DIKSIMERDEKA.COM SEMARANG — Urusan keselamatan nyawa rakyat tak boleh tersandera kaku oleh aturan meja administrasi. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Indah Kurnia, melontarkan peringatan keras agar carut-marut pembayaran klaim BPJS Kesehatan tidak sampai menghambat pelayanan maupun merugikan pasien di rumah sakit.

Sentilan tajam itu disampaikan Indah usai melakukan kunjungan kerja spesifik BURT DPR RI ke Rumah Sakit (RS) St. Elisabeth Semarang, Jawa Tengah, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, akar masalah sering muncul karena kacamata yang berbeda antara rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan pasien dalam menerjemahkan kriteria kegawatan medis hingga prosedur pencairan dana.

Di lapangan, pihak rumah sakit kerap berada di posisi serba salah. Atas nama kemanusiaan, tenaga medis wajib menyelamatkan pasien yang datang dalam kondisi darurat, meski secara hitung-hitungan administratif belum tentu masuk kategori yang dijamin.

Indah mencontohkan kasus pasien dengan demam tinggi mencapai 39 derajat Celsius yang sudah kesakitan luar biasa. Secara medis dan kemanusiaan, pasien tersebut wajib ditangani. Namun, aturan penjaminan tertentu justru mematok syarat suhu tubuh minimal 40 derajat Celsius agar biaya perawatannya bisa dicairkan.

Baca juga :  Cegah Macet Arus Balik, DPR Minta Imbauan Kapolri Soal WFH Ditindaklanjuti

“Kalau pasien sudah teriak-teriak tidak tahan, rumah sakit mau tidak mau harus menerima. Pada saat dia menerima, misalnya panas 39 derajat, sementara kalau tidak 40 derajat tidak di-cover, maka biaya perawatannya tidak diganti. Padahal, rumah sakit tetap melakukan perawatan dan penyembuhan terhadap pasien,” ujar Indah.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, celah perbedaan standar inilah yang memicu sumbatan dalam penyelesaian tagihan atau invoice rumah sakit kepada BPJS Kesehatan. Ujung-ujungnya, rumah sakit terpaksa “nombok” dan menanggung beban finansial karena jasa medis yang sudah diberikan gagal diklaim.

Mitos Pasien Rawat Inap Tiga Hari Wajib Pulang

Tak hanya soal standar kegawatan, Indah juga membongkar keluhan klasik masyarakat yang kerap ia dengar dalam rapat-rapat bersama Komisi IX DPR RI dan pemangku kepentingan sektor kesehatan. Salah satu isu yang paling santer terdengar di tengah publik adalah anggapan bahwa pasien peserta BPJS harus dipulangkan setelah tiga hari menjalani rawat inap.

Praktik dan stigma ini dinilai sudah telanjur mengakar di lapangan. Karena itu, Indah mendesak adanya pembenahan serius dan penyamaan persepsi di semua lini agar pasien tidak menjadi korban salah paham.

Baca juga :  Supadma Rudana Minta PT PGN Dorong Indonesia Menuju Energi Bersih

“Tiga hari dipulangkan itu sebenarnya sudah menjadi bahasa sehari-hari. Ini tetap harus kita benahi dan perlu ada literasi kepada petugas medis di lapangan, kepada pasien, dan kepada BPJS itu sendiri. Ketiga pihak harus sama-sama diberikan edukasi supaya memahami,” tegasnya.

Ia membedah bahwa ketidaksinkronan pemahaman soal mekanisme penjaminan sangat rawan memengaruhi keputusan medis. Rumah sakit bisa saja dilanda kekhawatiran biaya perawatan tak akan diganti jika pasien dirawat lebih lama. Di sisi lain, pasien pun berhak mendapat penjelasan gamblang soal alasan medis di balik keputusan pemulangan mereka.

Untuk memutus rantai salah kaprah tersebut, Indah mendorong rumah sakit dan BPJS Kesehatan lebih sering duduk satu meja guna meluruskan isu pembatasan rawat inap tiga hari tersebut.

“Kalau kita tanya ke BPJS, sebenarnya tidak begitu. Jadi, perlu sedikit duduk bersama secara terus-menerus. Semoga ke depan bisa lebih baik,” pungkas Legislator Daerah Pemilihan Jawa Timur I tersebut.

Baca juga :  Baleg Bahas Isu Tata Ruang RUU Ciptaker

Aturan Main Pembayaran Klaim BPJS Kesehatan

Secara regulasi, tenggat waktu pencairan klaim BPJS Kesehatan sebenarnya sudah dipagari secara tegas melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Pasal 76 beleid tersebut, pembayaran klaim kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) wajib dituntaskan paling lambat 15 hari sejak berita acara kelengkapan berkas diterbitkan dan diverifikasi.

Aturan itu juga mengikat batas waktu penerbitan berita acara kelengkapan berkas agar proses verifikasi tidak berlarut-larut. Merujuk catatan BPJS Kesehatan sendiri, rata-rata waktu pembayaran klaim rumah sakit sepanjang 2025 berada di angka 13,6 hari kalender sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Meski secara statistik rata-rata pencairan masih di bawah batas maksimal 15 hari, Indah mengingatkan agar angka di atas kertas tidak membuat semua pihak terlena. Komunikasi lintas lembaga harus terus diperkuat agar gesekan pemahaman maupun kerumitan administrasi klaim BPJS Kesehatan tidak lagi menjadi penghalang hak rakyat mendapatkan layanan kesehatan yang layak.