DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster meminta waktu untuk mempertimbangkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 setelah tidak ada titik temu antara aspirasi buruh dan tawaran gubernur setelah mempertimbangkan masukan pengusaha sebesar Rp4,2 juta.

Adapun buruh tetap mendesak Koster menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.886.

Permintaan waktu tersebut disampaikan Koster setelah berdialog dengan perwakilan buruh dan mahasiswa di depan Kantor Gubernur Bali, Jumat (20/11/2026).

Sebelumnya, Koster mengapresiasi kegigihan perjuangan buruh dan mahasiswa untuk menaikan UMP Bali.

Koster mengatakan dirinya masih memiliki waktu hingga beberapa jam sebelum menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang UMP Bali 2027 yang dijadwalkan diumumkan pada Sabtu, 21 November 2026.

“Berikan saya waktu untuk mempertimbangkan yang terbaik, sesuai dengan harapan kawan-kawan. Untuk memutuskan supaya sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan,” ujar Koster kepada massa aksi.

Baca juga :  Koster Akan Perbaiki Jalan Alternatif Akibat Pengalihan Arus Usia Jalan Nasional Jebol

Sebelumnya, kalangan buruh dan mahasiswa mendesak Koster menjadikan rekomendasi Dewan Pengupahan sebagai dasar penetapan UMP Bali 2027.

Mereka menilai angka Rp4.559.886 telah melalui pembahasan dan kajian yang melibatkan unsur akademisi, pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, mengatakan rekomendasi tersebut semestinya menjadi pertimbangan utama gubernur dalam menerbitkan keputusan penetapan UMP.

Menurut Rai, tuntutan buruh sebenarnya berada pada kisaran Rp4,7 juta hingga Rp5,6 juta. Angka tersebut diharapkan dapat mengimbangi kebutuhan hidup layak (KHL) di Bali yang disebut mencapai Rp5,6 juta.

Baca juga :  Tertinggal Pesawat, Takdir Pertemukan di Bandara, Semangat Kadek Menguat ke Jakarta

“Kami sangat berharap agar apa yang sudah direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Bali menjadi rujukan Gubernur dalam menetapkan UMP. Sebab, rekomendasi itu sudah melalui kajian dari unsur akademisi, pemerintah, pekerja, dan pengusaha,” ujarnya.

Rai menegaskan buruh bersama Aliansi Bali Tidak Diam akan terus mengawal proses penetapan UMP hingga SK Gubernur diterbitkan. Mereka meminta Koster tidak mengabaikan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan.

“Jangan sampai Gubernur mengabaikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali. Masyarakat pekerja Bali tentu akan sangat kecewa jika rekomendasi tersebut tidak diakomodasi,” katanya.

Sementara itu, Koster mengatakan penetapan UMP 2027 perlu mempertimbangkan kondisi historis pengupahan di Bali serta keberlangsungan dunia usaha.

Menurut dia, apabila hanya menggunakan formula dengan nilai alfa tertinggi, UMP Bali 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp3,5 juta.

Baca juga :  Isu Lama Dipoles Jadi Baru, Warga Bali Diminta Waspada Penggiringan Opini Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi

Koster menjelaskan Dewan Pengupahan sebelumnya telah menyampaikan empat opsi besaran UMP 2027, yakni sekitar Rp3,5 juta, Rp3,8 juta, Rp4,5 juta, dan Rp5,6 juta. Dari empat opsi tersebut, Dewan Pengupahan merekomendasikan angka Rp4.559.886.

Namun, setelah melakukan perhitungan dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha, Koster menawarkan angka Rp4,2 juta sebagai jalan tengah antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Adapun tawaran tersebut ditolak perwakilan buruh yang tetap meminta agar rekomendasi Dewan Pengupahan diakomodasi.

“Kalau pelaku usaha pasti mau yang paling rendah. Kalau pekerja pasti mau yang paling tinggi. Karena itu harus dikompromikan. Saya sebagai pemerintah ingin semuanya nyaman, pemberi upah juga nyaman sehingga usahanya bisa berlanjut,” katanya.

Reporter: Agus Pebriana