semangatnya adalah ngayah, tidak mungkin kami meminta-minta, selebihnya adalah tinggal kepekaan, kepedulian dan perhatian dari pemimpin (pemerintah) saja yang kami harapkan,” tuturnya.

Apalagi mengingat saat ini, arus balik lebaran membuat beban kerja Pecalang menjadi ekstra. Pelonggaran pintu masuk Bali, bandara dan pelabuhan, ditambah lagi adanya oknum-oknum penduduk migran, khususnya pekerja, yang masuk ke Bali dengan cara yang tidak sah, membuat beban kerja pecalang menjadi lebih berat.

Baca juga :  Aktifkan Kembali Satgas Gotong Royong, Gubernur Koster Suntik Desa Adat Dana Rp74,65 Miliar

“Tentu kami harus lebih ekstra waspada memantau dan mendata setiap penduduk yang datang. Belum lagi pendatang yang masuk melalui jalur-jalur tikus pelabuhan-pelabuhan perahu nelayan, harus diantisipasi lebih ekstra oleh pecalang, karena itu potensial digunakan untuk menghindari pemeriksaan dan kewajiban Rapid Test bagi siapapun yang masuk ke Bali. Terbukti kemarin ada yang tertangkap di Pengambengan,” tuturnya.

“Oleh karena itu, saya menghimbau kepada semua Pecalang, untuk meningkat kewaspadaannya. Bagi yang wilayahnya terdapat jalur-jalur tukus pelabuhan, seperti di Sangsit Buleleng, Sumber Sari-Cekik, Kedonganan Badung, dan daerah lainnya agar dapat meningkatkan kewaspadaannya. Kita harus mencurigai jalur-jalur tersebut digunakan pendatang masuk ke Bali secara gelap,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Pecalang Desa Adat Denpasar, I Made Sudiarta menerangkan ini merupakan bantuan sembako pertama yang diterima dari Pemerintah Kota Denpasar untuk Pecalang se-Kota Denpasar selama sudah kurang lebih 3,5 bulan ngayah dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Di Posko Induk Satgas Gotong Royong Kota Denpasar sendiri ada 25 personil yang ditugaskan, mereka dibagi dalam 3 shift untuk penjagaan selama 24 jam setiap hari.

Baca juga :  Gubernur Siapkan Insentif Bagi Desa Adat Terkait Penanganan COVID-19

Masing-masing shift, terang Sudiarta, dibagi menjadi 5 orang, 3 orang bertugas di Posko Induk dan dua orang di pos pantau yang ada di Jalan Pulau Galang. “Kita bertugas setiap hari selama 24 jam, memantau, mendata, dan mengedukasi (mengingatkan) jika ada masyarakat yang membuat kerumunan dan keluar rumah tanpa masker,” katanya.

Senada dengan Made Mudra, Sudiarta mengapresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh BPD Bali difasilitasi Wakil Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Mengingat peran dan tanggung jawab yang diemban oleh Pecalang, Ia berharap kedepan ada lebih banyak perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pecalang di wilayahnya masing-masing, khususnya Kota Denpasar yang beban kerjanya paling besar dengan tingginya jumlah penduduk migran.

“Bantuan ini mungkin cukup untuk konsumsi 4-6 hari. Tapi intinya kami mengapresiasi dan berterima kasih untuk bantuan yang diberikan oleh BPD Bali difasilitasi oleh Pak Wawali. Harapan kami, kedepan perhatian Pemerintah lebih besar lagi, khususnya di Kota Denpasar dengan penduduk pendatang yang besar sehingga besar beban pecalang untuk memantau dan mengamankan lingkungannya masing-masing,” tandasnya. (nai)