GPS: Politisi Tanpa Gagasan Tidak Akan Berani Kampanye di Kampus

DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Langkah KPU RI memperbolehkan kampanye politik di Kampus pada Pemilu 2024 mendapat apresiasi, salah satunya dari politisi Partai Kebangkitan Nasional, Gede Pasek Suardika (GPS). Selain menjadi ajang pendidikan politik bagi mahasiswa, kampanye di kampus juga dinilai menjadi ajang adu gagasan terkait kondisi bangsa.

Hal tersebut terungkap dalam Dialog Virtual Pemilu yang diselenggarakan oleh Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) yang mengusung tema “Songsong Pemilu 2024: Seberapa Penting Kampanye Politik di Kampus”, Kamis (12/08/2022).

Gede Pasek Suardika mengatakan, kampanye di kampus bisa menjadi ajang bagi politisi dan partai politik untuk berdebat secara akademik terkait persoalan bangsa. Dimana program dan ide para politisi atau partai dapat diadu dan dikritisi oleh masyarakat kampus.

“Kita ketahui di kampus itu masyarakat akademik. Jadi ketika ada kampanye di kampus tentu para politisi atau partai politik siap-siap programnya harus dikritisi habis-habisan oleh mahasiswa ataupun dosen dan guru besar. Dengan kondisi seperti ini, tak jarang politisi yang tidak mempunyai ide dan gagasan tidak akan mau ke kampus,” terangnya.

Lebih lanjut, Gede Pasek Suardika juga menyampaikan kampanye di kampus juga menjadi ajang bagi mahasiswa terlibat aktif dalam politik. Selama ini, akibat tinggalan rezim Orde Baru, mahasiswa atau masyarakat kampus harus berjarak dengan politik. Padahal politik merupakan sesuatu yang penting.

“Pembangunan jalan, ketersediaan pangan, pembayaran uang kampus, merupakan bagian dari keputusan politik. Jika Mahasiswa dan masyarakat kampus berjarak dengan politik. Maka nantinya yang menguasai politik adalah orang-orang yang tidak memiliki ide dan gagasan dalam memerintah Republik Indonesia,” paparnya.

Terkait ancaman bahwa ketika ada kampanye politik, kampus akan tercemar oleh limbah politik, tidak sepenuhnya benar. Hal ini menurutnya, lantaran kampus sebetulnya tidak strategis dijadikan tempat kampanye. Hal ini karena bisa saja kampus tempat politisi berkampanye tersebut tidak berada di Daerah Pemilihan (Dapil).

“Esensi dari kampanye di kampus adalah pertarungan ide dan gagasan. Misalkan terkait pangan, bagaimana politisi dan partai politik memandang kebijakan pangan Indonesia. Nah, hal-hal demikianlah yang diperdebatkan di kampus. Kalau secara hitung-hitungan lebih enak kampanye di Dapil daripada di kampus,” tandasnya. (Gus/dhy)