DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA — Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya tak boleh jadi “cek kosong” bagi aparat penegak hukum. Komisi III DPR RI melontarkan peringatan keras: kewenangan negara menyita harta warga tidak boleh membabi buta dan harus punya alas hukum yang jelas!

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa nafsu besar memberantas korupsi tidak boleh sampai menabrak hak asasi. Ia mewanti-wanti agar praktik perampasan aset mutlak didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Tanpa palu hakim yang final, RUU ini justru rawan disalahgunakan dan memicu kesewenang-wenangan aparat di lapangan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026), politisi PDI-Perjuangan itu menjabarkan alasan mendasar mengapa negara tak boleh serampangan merampas aset warganya sebelum ada ketok palu pengadilan.

Baca juga :  RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Senjata Membabi Buta, DPR Minta Ada 'Rem' Sebelum Harta Disita

“Karena ada tiga aspek yang harus dilindungi oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pertama itu kepastian hukum. Kedua, keadilan. Ketiga, perlindungan hak warga negara,” ujar I Wayan di hadapan sejumlah narasumber ahli.

Tutup Rapat Celah Kesewenang-wenangan Aparat

Menurut I Wayan, ketiga pilar tersebut—kepastian, keadilan, dan perlindungan hak—adalah harga mati yang harus dipaku kuat dalam perumusan RUU Perampasan Aset. Negara memang berwenang merampas harta hasil kejahatan, tapi kewenangan itu harus dirantai oleh proses peradilan yang jujur dan transparan.

Jika RUU ini disahkan tanpa aturan main yang ketat soal inkracht, I Wayan khawatir undang-undang ini malah menjadi senjata makan tuan yang bisa membidik siapa saja tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi si pemilik aset.

Baca juga :  Wakil Ketua Komisi III DPR RI Apresiasi 100 Hari Kerja Polri Dibawah Komando Listyo Sigit Prabowo

Pengecualian Hanya Berlaku Jika Koruptor Mati atau Harta Tak Bertuan

Meski ngotot mensyaratkan vonis inkracht, I Wayan tetap realistis. Ia menyadari ada jalan buntu dalam penegakan hukum yang butuh diskresi. Misalnya, bagaimana jika koruptornya keburu mati sebelum divonis? Atau bagaimana jika aparat menemukan gunungan uang tapi tak ada satu pun yang berani mengaku sebagai pemiliknya?

Untuk kasus-kasus langka semacam ini, barulah asas inkracht bisa sedikit disimpangi agar harta hasil kejahatan tersebut bisa segera diselamatkan kembali ke kas negara.

Baca juga :  Dikuliti Mahasiswa di Senayan, DPR Garansi RUU Perampasan Aset Nggak Cuma Omon-Omon: Harta Garong Siap Disedot Buat Korban!

“Satu atau dua pengecualian bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yaitu jika terdakwa atau tersangkanya meninggal dunia. Wajar tidak memerlukan putusan pengadilan. Wajar juga kalau ada aset tapi tidak ada pemiliknya. Nah ini bisa dirampas untuk negara,” tegas I Wayan merinci pengecualian tersebut.

Di luar dua kondisi spesifik itu, ia menegaskan tidak ada alasan apa pun bagi aparat untuk ‘mem-bypass’ putusan pengadilan.

Sebagai penutup, I Wayan meminta para narasumber ahli yang hadir untuk membedah lebih dalam prinsip tersebut demi menyempurnakan RUU Perampasan Aset. Harapannya jelas: beleid ini harus jadi pedang tajam untuk memiskinkan koruptor, tanpa harus mengorbankan kepastian hukum dan hak asasi warga negara.