DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta melontarkan peringatan di tengah ketok palu pengesahan regulasi perampasan aset di Senayan. Politisi senior Fraksi PDI Perjuangan ini mendesak agar pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dikawal ketat oleh badan pengawas independen yang benar-benar steril dari campur tangan maupun unsur “orang dalam”, demi mencegah lahirnya kesewenang-wenangan baru oleh oknum aparat di lapangan.

Sikap kritis tersebut disampaikan I Wayan Sudirta usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengambilan keputusan tingkat II atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Menurut Wayan, perdebatan panjang soal kelengkapan pasal demi pasal dalam payung hukum perampasan aset kini sudah terjawab tuntas. Karena itu, fokus utama pemerintah dan penegak hukum harus segera diarahkan pada pembenahan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat serta penguatan kesadaran hukum masyarakat.

Baca juga :  RUU Perampasan Aset Dipastikan Tak Dicoret, DPR Bantah Isu Keluar dari Prolegnas 2026

Ia mengingatkan, regulasi secanggih dan selengkap apa pun tidak akan mampu memiskinkan para koruptor apabila mentalitas aparatur pelaksananya masih bermasalah. Sebaliknya, penegak hukum yang berintegritas tinggi justru dapat bekerja secara optimal meski sebuah aturan masih memiliki celah keterbatasan.

“Sebuah undang-undang akan mencapai tujuannya, bila selain undang-undang itu sudah lengkap, memadai, cukup, tapi dibutuhkan aparat yang baik, yang siap, yang jujur, itu sudah dua ya, undang-undang, aparat yang baik, yang jujur, dan yang ketiga budaya masyarakat. Jadi undang-undang yang bagus enggak berarti apa-apa kalau aparatnya tidak siap,” kata I Wayan Sudirta.

Baca juga :  Tower Telkomsel Dipaksa Bongkar Lalu Disuruh Sewa Lebih Mahal, BAKN Desak KPPU Sikat Praktik Monopoli Pemda Badung

Beda dengan Dewas KPK, I Wayan Sudirta Tegaskan Badan Pengawas Independen Harus di Luar Sistem
Agar kewenangan besar penyitaan aset dalam beleid anyar ini tidak disalahgunakan untuk memeras atau membidik pihak tertentu secara serampangan, I Wayan Sudirta menuntut proses rekrutmen aparatur dijalankan secara transparan dan akuntabel. Langkah itu, tegasnya, wajib diiringi pengawasan eksternal yang ketat dan berkelanjutan.

Wayan pun menyoroti desain lembaga kontrol dalam regulasi tersebut. Ia menekankan bahwa badan pengawas independen yang dibentuk wajib berdiri sepenuhnya di luar struktur internal lembaga penegak hukum. Ia membandingkannya secara tajam dengan format Dewan Pengawas (Dewas) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilainya masih menyisakan irisan unsur internal sehingga berpotensi tumpul saat mengawasi sejawatnya sendiri.

Baca juga :  Mafia Solar Subsidi Cekik Nelayan Pati! Firman Soebagyo Sentil Pemilik SPBU hingga Oknum Beking: Usut Sampai ke Akar

Tak hanya mengunci ruang kesewenang-wenangan aparat lewat pengawas eksternal dan jaminan rekrutmen yang kredibel, Wayan juga menggantungkan harapan besar pada masuknya ancaman hukuman mati dalam upaya pemberantasan korupsi. Menurutnya, sanksi maksimal tersebut mutlak diperlukan untuk menghadirkan efek jera nyata bagi para perampok uang rakyat.

“Maka di dalam undang-undang perampasan aset, sudah disiapkan badan pengawas yang independen, tidak (berbentuk) Dewan Pengawas. Kalau di KPK kan (sifatnya) dewan, dan itu masih ada unsur-unsur orang dalam, kalau badan (pengawas perampasan aset) ini kan harus berada di luarnya. Harapan lain kita letakkan pada adanya ancaman hukuman mati. Itu kita mengharapkan pada para pelaku bisa ada unsur-unsur efek jera ya,” ujar I Wayan Sudirta.