Rieke Diah Pitaloka Patok 2 Syarat agar MBG Tak Jadi Temuan
JDIKSIMERDEKA.COM AKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mewanti-wanti jajaran Istana agar eksekusi program prioritas pemerintah tidak asal jalan tanpa payung regulasi dan rujukan data yang sahih. Peringatan keras itu dilontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Plt. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam forum tersebut, Rieke Diah Pitaloka menyoroti tata kelola serta aspek digitalisasi pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan strategis yang menyedot perhatian publik luas wajib ditopang kedaulatan data agar tidak memicu persoalan tata kelola di kemudian hari.
“Semua kebijakan pembangunan harus berbasis hukum, karena kalau tidak menjadi temuan. Yang kedua adalah, di sana diamandatkan harus berbasis data yang akurat, aktual, dan relevan,” ujarnya.
Rieke Diah Pitaloka Minta KSP dan Bakom RI Selaraskan Regulasi
Politikus PDI Perjuangan itu mendesak pimpinan baru di KSP maupun Bakom RI mencermati aturan transformasi digital dan kelembagaan, mulai dari Perpres Nomor 82 Tahun 2023 hingga Perpres Nomor 83 Tahun 2025. Rieke Diah Pitaloka menegaskan, gagasan Presiden, mekanisme anggaran, dan praktik di lapangan harus sinkron agar tidak mengaburkan peran konstitusional kepala negara.
KSP dan Bakom RI Beberkan Capaian hingga Anggaran
Merespons sorotan parlemen, Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo memaparkan kinerja lembaganya sepanjang Januari hingga 16 November 2026. KSP tercatat menelurkan 61 rekomendasi kebijakan kepada Presiden, 697 dokumen manajemen isu, memantau 563 rencana aksi, serta menggelar 175 verifikasi lapangan dengan serapan anggaran 82,07 persen atau Rp93,32 miliar dari pagu Rp113,71 miliar.
Sementara itu, Bakom RI melaporkan pelaksanaan mandat Perpres Nomor 96 Tahun 2025 dengan raihan sekitar 99 juta tayangan di Instagram dan TikTok, lebih dari 1.050 siaran pers, serta 502 penampilan juru bicara di media massa. Pada 2027, Bakom RI juga menyiapkan dasbor program prioritas sekaligus mengevaluasi pemerataan informasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Tinggalkan Balasan