DIKSIMERDEKA.COM, BADUNG – Partai Buruh Kabupaten Badung menilai Upah Minimum Kabupaten (UMK) Badung 2026 sebesar Rp3,79 juta belum mencukupi kebutuhan hidup layak pekerja. Meski menjadi yang tertinggi di Bali, nominal tersebut masih berada di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Bali yang mencapai Rp5,25 juta.

Partai Buruh pun mengusulkan upah layak di Badung sebesar Rp5,4 juta per bulan.

Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Kabupaten Badung, I Made Utama Yasa, mengatakan besaran UMK saat ini belum sebanding dengan biaya hidup pekerja di Bali.

“UMK Badung 2026 Rp3,79 juta tertinggi di Bali, tapi itu belum layak, karena KHL Bali Rp5,25 juta,” ujar Utama Yasa, Selasa (17/11/2026).

Baca juga :  Usai Lolos Peserta Pemilu, Partai Buruh Gencarkan Konsolidasi

Menurut dia, posisi Badung sebagai pusat pariwisata Bali semestinya diikuti peningkatan kesejahteraan pekerja. Pertumbuhan industri pariwisata, kata dia, tidak boleh hanya dinikmati pelaku usaha, sementara pekerja masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

“Badung merupakan barometer pariwisata di Bali, jangan sampai pekerjanya menjadi miskin,” katanya.

Utama Yasa menjelaskan, usulan upah Rp5,4 juta dihitung berdasarkan kebutuhan pekerja sehari-hari. Komponen pengeluaran tersebut meliputi biaya tempat tinggal atau kos, konsumsi, transportasi, tabungan hari tua (THT), listrik, dan pulsa.

“Menurut kami upah layak di Kabupaten Badung Rp5,4 juta. Hitungannya untuk biaya kos, konsumsi, transportasi, THT, listrik, dan pulsa,” ujarnya.

Baca juga :  PM Inggris Keir Starmer Resmi Mengundurkan Diri

UMK Badung 2026 ditetapkan sebesar Rp3.791.002,57 atau naik Rp256.663,69 dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut setara 7,26 persen. Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Badung 2026 ditetapkan sebesar Rp3.828.912,60.

Desakan kenaikan UMK Badung juga sebelumnya disampaikan Fraksi Partai Gerindra DPRD Badung. Ketua Fraksi Gerindra, I Wayan Puspa Negara, mendorong UMK Badung 2027 naik menjadi Rp5,3 juta hingga Rp5,4 juta.

Usulan itu didasarkan pada pertumbuhan sektor pariwisata sekaligus kebutuhan melindungi kesejahteraan pekerja lokal.

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan pemerintah daerah tidak menolak usulan kenaikan UMK hingga menembus Rp5 juta. Namun, penetapan upah harus melalui perhitungan matang dan tidak bisa dilakukan secara gegabah. Prosesnya juga harus melibatkan mekanisme tripartit.

Baca juga :  Musda Partai Buruh Bali Dibuka, Dorong Kepastian Kerja dan Upah Layak

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma, mengatakan usulan kenaikan UMK 2027 tidak bisa langsung diterapkan. Pemerintah daerah bersama Dewan Pengupahan Badung harus lebih dulu melakukan kajian.

Dewan Pengupahan Badung melibatkan unsur serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Kajian tersebut akan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, termasuk membandingkan besaran upah dengan kebutuhan hidup layak.

Reporter: Arya Nanda