by

Jembatan ‘Bodong’ Penatih: BWS Segera Surati Pemkot Denpasar, Rekomendasikan Bongkar

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Balai Wilayah Sungai Bali Penida (BWSBP) akhirnya mengambil langkah ‘mendudukan’ para pihak atas polemik kasus jembatan ‘bodong’ Penatih, yang menghubungkan dua Banjar Pelagan dan Taman Poh Manis dalam rapat tertutup digelar di kantor BWSBP Renon Denpasar, Selasa (11/1).

Ditemui wartawan usai rapat, Ketut Alit Sudiastika sebagai salah satu Tim Rekomendasi Teknis BWSBP menjelaskan, bahwa rapat ini telah mengundang semua pihak dan instansi terkait. Sisi lain sangat disayangkan, pihak pengembang dikatakan tidak hadir alias mangkir.

“Maunya kita mediasi, minta kejelasan pihak pemohon mampu tidak melengkapi izinnya. Tapi kalau begini pengembang tidak hadir dan tidak ada kejelasan, maka kita minta rapat tadi tetap mengambil kesimpulan. Jadi pertemuan tadi tetap mengambil keputusan yaitu kita akan keluarkan rekomendasi ke Walikota. Nantinya akan ditembuskan ke Satpol PP guna membongkar jembatan tersebut,” tegas Alit.

Ketut Alit Sudiastika, Tim Rekomendasi Teknis BWSBP.

Lebih lanjut dijelaskan, meski pengembang tidak hadir tentu mereka harus menerima apa menjadi keputusan dari rapat. Begitu juga diharapkan tidak ada alasan tidak menerima.

“Masalah ini kan sudah berlarut-larut. Kita undang, tapi mereka (pengembang-red) tidak hadir tanpa ada konfirmasi. Jadi ini bukan keputusan sepihak, warga dan yang lainnya saja hadir,” jelasnya.

Kabar dapat digali wartawan terhadap warga sekitar lokasi jebatan adalah tetap menolak. Bahkan disebut-sebut, kasus jembatan diduga bodong ini sudah mengarah dalam ranah politik. Polemik panjang ini diungkap, jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas warga akan menempuh jalur hukum.

“Ya, pastinya kita tempuh jalur hukum dengan gugatan class action. Bahkan berapa pengacara dengan sukarela mau membatu untuk ikut berjuang,” terang sumber warga namanya tidak mau disebut.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga mengatakan pihaknya siap membongkar jembatan yang dibangun tanpa izin tersebut apabila Balai Wilayah Sungai (BWSBP) selaku pihak yang berwenang atas wilayah anak Sungai Ayung dimana berdirinya jembatan tersebut memintanya.

Hal tersebut diungkapkan saat ditemui usai audiensi (mediasi) warga yang menolak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Denpasar, Kasatpol PP kota Denpasar, pada Rabu (15/1) lalu.

“Kalau memang itu dipersalahkan, oleh BWS dalam hal ini, kalau BWS memerintahkan, dengan bersurat kepada pemerintah kota, melalui Satpol PP ya kita tindaklanjuti untuk membongkar (jembatan, red),” ujarnya di Gedung Kantor DPRD Kota Denpasar saat itu. (Tim)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed