DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata telah memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto (SHY) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait dana bencana. Pemeriksaan terhadap Suharyanto dilakukan secara tertutup bersama Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada Kamis pekan lalu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, Suharyanto diperiksa sebagai saksi untuk mendalami perkara yang telah menjerat lima orang sebagai tersangka. Penyidik turut menelusuri kemungkinan aliran uang hasil dugaan korupsi kepada mantan pejabat BNPB tersebut.

“Jadi pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku Kepala BNPB,” kata Budi kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

“Yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi sehingga keterangan-keterangannya dibutuhkan berkaitan dengan penyidikan atas lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK,” sambungnya.

Baca juga :  Pasca Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi : Silakan Buktikan Semua Tuduhan

Pendalaman aliran uang kepada Suharyanto dilakukan lantaran salah satu tersangka, Bima Setiawan (BMS), diketahui merupakan kerabatnya. Selain itu, penyidik juga menelusuri kemungkinan aliran uang kepada Richard Erlangga (RIC), yang disebut sebagai orang kepercayaan atau staf khusus Kepala BNPB saat itu.

“Apakah berhenti pada tersangka BMS selaku kerabat dari saudara SHY selaku eks Kepala BNPB ataupun apakah ini berhenti di saudara RIC selaku orang kepercayaan ataupun stafsus dari kepala BNPB saat itu, atau kemudian uang itu mengalir kepada pihak-pihak lain,” jelas Budi.

KPK juga mendalami kemungkinan uang tersebut dikelola dan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pihak-pihak tertentu di lingkungan BNPB.

Selain Suharyanto, penyidik telah memeriksa sejumlah pejabat internal BNPB, termasuk seorang deputi serta sekretaris perusahaan (corsec) atau koordinator keprotokolan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengusut proses pengadaan barang dan jasa, terutama dugaan penyimpangan dalam penunjukan langsung vendor.

Baca juga :  Terjaring OTT KPK, Bupati Pemalang Diduga Terima Uang dari Proyek dan Jual Beli Jabatan

Budi menyebut penyidik menduga terdapat benturan kepentingan dalam penunjukan pelaksana proyek. KPK juga mengusut modus penggunaan perusahaan pinjam bendera untuk memenangkan proyek pengadaan.

Dalam modus tersebut, perusahaan yang ditunjuk secara formal diduga hanya menjadi kedok, sementara pekerjaan proyek justru dikerjakan perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka Bima Setiawan. Ada pula perusahaan yang memperoleh proyek dengan komitmen memberikan sejumlah fee kepada oknum BNPB.

“Termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut,” ujarnya.

Tak hanya itu, KPK mendalami dugaan penggelembungan harga atau markup dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik tersebut diduga dilakukan untuk menyediakan uang kickback bagi oknum di lingkungan BNPB.

Penyidik juga mengusut dugaan keterlibatan aktif pihak swasta dalam praktik suap. KPK mendalami inisiatif pemberian uang dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek pengadaan tersebut.

Baca juga :  Update: 271 Warga Meninggal Dunia Akibat Gempa M5.6 di Cianjur

“Selain soal dugaan benturan kepentingan, di sini penyidik juga memeriksa berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang memang muncul dari sisi swasta. Artinya memang praktik suap yang juga secara aktif dilakukan oleh para pihak swasta. Ini semuanya didalami di dua klaster perkara di BNPB ini,” tutur Budi.

Budi menegaskan, penyidik masih menelusuri konstruksi perkara, termasuk kemungkinan aliran uang kepada pihak-pihak lain. KPK juga terus berkoordinasi dengan TNI untuk menindaklanjuti hasil penyidikan.

“Kami masih terus dalami soal itu termasuk soal konstruksi perkara ini. Kami juga sudah sampaikan kepada rekan-rekan di TNI untuk kemudian dapat dilakukan tindak lanjut. Dalam perkembangannya KPK juga intens berkoordinasi dengan TNI,” pungkasnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka, yakni Bima Setiawan, Richard Erlangga, Gabriel Purwaka Sigit, Gery Prasetiawan, dan Syifa Nrika Ghifarin.