JAKARTA, DIKSIMERDEKA.COM – Pemerintah pusat diminta jangan lelet menangani krisis anggaran yang menghantam 79 pemerintah daerah. Pasalnya, kekurangan duit daerah bukan cuma soal angka di atas kertas. Kalau dibiarkan, urusannya bisa merembet ke gaji pegawai hingga pelayanan publik.

Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah-daerah yang mengalami kekurangan anggaran.

Menurut legislator yang akrab disapa Edo itu, persoalan ini tidak bisa dianggap enteng. Sebab, pegawai pemerintah daerah bisa menjadi pihak pertama yang kena imbas apabila kemampuan fiskal daerah terus tertekan.

“Sebanyak 79 daerah yang mengalami kekurangan anggaran bukan persoalan kecil. Jika tidak segera diselesaikan, yang akan menjadi korban adalah para pegawai pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik,” ujar Edo dalam keterangan yang dikutip Parlementaria, di Jakarta, Jumat (7/8/2026).

79 Daerah Butuh Suntikan Duit

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya mengungkapkan terdapat 79 pemerintah daerah yang membutuhkan tambahan DAU dari pemerintah pusat.

Nilainya tidak kecil. Tambahan anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp14 triliun.

Baca juga :  Berikan Layanan Publik Terbaik, BPIPI Kemenperin Raih Predikat WBBM

Namun, kebutuhan untuk mengamankan pembayaran gaji pegawai sebenarnya diperkirakan sekitar Rp3,5 triliun.

Artinya, ada kebutuhan yang jauh lebih besar jika pemerintah ingin sekaligus memperkuat kondisi keuangan daerah agar persoalan kekurangan anggaran tidak kembali muncul.

Bahkan, berdasarkan perhitungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kebutuhan anggaran tersebut bisa mencapai Rp20 triliun.

Angka-angka itu menunjukkan bahwa persoalan fiskal daerah bukan perkara receh yang bisa diselesaikan sambil lalu.

Jangan Sampai Gaji Pegawai Tersendat

Edo menilai pemerintah pusat harus segera mengambil langkah konkret. Sebab, kekurangan anggaran dapat membuat sejumlah daerah kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji pegawai tepat waktu.

Kalau gaji tersendat, dampaknya tentu tidak berhenti di rekening para pegawai.

Pegawai yang haknya belum dibayarkan bisa terganggu motivasi dan kinerjanya. Ujung-ujungnya, masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintah juga bisa ikut terkena dampak.

“Kalau anggaran pemerintah daerah kurang, para pegawai terancam tidak mendapatkan gaji. Ini bukan masalah sepele. Pegawai yang tidak menerima haknya tentu akan terganggu semangat kerjanya, dan pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat juga akan ikut terganggu,” tegasnya.

Baca juga :  Bupati Satria Bahas Strategi Hadapi Pengurangan TKD di Kemendagri

Bagi Edo, pemerintah tidak boleh menunggu persoalan menjadi lebih besar baru bergerak.

Kemendagri dan Kemenkeu Diminta Gercep

Edo meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan segera duduk bersama mencari jalan keluar.

Menurut dia, pemerintah pusat harus memastikan tambahan anggaran diberikan kepada daerah yang memang membutuhkan.

Tujuannya sederhana: gaji pegawai aman, pemerintahan tetap berjalan, pelayanan masyarakat jangan sampai ikut macet.

“Saya meminta Kemendagri dan Kemenkeu segera menyelesaikan persoalan kekurangan anggaran ini. Pemerintah pusat harus segera memberikan tambahan kepada 79 pemerintah daerah yang membutuhkan agar pembayaran gaji pegawai tetap aman dan pelayanan publik tidak terganggu,” katanya.

Jangan Cuma Tambal Sulam

Namun, persoalan ini juga dinilai tidak boleh selesai hanya dengan suntikan anggaran.

Edo mengingatkan pemerintah pusat perlu memastikan tidak ada daerah yang terjebak dalam kesulitan fiskal secara berkepanjangan.

Tambahan DAU memang dibutuhkan untuk mengatasi persoalan saat ini. Tetapi setelah itu, tata kelola keuangan daerah juga harus dievaluasi.

Jangan sampai pemerintah setiap tahun hanya sibuk mencari tambalan ketika kas daerah mulai megap-megap.

Baca juga :  Jajaran Dukcapil Pusat dan Daerah Berkomitmen Bekerja secara Lebih Militan Selesaikan Target Kinerja Administrasi Kependudukan

“Persoalan ini harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah,” ujar Edo.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih sehat. Dengan begitu, hak pegawai tetap terlindungi dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Pelayanan Publik Jangan Jadi Korban

Persoalan 79 daerah ini pada akhirnya bukan sekadar urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ada masyarakat yang menjadi pengguna layanan di balik angka-angka tersebut.

Mulai dari pelayanan administrasi, layanan pemerintahan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat yang bergantung pada aparatur di daerah.

Karena itu, Edo meminta persoalan kekurangan anggaran segera dibereskan sebelum efek dominonya semakin panjang.

Jangan sampai gara-gara duit daerah seret, gaji pegawai tersendat dan masyarakat yang akhirnya disuruh menanggung akibatnya.

Pemerintah pusat kini menghadapi pekerjaan rumah untuk menentukan skema tambahan anggaran bagi 79 daerah tersebut. Dengan kebutuhan yang disebut mencapai Rp14 triliun, bahkan bisa Rp20 triliun berdasarkan perhitungan Menteri Keuangan, penyelesaiannya jelas membutuhkan langkah cepat dan perhitungan fiskal yang matang.