Dua Jempol untuk Keberpihakan Politik Gubernur Koster kepada Buruh
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Langkah Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 patut mendapatkan dua jempol. Bagaimana tidak, keberpihakan politik gubernur tersebut mengevaluasi persoalan pengupahan yang selama hampir satu dekader membelenggu buruh Bali sehingga tidak sejahtera.
Selama satu dekade, akibat terikat formula pengupahan dalam PP No 78 Tahun 2015, kenaikan upah minimum di Bali tidak bisa lebih dari 10 persen.
Rumus formula yang mendasari pada inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi tersebut membuat setiap tahunnya, UMP Bali hanya naik Rp 150-300 ribu. Padahal, Bali merupakan daerah pariwisata dengan dinamika harga kebutuhan dan biaya hidup yang terus meningkat.
Akibatnya, jurang antara pendapatan pekerja dan kebutuhan hidup layak semakin lebar. Dalam dua tahun terakhir, yakni 2025 dan 2026, rasio UMP Bali terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hanya berada di kisaran 57 persen. Artinya, upah minimum yang diterima pekerja belum mampu menjangkau sebagian besar kebutuhan hidup layak.
Di Bali sendiri, upah pekerja yang rendah bukan hanya persoalan ekonomi dan kesejahteraan, namun juga meluas jadi persoalan sosial. Salah satunya terlihat dari semakin banyaknya anak muda Bali yang memilih bekerja sebagai pekerja migran di luar negeri. Di negara tujuan, mereka berpeluang memperoleh penghasilan berkali-kali lipat dibandingkan pekerjaan sejenis di Bali.
Data Januari hingga Agustus 2026 mencatat sekitar 9.900 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bali bekerja di luar negeri. Fenomena ini patut menjadi perhatian. Selain kehilangan tenaga kerja produktifnya sendiri, Bali juga kehilangan penyokong kebudayaannya. Desa-desa di Bali semakin kekurangan generasi muda yang selama ini diharapkan menjadi pilar kehidupan sosial, adat, dan kebudayaan.
Persoalan lain adalah kemampuan memiliki rumah. Rendahnya pendapatan membuat sebagian masyarakat Bali semakin sulit memiliki rumah sendiri.
Data BPS hingga Maret 2026 mencatat sekitar 131.890 atau 10,52 persen rumah tangga di Bali belum memiliki rumah. Penyebabnya salah satunya karena pendapatan masyarakat tidak bisa mengejar kenaikan harga rumah. Pendapatan masyarakat Bali harus bersaing dengan pendapatan investor dalam mendapatkan properti.
Padahal, rumah merupakan kebutuhan fundamental. Fungsinya tidak sebatas tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang berlangsungnya interaksi sosial, pembentukan keluarga, serta reproduksi kebudayaan dan kehidupan masyarakat.
Dalam konteks inilah keputusann Koster menaikkan UMP Bali 2027 patut mendapatkan apresiasii. Koster tidak hanya mewujudkan kesejahteraan buruh, namun juga membuat Bali tetap relevan bagi penghuninya. Atas dasar itu redaksi memberikan dia dua jempol.

Tinggalkan Balasan