KPK Bongkar Jejak Uang Rita Widyasari, Bos Klub Mitra Kukar Dipanggil
DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menelusuri aliran uang dalam kasus dugaan pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Kali ini, penyidik memanggil petinggi sepak bola nasional sekaligus bos klub Mitra Kukar, Endri Erawan.
Direktur Utama PT Alamjaya Bara Pratama itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Rita Widyasari, Senin (16/11/2026).
Endri bukan sosok asing di dunia sepak bola Indonesia. Dia tercatat sebagai anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, mantan Manajer Timnas Indonesia, CEO Mitra Kukar, serta Komisaris PT Liga Indonesia Baru (LIB).
“Hari ini Senin (16/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar),” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo melalui pesan singkatnya, Senin (16/11/2026).
Tak hanya Endri, penyidik juga memanggil Staf Bagian Keuangan PT Alamjaya Bara Pratama, Yospita Feronika BR Ginting, serta Direktur PT Lembuswana Perkasa, Dwi Wachyu Noor Afiah.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” jelas Budi.
Pemanggilan Endri menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri dugaan aliran uang yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi Rita dari sektor pertambangan batu bara di Kukar.
Kasus ini merupakan pengembangan perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK pertama kali menetapkannya sebagai tersangka pada 28 September 2017 dalam kasus dugaan suap penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit untuk PT Sawit Golden Prima.
Saat itu, Rita diduga menerima suap Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun.
Tak berhenti di situ, KPK juga menjerat Rita bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin, dalam perkara gratifikasi. Keduanya diduga menerima uang sebesar 775 ribu dolar AS atau setara Rp6,975 miliar terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Pengusutan kemudian melebar ke dugaan pencucian uang. Pada 16 Januari 2018, KPK menetapkan Rita dan Khairudin sebagai tersangka TPPU.
Keduanya diduga menerima uang dari berbagai pihak berupa fee proyek, fee perizinan, hingga fee pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.
Dalam penyidikan saat itu, KPK menduga Rita dan Khairudin menguasai hasil tindak pidana korupsi hingga sekitar Rp436 miliar.
Uang tersebut diduga ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, hingga diubah bentuknya untuk menyamarkan asal-usul kekayaan. Penyidik juga menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut, mulai dari kendaraan mewah, apartemen, tanah, hingga barang berharga lainnya.
Dalam perkara pokok, Rita akhirnya divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Juli 2018. Dia terbukti menerima gratifikasi sekitar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar.
Namun, penelusuran KPK terhadap dugaan sumber kekayaan Rita terus berlanjut, khususnya dari sektor pertambangan batu bara.
Pada Februari 2025, KPK mengungkap dugaan Rita menerima jatah sebesar 5 dolar AS untuk setiap metrik ton batu bara yang diproduksi perusahaan tambang di Kukar.
Pengusutan aliran dana tersebut kemudian menyeret tiga perusahaan. Pada 19 Februari 2026, KPK menetapkan PT Sinar Kumala Naga, PT Alamjaya Barapratama, dan PT Bara Kumala Sakti sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan gratifikasi terkait produksi batu bara di Kukar.
Ketiga perusahaan itu diduga menjadi sarana penerimaan gratifikasi untuk Rita. Penyidik kini terus mendalami aliran uang, aset, serta pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Dalam rangkaian penyidikan, KPK juga telah menyita sejumlah aset bernilai fantastis. Barang yang disita meliputi 91 kendaraan, lima bidang tanah dengan luas mencapai ribuan meter persegi, serta 30 jam tangan mewah.

Tinggalkan Balasan