Dr Subanda: Bendesa Bukan Jabatan yang Dilarang Berpolitik Praktis

DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Pengamat politik Dr I Nyoman Subanda yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Undiknas Denpasar mengatakan, semua warga negara memiliki hak untuk berpolitik praktis termasuk Bendesa Adat.

Pernyataan tersebut disampaikan terkait pro-kontra yang tengah terjadi akibat ada bendesa yang menjadi bakal calon (bacalon) legislatif alias nyaleg (nyalon legislatif) dalam kontestasi pemilu 2024.

“Saya rasa secara politik semua warga negara memiliki hak untuk berpolitik praktis termasuk bendesa adat,” katanya di Denpasar, Selasa (9/5/2023)

Lebih lanjut Nyoman Subanda menyampaikan, bahwa bendesa bukanlah jabatan yang dilarang untuk berpolitik.

“Desa adat sebagai kesatuan tradisional yang memiliki otonomi khusus yang mengakibatkan tidak adanya keterikatan untuk dilarangnya bendesa menjadi caleg. Kalau Peraturan Daerah (Perda) yang melarang berarti itu yang melarang adalah Perda. Sedangkan dalam hukum positif sama sekali tidak ada larangan,” terangnya.

Menjadi halangan tambahnya, bahwa bendesa adat nyaleg yakni pada etika. Dikhawatirkan bahwa akan ada konflik kepentingan.

“Disini ditakutkan jika bendesa berpolitik apakah akan tetap menjaga netralitas atau akan ada kepentingan lain yang mempengaruhi dalam mengambil keputusan,” tandas Nyoman Subanda.

Sebelumnya pandangan berbeda disampaikan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) RI Dr Dewa Palguna menyampaikan bahwasanya bendesa adat merupakan jabatan yang terhormat dengan semangat ngayah (mengabdi-red) untuk krama (warga masyarakat adat-red) bukan untuk kepentingan diri-sendiri.

“Bendesa adat merupakan jabatan yang terhormat yang seharusnya dilandasi dengan semangat untuk mengabdi, bukan dimanfaatkan guna kepentingan pribadi seperti untuk mencari popularitas untuk kepentingan pribadi,” terangnya, Sabtu (6/5/2023).

Lebih lanjut Dewa Palguna menyampaikan bahwasanya bendesa adat merupakan jabatan yang disegani oleh masyarakat pada zaman dulu.

“Bendesa adat dulu sangat dihormati oleh masyarakat karena mereka sudah bersedia kebanda (terikat) di masyarakat sehingga tidak sebebas penduduk desa adat yang lain,” bebernya.

Dahulu bendesa adat menurutnya, ikhlas tidak digaji, sedangkan sekarang sudah digaji dan bahkan jabatannya digunakan untuk mencapai ambisi pribadi yang berbau politis.

“Sekarang sudah berbeda, selain digaji sekarang jabatan tersebut acapkali digunakan sebagai jembatan untuk mencapai ambisi pribadi,” tegasnya.

Dipertanyakan Dewa Palguna, apakah etis seorang bendesa adat turut serta dalam kontestasi politik.

“Meskipun secara terang tidak ada larangan untuk bendesa berpolitik, tapi etiskah bendesa adat ikut dalam memperebutkan kursi dalam kontestasi politik?” tanyanya.

“Yang seharusnya menjadi pemersatu warga desa adat malah menjadi pemecah belah persatuan warga, karena mereka seakan dipaksa untuk terbelah. Sebab di dalam kontestasi pemilu berbasis dukungan suara tidak akan mungkin mendapat suara 100 persen,” tandasnya.