RUU Adminduk Larang Fotokopi KTP: DPR Siapkan Sanksi Tegas bagi Instansi yang Masih Minta Berkas Fisik
DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA –Aturan RUU Adminduk larang fotokopi KTP resmi disiapkan Panja Komisi II DPR RI untuk mengakhiri ritual birokrasi jadul yang selama ini bikin boros kertas dan rawan kebocoran data warga. Zaman sudah serba digital, tapi urusan pelayanan publik di negeri ini masih saja kerap memaksa masyarakat menyerahkan selembar demi selembar salinan Kartu Tanda Penduduk.
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini menjadi momentum membongkar paradigma lama birokrasi. Negara tidak boleh lagi duduk manis menunggu warga datang melapor sambil menenteng map berisi tumpukan berkas fotokopi. Sistem pelayanan kependudukan harus dipaksa berubah menjadi lebih proaktif, terintegrasi secara digital, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat.
“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” kata Khozin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/11/2026).
Politisi dari Fraksi PKB DPR RI itu menilai, sudah terlalu lama warga dibebani urusan administratif berbelit yang sejatinya merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasinya. Melalui pendekatan stelsel aktif, pemerintah didorong menjemput bola demi menjamin hak sipil setiap penduduk tanpa perlu merepotkan warga.
“Negara harus hadir lebih aktif. Masyarakat tidak boleh terus-menerus dibebani urusan administratif yang semestinya dapat difasilitasi oleh pemerintah,” jelas Khozin.
Aturan RUU Adminduk Larang Fotokopi KTP di Instansi Negeri hingga Swasta
Selama ini, warga kerap dipusingkan dengan berbagai nomor identitas dan dokumen berbeda dari tiap-tiap lembaga. Lewat beleid baru ini, DPR mengarahkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal untuk mengakses berbagai layanan publik. Integrasi data kependudukan antarlembaga menjadi harga mati agar birokrasi tidak lagi meminta ulang data yang sebenarnya sudah dikantongi negara.
“Integrasi data harus membuat pelayanan lebih sederhana. Jangan sampai warga harus berulang kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki negara,” tegas Khozin.
Konsekuensinya jelas: kebijakan RUU Adminduk larang fotokopi KTP untuk kebutuhan apa pun bakal berlaku mengikat di seluruh instansi, baik milik pemerintah maupun swasta. Semua verifikasi identitas nantinya cukup melalui sistem digital yang terintegrasi. Instansi yang masih nekat memalak fotokopi KTP dari warga pun tidak akan dibiarkan melenggang bebas karena beleid ini menyiapkan jerat hukuman.
“Nanti akan dipertegas berikut sanksinya di UU yang baru. Jadi masyarakat tidak perlu lagi membawa fotokopi KTP dalam setiap pengurusan administrasi yang membutuhkan informasi kependudukan. Ini transformasi substansial,” ungkapnya.
Digitalisasi Jangan Cuma Ganti Casing, Keamanan Data Wajib Dijamin
Meski mendorong penuh penghapusan fotokopi KTP, Komisi II DPR mengingatkan pemerintah agar transformasi digital tidak sekadar mengganti bentuk dokumen dari kertas ke layar gawai tanpa pengamanan ketat. RUU Adminduk turut mengatur materi krusial mengenai penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), pengawasan penyelenggaraan administrasi kependudukan, mekanisme pengaduan masyarakat, hingga sanksi tegas bagi pihak yang melanggar ketentuan.
“Digitalisasi bukan sekadar memindahkan dokumen ke dalam bentuk elektronik. Keamanan data dan perlindungan hak warga harus menjadi prioritas,” sebut Khozin.
Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan pemerintahan dan reformasi birokrasi, legislator asal Dapil Jatim IV (Jember-Lumajang) itu memandang pembaruan aturan ini mendesak dilakukan demi mengejar ketertinggalan regulasi di tengah laju teknologi. Modernisasi sistem pengelolaan data di internal pemerintah juga ikut dikunci dalam draf undang-undang tersebut.
“RUU ini juga mengatur penguatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sistem pengelolaan informasi kependudukan yang terpadu, akurat, dan mendukung pelayanan publik,” papar Khozin.
Pada akhirnya, pembaruan regulasi Adminduk ini diharapkan melahirkan ekosistem pelayanan negara yang ringkas, mudah diakses, dan berorientasi penuh pada pemenuhan hak rakyat, bukan sekadar urusan tata usaha pencatatan sipil semata.
“Dengan perubahan tersebut, administrasi kependudukan tidak semata-mata menjadi urusan pencatatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi warga untuk memperoleh berbagai layanan dan hak sebagai warga negara,” tutup Khozin.

Tinggalkan Balasan