DIKSIMERDEKA.COM MANAMA Langit Bahrain kembali mencekam. Serangan drone Iran dilaporkan menyasar fasilitas militer Amerika Serikat (AS) di negara kerajaan tersebut, memicu kekhawatiran meluasnya perang terbuka sekaligus memperpanjang kebuntuan perundingan damai antara Teheran dan Washington. Senin dini hari WIB (16/11/2026).

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan telah meluncurkan enam unit drone yang menargetkan radar pertahanan udara AS di pangkalan helikopter Al-Rifaa. Menurut klaim IRGC, operasi itu dilakukan sebagai aksi balasan atas apa yang mereka sebut sebagai “tindakan permusuhan AS”. Namun, otoritas Bahrain menegaskan sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat seluruh drone tersebut sebelum menghantam sasaran.

Dalam konferensi pers di Teheran, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan negaranya tidak akan tinggal diam menghadapi tekanan militer dari AS maupun negara lain. Saat ditanya apakah serangan terbaru ini menandai perubahan sikap Teheran akibat mandeknya diplomasi dengan Washington, Baghaei menyatakan Iran “tidak menunggu siapa pun” dan saat ini sepenuhnya fokus menjaga keamanan nasionalnya.

Perundingan Damai Buntu, Washington Ubah Haluan

Aksi saling serang ini terjadi setelah pasukan AS melancarkan serangkaian gempuran terhadap sejumlah target di Iran dalam beberapa pekan terakhir, termasuk di Pulau Qeshm yang berada di kawasan strategis Selat Hormuz.

Pekan lalu, Presiden AS Donald Trump menyebut operasi militer tersebut sebagai serangan skala kecil. Trump juga mengungkapkan bahwa Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya telah memperingatkannya agar tidak menggelar operasi tempur besar-besaran di kawasan tersebut.

Baca juga :  Timur Tengah Mendidih! Tanker Saudi Dihantam Proyektil di Selat Hormuz, Iran Dituding Jadi Dalang

Meski demikian, Trump menegaskan Washington tidak lagi mengejar kesepakatan damai dengan Iran. Ia bahkan telah menginstruksikan Wakil Presiden JD Vance untuk mengalihkan fokus kerjanya ke isu dalam negeri, yakni mengusut dugaan korupsi dan kecurangan di kota-kota serta negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat.

Langkah ini kontras dengan sikap JD Vance sebelumnya. Vance—yang menyalahkan perang melawan Iran sebagai penyebab kekalahan Partai Republik dalam perebutan kursi Kongres pada pemilu sela—sempat meminta pertemuan langsung dengan para negosiator Iran guna membahas syarat-syarat perdamaian.

Selat Hormuz Mencekam, Kapal Tanker Diklaim Tenggelam

Konflik bersenjata yang meletus sejak serangan gabungan AS dan Israel ke Iran pada Februari lalu itu kini terjebak dalam situasi buntu. Militer AS terus mempertahankan blokade laut, sementara Iran balas mencekik jalur pelayaran vital di Selat Hormuz yang menjadi urat nadi distribusi minyak dunia.

Dalam perkembangan terpisah, Garda Revolusi Iran mengklaim dua kapal telah menghantam ranjau laut di Selat Hormuz. Salah satunya adalah kapal supertanker pengangkut 2 juta barel minyak mentah yang diklaim tenggelam setelah mengalami “ledakan dan kebakaran hebat”.

Hingga kini belum ada verifikasi independen terkait insiden tersebut. Klaim Teheran ini juga bertolak belakang dengan pernyataan militer AS baru-baru ini yang menyebut jalur utama di perairan tersebut sudah bersih dari ranjau laut.

Baca juga :  Trump Optimistis Deal Iran-AS Tercapai, Harga Minyak Dunia Langsung Anjlok

Sirene Mengaung di Bahrain, Negara Teluk Kecam Teheran

Rentetan serangan ke Bahrain menunjukkan Iran memilih strategi balas dendam setimpal atas setiap gempuran AS. Bagi Washington, Bahrain memegang peran krusial karena menjadi markas pangkalan depan Armada Kelima Angkatan Laut AS serta Komando Pusat Angkatan Laut AS yang menopang operasi militer di seluruh Timur Tengah.

Teheran sebenarnya sempat menghentikan serangan ke Bahrain sejak September lalu. Namun, masa tenang itu berakhir pada Jumat lalu saat Iran meluncurkan drone ke fasilitas radar AS—yang menurut Komando Pusat AS (CENTCOM) berhasil ditembak jatuh sebanyak dua unit tanpa menimbulkan korban maupun kerusakan.

Ketegangan memuncak pada Minggu ketika gelombang serangan baru memaksa otoritas Bahrain membunyikan sirene bahaya dan meminta warga segera mencari tempat berlindung.

“Ini persis seperti yang saya harap tidak terjadi: serangan Iran dimulai lagi, dengan segala kekhawatiran dan ketidakpastian yang menyertainya,” ujar Hayat Ibrahim (65), seorang warga setempat, kepada kantor berita Agence France-Presse (AFP).

Kementerian Luar Negeri Bahrain mengecam keras kembalinya serangan tersebut sebagai “agresi keji” dan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Pemerintah Bahrain juga menolak mentah-mentah alasan Teheran yang disebutnya sebagai “dalih yang lemah dan klaim tak berdasar”.

Baca juga :  Trump Keras soal Proposal Damai Iran, Sebut Teheran “Belum Bayar Harga yang Cukup”

“Kerajaan juga menolak wilayahnya dijadikan arena balas dendam dan meminta Iran bertanggung jawab penuh atas serangan ini beserta segala konsekuensinya,” tegas pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Bahrain. Solidaritas dan kecaman serupa turut disuarakan oleh Yordania, Mesir, Arab Saudi, serta Qatar.

Front Yaman Membara, Pasukan Pemerintah Mundur ke Aden

Bukan cuma di Teluk Persia, bara api konflik juga menjalar hingga ke Yaman. Operasi militer Arab Saudi melawan kelompok pemberontak Houthi yang berafiliasi dengan Iran mengalami kemunduran setelah pasukan pro-pemerintah Yaman terpaksa menarik diri dari Selat Bab el-Mandeb demi mempertahankan kota pelabuhan Aden di pesisir selatan.

“Angkatan Bersenjata Selatan mengumumkan pelaksanaan operasi pengerahan ulang pasukannya dari Bandara Dhubab dan wilayah Bab el-Mandeb, sebelah barat Kegubernuran Taiz,” bunyi pernyataan resmi kekuatan militer utama pendukung pemerintah Yaman di wilayah selatan.

Langkah mundur ini menjadi sinyal gagalnya serangan balik pemerintah selama enam pekan terakhir untuk mengusir milisi Houthi dari mulut Laut Merah yang merupakan jalur vital perdagangan minyak global. Situasi kian genting setelah serangan rudal Houthi di dekat Aden dilaporkan menewaskan sejumlah orang dan melukai 12 lainnya, sebagaimana dilaporkan AFP mengutip sumber militer dan pemerintah setempat.