DIKSIMERDEKA.COM, BADUNG – Pembangunan kawasan pesisir di lingkungan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Nusa Dua, Kabupaten Badung, menjadi sorotan Komisi I DPRD Provinsi Bali.

Setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak), Senin (16/11/2026), legislatif Bali berencana segera memanggil manajemen ITDC dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk mendalami sejumlah persoalan, mulai dari pembatasan akses pantai, kelengkapan perizinan, kajian lingkungan (AMDAL), hingga kewenangan pengelolaan ruang laut.

Dalam sidak tersebut, Komisi I DPRD Bali menyoroti keberadaan struktur pelindung pantai atau groin, portal pembatas akses masyarakat menuju pantai, serta pembangunan di sekitar kawasan pulau. Sejumlah aspek tersebut dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, terutama terkait kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali I Made Supartha menjadi salah satu anggota dewan yang secara tegas mempertanyakan penataan kawasan pesisir ITDC, khususnya keberadaan portal yang membatasi akses masyarakat menuju pantai.

Menurut politisi asal Tabanan tersebut, pembangunan pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi dan keuntungan ekonomi. Hak masyarakat untuk menikmati pantai, menjalankan aktivitas adat, serta melaksanakan kegiatan keagamaan harus tetap dilindungi.

Ia mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pantai dan Pesisir.

“Persoalannya bukan hanya mengetahui ada undang-undang dan perda. Tetapi apakah ketentuan itu benar-benar dilaksanakan atau tidak. Kita berangkat dari regulasi,” tegas Made Supartha.

Ia juga mempertanyakan pihak yang membangun portal pembatas akses serta dasar kepentingan pembangunan tersebut. Berdasarkan penjelasan yang diterima saat sidak, portal tersebut dibangun pihak ITDC untuk kepentingan proyek.

Baca juga :  Tok! DPRD Sahkan Raperda Penambahan Penyertaan Modal ke BPD Bali

Namun, menurutnya, kepentingan proyek tidak boleh mengesampingkan hak masyarakat untuk mengakses ruang publik.

“Apakah Bapak pernah berpikir tentang kepentingan masyarakat? Di mana fasilitas dan ruang publik yang harus diberikan kepada masyarakat? Pantai itu bukan semata-mata untuk kepentingan investasi,” sorotnya.

Made Supartha menegaskan, pantai memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat Bali. Selain menjadi ruang publik, kawasan pesisir juga memiliki nilai kesucian dan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan upacara keagamaan, aktivitas adat, serta pelestarian budaya.

“Pantai itu tempat suci. Antara masyarakat dan pantai tidak pernah lepas. Itu satu kesatuan. Ada kepentingan agama, adat, dan budaya yang harus kita lindungi,” ujarnya.

Selain akses pantai, Made Supartha turut mempertanyakan pembangunan di sekitar kawasan pulau yang dinilai berpotensi mengubah karakter geografis Nusa Dua. Menurutnya, identitas Nusa Dua tidak terlepas dari keberadaan dua daratan yang memiliki pemisahan alami.

Karena itu, pembangunan yang mendekati area pemisah pulau, termasuk pengurugan dan konstruksi jembatan, perlu dikaji secara mendalam.

“Ini kan Nusa Dua. Sejarahnya mengapa dikatakan Nusa Dua? Karena memang ada pemisahan antara satu pulau dengan pulau lainnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa ditutup? Ada kepentingan apa?” tanyanya.

Ia tidak mempersoalkan pembangunan yang bertujuan melindungi pantai dan mengatasi abrasi sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, keseimbangan antara kepentingan investasi, lingkungan, dan masyarakat harus menjadi perhatian utama.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Bali I Dewa Nyoman Rai menegaskan pihaknya akan segera menggelar RDP untuk mendalami berbagai persoalan pembangunan di kawasan ITDC.

