DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Gubernur Bali Wayan Koster kembali meluncurkan terobosan strategis di bidang kesehatan. Melalui program bertajuk “Satu Desa – Satu Klinik”, ia ingin memastikan setiap desa di Bali memiliki akses layanan kesehatan yang adil, merata, dan berbasis komunitas.

Gagasan ini tengah dirumuskan sebagai bagian dari integrasi program nasional Koperasi Desa Merah Putih, dan dibahas dalam rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan di Gedung Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (12/6).

“Sejak awal saya sudah canangkan program ini. Tujuannya jelas: agar masyarakat desa dan kelurahan bisa mengakses layanan kesehatan yang terjangkau, merata, dan berkualitas,” tegas Gubernur Koster dalam rapat tersebut.

Kesehatan untuk Seluruh Desa, Tak Sekadar Medis
Program ini tidak hanya mencakup layanan medis konvensional, tetapi juga pengobatan tradisional berbasis kearifan lokal Bali. Koster menegaskan pentingnya menyiapkan regulasi secara matang agar implementasinya bisa berjalan mulus.

Baca juga :  Gubernur Bali dan Unsur Pimda Bersatu Tolak Preman Berkedok Ormas

Bali memiliki 716 desa dan kelurahan yang tersebar di 8 kabupaten dan 1 kota. Namun, tidak semuanya memiliki fasilitas kesehatan memadai. Ketimpangan ini terutama dirasakan di wilayah seperti Karangasem, Bangli, Buleleng, Jembrana, serta desa-desa pegunungan dan kawasan hutan.

Karena itu, program ini tidak akan diterapkan secara seragam. Wilayah yang sudah memiliki RS atau Puskesmas memadai seperti Denpasar dan Badung tidak menjadi prioritas. Fokus diarahkan ke daerah yang benar-benar membutuhkan layanan dasar.

“Kita akan mulai dari identifikasi desa yang belum punya layanan dasar, pemetaan tenaga kesehatan, hingga kerja sama dengan pemerintah desa untuk penyediaan lahan dan kelembagaan,” jelas Koster.

Baca juga :  Gubernur, PHDI, Kapolda, Pangdam IX/Udy Beserta Jajarannya se-Bali Gelar Video Conference

Ia menekankan efisiensi anggaran sebagai prinsip utama. “Kalau di satu desa sudah ada klinik yang berjalan baik, tak perlu lagi bangun Pustu baru. Jangan ada layanan ganda. Kita harus optimal dalam menggunakan sumber daya,” tambahnya.

Terintegrasi dengan BPJS, Tanpa Bebani APBD Program “Satu Desa – Satu Klinik” juga dirancang untuk terintegrasi dengan sistem BPJS melalui mekanisme kapitasi. Artinya, seluruh biaya operasional bisa ditanggung oleh dana kapitasi BPJS, tanpa harus mengandalkan APBD.

“Klinik Desa ini bisa jadi titik awal layanan primer, tanpa harus lewat Puskesmas dulu. Ini akan memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan,” ujarnya.

Gubernur Koster juga mengangkat kembali semangat inovatif seperti yang pernah dilakukan mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa, yang sukses menjalankan layanan kesehatan gratis meski dengan anggaran terbatas. “Dulu uang sedikit, hasil besar. Sekarang uang banyak, belum tentu hasilnya maksimal,” kritiknya tajam.

Baca juga :  Wayan Koster: Faktor Niskala Bagian Penting Bagi Keberlangsungan Bali

Menuju “Gerbang Sehat Desa Bali”
Program ini akan berjalan dengan tagline “Gerbang Sehat Desa Bali”, dan kini memasuki tahap penyusunan regulasi, pemetaan wilayah prioritas, serta simulasi pembiayaan.

Gubernur meminta seluruh perencanaan dilakukan secara sistematis dan berorientasi pada manfaat langsung. “Kita tidak butuh basa-basi. Yang penting kerja nyata, tepat sasaran, dan langsung dirasakan masyarakat desa,” tegasnya.

Dengan program ini, Bali menapaki babak baru dalam pembangunan kesehatan berbasis desa. Dibangun oleh desa, untuk desa, dan menjadi contoh bagaimana budaya dan kemandirian lokal bisa mendorong kemajuan layanan publik.