Tower Telkomsel Dipaksa Bongkar Lalu Disuruh Sewa Lebih Mahal, BAKN Desak KPPU Sikat Praktik Monopoli Pemda Badung
DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA —Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera mengusut dugaan praktik monopoli Pemda Badung terkait kebijakan perizinan menara telekomunikasi yang merugikan BUMN.
Ya, alih-alih mempermudah kelancaran jaringan komunikasi bagi masyarakat, kebijakan perizinan di daerah justru dituding menjadi batu sandungan bagi perusahaan pelat merah. BAKN) DPR RI mencium aroma persaingan usaha tidak sehat dalam tata kelola menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, Bali, hingga mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) turun tangan menyikat dugaan praktik monopoli Pemda Badung yang dinilai merugikan aset negara.
Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyoroti tajam kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung yang dianggap bersikap diskriminatif terhadap menara telekomunikasi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun di sisi lain justru terkesan menggelar karpet merah bagi mitra bisnis swasta tertentu. Sorotan pedas itu dilontarkan Herman seusai mengikuti kunjungan kerja penelaahan tata kelola PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Ya kalau ini memang didasarkan kepada kebijakan pemerintah daerah yang monopolistik terhadap pihak tertentu, kita akan nanti dorong KPPU untuk mengambil tindakan,” tegas Herman seperti yang dilansir dari Parlementaria.
Usut Praktik Monopoli Pemda Badung, Herman Soroti Kewajiban Sewa Tower Lebih Mahal
Politisi Partai Demokrat itu tak habis pikir dengan skema kebijakan di lapangan yang dinilainya jauh dari asas keadilan bisnis. Pasalnya, menara telekomunikasi yang sudah susah payah dibangun oleh Telkomsel justru diminta untuk dibongkar, lalu operator seluler pelat merah itu diwajibkan menyewa menara milik mitra pemerintah daerah dengan tarif yang jauh lebih mahal. Menurut Herman, pola semacam ini bukan hanya mencekik efisiensi perusahaan, tetapi juga menghambat optimalisasi pemanfaatan aset BUMN yang bertugas melayani kebutuhan komunikasi publik.
“Masa tower yang sudah dibangun oleh Telkomsel minta untuk dimusnahkan dan kemudian harus sewa kepada mitranya pemerintah daerah dengan sewa yang lebih mahal? Kan gak fair,” ujarnya.
Karena itu, BAKN menilai dugaan praktik monopoli Pemda Badung tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa pengawasan ketat dari otoritas persaingan usaha. Jika aturan daerah dibiarkan menjadi alat untuk menggusur aset BUMN demi menguntungkan segelintir mitra swasta, tata kelola industri telekomunikasi dan kualitas layanan bagi masyarakat dikhawatirkan bakal terganggu.
Soal Laporan Keuangan Telkom, Tinggal Konsultasi Administrasi ke BPK
Selain menguliti persoalan praktik monopoli Pemda Badung yang membelit anak usaha Telkom, Herman dalam kesempatan yang sama juga menyinggung isu internal tata kelola keuangan sang induk usaha. Ia merespons persoalan penyajian kembali (restatement) laporan keuangan Telkom terkait perubahan masa depresiasi aset jaringan menjadi lima tahun.
Menurut Herman, polemik akuntansi tersebut secara substansi sejatinya sudah dibereskan oleh jajaran manajemen Telkom saat ini. Dengan rampungnya pembenahan di tingkat internal korporasi, ia memastikan proses berikutnya tinggal dikonsultasikan secara resmi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menuntaskan penyelesaian administrasinya.

Tinggalkan Balasan