Menurutnya, pembangunan yang bersinggungan dengan ruang laut dan kawasan pesisir tidak bisa semata-mata dipandang sebagai urusan privat perusahaan. Sebab, ruang laut memiliki dimensi kepentingan publik dan pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga :  Akses Pura Masuk SHGB di KEK Kura-Kura Jadi Sorotan Pansus TRAP

Dewa Nyoman Rai mengapresiasi pembangunan struktur pelindung pantai apabila memang bertujuan mengatasi abrasi. Meski demikian, seluruh proses pembangunan, termasuk kajian lingkungan dan prosedur perizinannya, harus dipastikan telah memenuhi ketentuan.

Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah keterlibatan desa adat, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan dalam proses penyusunan kajian AMDAL. Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan yang berpotensi berdampak terhadap lingkungan dan kehidupan sosial di sekitarnya.

“Kalau berbicara AMDAL, tentu harus ada prosedur yang dijalankan. Desa adat, unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat secara luas perlu mengetahui apa yang akan dilakukan. Ini menyangkut kepentingan bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan tidak sampai mengorbankan biota laut dan merusak ekosistem bawah laut.

Sebagai tindak lanjut, pihak ITDC diminta menyiapkan seluruh dokumen pendukung pembangunan, mulai dari perizinan, kajian lingkungan, hingga dasar hukum pelaksanaan kegiatan.

“Kami akan mengadakan RDP secepat mungkin untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya minta pihak ITDC, termasuk direktur utamanya, menyiapkan dan mengumpulkan seluruh data serta dokumen pendukung. Dasar hukum yang digunakan untuk membenarkan pembangunan ini juga harus disampaikan kepada kami,” ujarnya.

Dari perspektif hukum administrasi pemerintahan, anggota Komisi I DPRD Bali Dr. I Ketut Rochineng, S.H., M.H., turut menyoroti aspek kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan pesisir ITDC.

Ia menegaskan setiap tindakan pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN) harus memiliki dasar hukum yang jelas. Tujuan pembangunan yang baik tidak otomatis menjadikan suatu tindakan sah apabila tidak memenuhi ketentuan hukum.

Baca juga :  Fraksi Golkar DPRD Bali Nilai Penyertaan Modal ke BPD sebagai Kebijakan Tepat

Rochineng menjelaskan terdapat tiga aspek utama yang harus dipenuhi agar tindakan pemerintahan dapat dinilai sah, yakni kewenangan, prosedur, dan substansi.

“Pertama, harus ada kewenangan. Kedua, tindakannya harus melalui prosedur. Ketiga, substansinya harus sesuai. Ini yang harus kita lihat dalam pembangunan di kawasan ini,” jelasnya.

Ia secara khusus menyinggung pembagian kewenangan pengelolaan ruang laut hingga 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini kan menyangkut kewenangan pantai dan ruang laut. Kewenangan 0 sampai 12 mil itu berada pada provinsi. Jadi, kalau ada tindakan yang dilakukan di sini, harus jelas dasar kewenangannya. Jangan sampai ada tindakan yang melampaui kewenangan,” ujarnya.

Rochineng juga mengingatkan bahwa pembangunan untuk kepentingan publik, seperti perlindungan pantai dan penanganan abrasi, tetap harus dilaksanakan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Karena itu, seluruh dasar hukum dan dokumen pendukung pembangunan perlu diperdalam dalam RDP agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Sidak Komisi I DPRD Bali tersebut menjadi langkah awal untuk mendalami berbagai persoalan pembangunan pesisir di kawasan ITDC. Melalui RDP yang akan digelar dalam waktu dekat, DPRD Bali ingin mendapatkan penjelasan langsung dari manajemen ITDC dan instansi terkait mengenai legalitas pembangunan, pemanfaatan ruang laut, serta pemenuhan hak masyarakat atas akses pantai.

Pengawasan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengembangan pariwisata Bali tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan investasi dan pembangunan fisik. Kepentingan masyarakat lokal, akses terhadap ruang publik, kelestarian lingkungan, serta perlindungan adat dan budaya harus tetap menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pembangunan.

Editor: Agus Pebriana