DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA — Gelombang tuntutan publik agar pejabat negara membuka riwayat pendidikannya secara terang-benderang kini mulai mengetuk pintu gedung parlemen Senayan. Di tengah ramainya desakan warga yang menuntut verifikasi ijazah anggota DPR, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad akhirnya angkat bicara dan mengarahkan publik untuk menelusurinya langsung ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut politisi senior Fraksi Partai Gerindra tersebut, dokumen kualifikasi pendidikan para wakil rakyat sejatinya bukan barang rahasia yang disimpan rapat-rapat. Seluruh berkas persyaratan administratif itu sudah disetor kepada lembaga penyelenggara pemilu sejak tahapan pencalonan legislatif berlangsung.

“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka, sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” ujar Dasco kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Baca juga :  Covid-19 Belum Terkendali, Gus Ami Dukung Wacana PPKM Darurat

Dasco menjelaskan bahwa setiap bakal calon wakil rakyat wajib melewati mekanisme penyaringan administrasi yang ketat di KPU sebelum resmi melenggang ke kursi parlemen. Dalam proses tersebut, penyerahan dokumen bukti pendidikan—mulai dari jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi—menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Karena itu, ia kembali menekankan bahwa jejak akademik para legislator sudah terekam dalam arsip pencalonan.

“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” tegasnya.

Petisi Transparansi Ijazah Anggota DPR Tembus 24.624 Tanda Tangan

Pernyataan pimpinan DPR itu muncul bukan tanpa sebab. Belakangan, kepercayaan dan rasa ingin tahu masyarakat terhadap keabsahan latar belakang pendidikan para wakil rakyat memuncak lewat gerakan petisi daring. Publik menilai keterbukaan ijazah anggota DPR bukan sekadar urusan berkas administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat yang memilih mereka.

Baca juga :  Kungker ke Bali, Ketua DPR RI: Saya Akan Ikut Kawal RUU Provinsi Bali

Petisi bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali” yang diinisiasi oleh Farida Octavia di platform Change.org langsung menyedot perhatian luas. Berdasarkan data yang dikutip petisi tersebut sudah mengantongi 24.624 tanda tangan terverifikasi dan dibagikan sebanyak 26.035 kali oleh warganet.

Melalui petisi yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI, KPU RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu, Farida menyoroti besarnya kekuasaan yang dipegang anggota dewan. Sebab, para legislator memegang mandat vital untuk merancang undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus menentukan arah penggunaan anggaran negara.

Syarat Minimal Lulusan SMA dan Batasan Aturan Perlindungan Data Pribadi

Jika merujuk pada aturan main kepemiluan di Indonesia, kualifikasi pendidikan wakil rakyat sebenarnya sudah dipatok secara tegas dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Beleid tersebut mensyaratkan calon anggota DPR RI berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau sekolah lain yang sederajat.

Baca juga :  Universita Warmadewa Bahas Pemilu dan Amandemen UUD 1945

Selain urusan ijazah, calon legislator juga wajib berusia minimal 21 tahun, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, serta terdaftar sebagai anggota partai politik peserta pemilu.

Meski Dasco menyebut data pencalonan di KPU bersifat terbuka dan dapat menjadi rujukan masyarakat untuk mengecek ijazah anggota DPR, praktiknya di lapangan tidak selalu semudah membalik telapak tangan. Akses publik terhadap dokumen pribadi milik peserta pemilu tetap dibatasi oleh koridor Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta aturan perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia, sehingga tidak semua salinan dokumen sensitif bisa dibuka bebas begitu saja tanpa prosedur resmi.