DIKSIMERDEKA.COM,DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, resmi menandatangani perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan terkait penyelenggaraan angkutan umum perkotaan Trans Metro Dewata di kawasan Sarbagita pada tahun 2026. Penandatanganan dilakukan di Jaya Sabha Denpasar, Kamis (4/6/2025).

Koster menegaskan, perjanjian ini menjadi landasan hukum agar penganggaran Trans Metro Dewata pada APBD 2026 memiliki kepastian. “Tahun 2025 sudah berjalan, tapi hanya sembilan bulan dari April hingga Desember. Untuk 2026 kita siapkan penuh alokasinya,” ujar Koster usai menandatangani perjanjian dengan empat kepala daerah Sarbagita.

Baca juga :  Arya Wibawa Terima Delegasi Laamu Atoll Council Maldives

Adapun anggaran yang disiapkan untuk operasional Trans Metro Dewata tahun 2026 mencapai Rp 56,3 miliar. Dari jumlah tersebut, 30 persen atau Rp 16,9 miliar ditanggung Pemerintah Provinsi Bali, sementara sisanya Rp 39,4 miliar dibiayai pemerintah kabupaten/kota. Rinciannya, Badung Rp 16,6 miliar, Denpasar Rp 15,8 miliar, Gianyar Rp 5,3 miliar, dan Tabanan Rp 1,6 miliar.

Baca juga :  Tindaklanjuti Laporan Warga, Satgas LPG 3 Kg Sidak Sejumlah Pangkalan di Denpasar

Koster menekankan bahwa angka tersebut baru berupa pagu anggaran. Implementasinya akan menunggu hasil evaluasi tim agar penggunaan dana lebih efektif dan efisien. Ia menyoroti rendahnya keterisian Trans Metro Dewata yang baru mencapai 37 persen, padahal standar Bank Dunia menargetkan 50–60 persen. “Kita akan evaluasi faktor dan penyebabnya,” tegasnya.

Meski begitu, Koster menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat transportasi publik di Bali. Menurutnya, membangun kesadaran masyarakat beralih ke transportasi umum bukan perkara mudah. “Jalur jalan di Bali pendek dan sempit, sementara masyarakat lebih suka naik motor. Butuh waktu untuk mengubah kebiasaan itu,” katanya.

Baca juga :  Jaya Negara Pimpin Rakor Lintas Sektor, Pastikan Keamanan Denpasar Paska Aksi Demonstrasi

Gubernur Bali itu menutup dengan penekanan bahwa pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan publik dan alokasi anggaran. Dengan pengelolaan yang tepat, ia yakin layanan Trans Metro Dewata dapat berjalan lebih baik, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Editor: Agus Pebriana