18 Tahun Mengendap, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR: Puan Klaim Tanpa Paksaan, Illicit Enrichment Dicoret
DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Penantian panjang hampir dua dekade itu akhirnya tuntas di ruang sidang Senayan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengetok palu pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pengesahan regulasi yang digadang-gadang menjadi senjata pamungkas pemiskinan koruptor itu dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membacakan laporan hasil pembahasan tingkat pertama, Kamis (19/11/2026).
Di atas podium pimpinan sidang, Puan Maharani tampak lega sekaligus pasang badan membela kinerja parlemen. Sebelum menanyakan persetujuan kepada seluruh fraksi dan anggota dewan, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa lolosnya RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun mengendap di laci legislasi bukanlah hasil tekanan publik maupun paksaan pihak mana pun.
“Terima kasih kepada Ketua Komisi III DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU tersebut. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komisi III, bahwa rancangan undang-undang ini sudah 18 tahun ada di DPR, dan sekarang alhamdulillah insyaallah pada hari ini kita akan memutuskan dan mengesahkannya menjadi undang-undang,” ujar Puan di hadapan peserta Rapat Paripurna.
Puan mengatakan, proses pembahasan di Senayan telah ditempuh secara cermat dengan mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Ia merinci sederet agenda maraton yang diklaim telah dijalankan DPR, mulai dari puluhan rapat dengar pendapat hingga turun langsung ke daerah pemilihan demi memastikan aturan baru ini tidak bertabrakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Tadi juga sudah disampaikan bahwa hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah dijelaskan juga sudah dilakukan meaningful participation atau mengedepankan partisipasi publik bermakna, 87 kegiatan RDP dan RDPU, kemudian melakukan 15 kunjungan kerja di 15 provinsi untuk mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat, bahkan juga sudah melakukan kunjungan ke 46 dapil untuk menyerap aspirasi akar rumput. Juga sudah dilakukan penelitian, penelaahan, evaluasi supaya tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain seperti KUHAP dan KUHP,” papar Puan.
Ia pun berharap payung hukum anyar tersebut berjalan mulus sesuai tujuan awalnya tanpa ditunggangi agenda tersembunyi. “Jadi insyaallah bahwa undang-undang ini nantinya akan bermanfaat dan bisa berguna bagi bangsa dan negara, dan khususnya bagi tujuan awal yang tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada lagi keterkaitan atau kemudian maksud-maksud lain dari hal yang diinginkan oleh kita semua atau masyarakat,” imbuhnya sebelum mengetok palu persetujuan anggota dewan.
Dicecar Soal Hilangnya Illicit Enrichment, Habiburokhman Bawa-Bawa Hasil Riset Internet
Namun, euforia ketok palu di ruang paripurna langsung diuji dengan pertanyaan-pertanyaan menohok dari awak media di luar sidang. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dicecar mengenai hilangnya pasal illicit enrichment—aturan pembuktian terbalik atas lonjakan kekayaan tidak wajar pejabat publik yang selama ini mati-matian didorong masyarakat sipil—dari draf final RUU Perampasan Aset.
Menjawab sorotan tajam tersebut, Habiburokhman berdalih bahwa pencoretan illicit enrichment didasari masukan 15 elemen ahli serta hasil penelusuran komisi melalui internet terhadap praktik hukum di negara-negara Barat. Menurutnya, mekanisme perampasan kekayaan tidak wajar itu dinilai rawan menabrak hak asasi manusia (HAM) dan tidak cocok diselipkan ke dalam undang-undang yang bersifat hukum acara.
“Pertama, soal illicit enrichment. Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ahli-ahli. Demikian juga kami melakukan perbandingan dengan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan. Di Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment. Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15 elemen khusus, juga mereka menyampaikan soal illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” kilah Habiburokhman.
“Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini,” sambungnya.
Lahirkan Dua Badan Baru, Independensi Pengawas Dipertanyakan
Selain mencoret illicit enrichment, pengesahan RUU Perampasan Aset juga memicu tanda tanya besar lantaran melahirkan dua lembaga negara baru sekaligus di tengah gemuknya birokrasi saat ini, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Habiburokhman beralasan pemisahan lembaga pengelola aset mutlak diperlukan agar aparat penegak hukum tidak tergiur merampas aset secara serampangan demi kepentingan institusinya sendiri.
“Pertama, Badan Pengelola Perampasan Aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyaknya merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest. Dan di banyak negara, di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” jelasnya.
Sementara itu, pembentukan Badan Pengawas disebutnya sebagai benteng pelindung agar undang-undang ini tidak berubah menjadi senjata gebuk penguasa terhadap lawan politik maupun alat pemerasan oleh oknum aparat.
“Yang kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Akan tetapi, ketika wartawan kembali mencecar bagaimana menjamin independensi Badan Pengawas apabila proses seleksinya tetap dikunci oleh Presiden dan DPR—yang berpotensi menjadikannya arena kompromi elite saat menyentuh kasus lingkaran kekuasaan—Habiburokhman memilih bersandar pada pola seleksi lembaga negara yang sudah ada.
“Ya, kita enggak ada referensi lainnya ya, kayak KPK. Itu kan semua begitu antara eksekutif dengan legislatif ya. Itu kita saling mengontrol ya,” pungkas Habiburokhman sembari menyudahi sesi wawancara.

Tinggalkan Balasan