DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA – Isu dugaan Penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama pejabat teras Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sukses bikin geger jagat politik Tanah Air. Kasus ini tak sekadar skandal pelanggaran hukum biasa, tapi sudah menyentuh urusan ‘dapur’ kekuasaan, kebobrokan netralitas aparat, hingga lemahnya sistem pengawasan di pusaran pemerintahan.

Merespons bola panas ini, Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, menilai publik harus membedah kasus ini lebih dalam. Di balik layar, insiden ini mempertontonkan betapa ngerinya relasi kekuasaan jika aparat yang memegang senjata dan alat intelijen justru bermanuver di lingkaran elite.

“Dalam sistem demokrasi, aparat negara seharusnya loyal kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada individu, kelompok, ataupun faksi politik tertentu,” kritik Alfath, saat dihubungi pada Senin (9/11).

Baca juga :  Daerah Terjepit Fiskal, Akademisi UGM Minta Pusat Jangan Sekadar Pangkas Dana

Aparat Penegak Hukum Bukan Bidak Catur Politik

Jika dugaan keterlibatan petinggi Korps Bhayangkara ini terbukti sahih, hal ini ibarat alarm bahaya bagi tata kelola negara. Mandat suci kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban rakyat, bukan disulap menjadi mesin intelijen demi melayani syahwat faksi politik tertentu.

Meski begitu, Alfath mengingatkan agar publik tidak langsung menelan mentah-mentah bahwa Penyadapan Presiden Prabowo murni cuma ajang ‘perang bintang’ atau faksi di internal pemerintah. Analisis mendalam tetap diperlukan agar tidak terjebak dalam spekulasi liar.

Awas Jebakan ‘Bahasa Bersayap’, Makar Harus Ada Bukti!

Terkait respons keras Istana yang langsung melempar wacana “makar” ke ruang publik, Alfath memberikan sentilan tajam. Pemerintah diminta tak sembarangan mencampuradukkan bahasa politik yang berapi-api dengan bahasa hukum yang butuh pembuktian absolut. Istilah makar tak bisa dipakai sembarangan layaknya menuding orang di warung kopi; ada unsur-unsur pidana ketat yang wajib dipenuhi.

Baca juga :  Data 11 Juta PBI Dicoret, Akademisi UGM Soroti Risiko bagi Pasien Kronis

“Tidak semua tindakan yang mengancam kewibawaan Presiden atau mengganggu stabilitas pemerintahan otomatis dapat dikategorikan sebagai makar. Di sini saya kira pemerintah perlu berhati-hati. Jangan sampai bahasa politik yang sangat keras justru mendahului proses pembuktian hukum,” tegasnya.

Prinsip rule of law tak boleh dikorbankan. Negara memang wajib menindak tegas para pembangkang, namun harus lewat pengadilan yang transparan, bukan sekadar lewat mikrofon konferensi pers.

“Apabila ditemukan unsur makar, penanganannya ya harus melalui proses hukum. Begitu pula apabila yang terbukti merupakan tindak pidana penyadapan ilegal, penegakannya perlu merujuk pada ketentuan pidana yang relevan,” imbuh Alfath.

Bahaya Laten Fragmentasi Elite di Tubuh Aparat

Dalam kacamata politik, gontok-gontokan antar-elite sebenarnya hal lumrah dan tak selalu berujung kiamat bagi demokrasi. Ini yang disebut elite fragmentation—di mana gerbong di dalam satu pemerintahan ternyata beda gerak, beda agenda, dan beda kepentingan.

Baca juga :  Senayan Kembali Panas! Dasco Blak-blakan Nasib Hak Angket Wapres dan Skandal Penyadapan Prabowo

Namun, urusannya jadi fatal jika fragmentasi ini menyeret institusi dengan daya paksa (koersif) seperti kepolisian dan intelijen.

“Kalau institusi negara mulai terseret ke dalam persaingan kepentingan elite, maka batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok menjadi semakin kabur,” urainya mengingatkan bahaya laten tersebut.

Sebagai penutup, Alfath mendesak pemerintah menjadikan kasus Penyadapan Presiden Prabowo ini sebagai momentum “bersih-bersih” total di tubuh institusi keamanan. Menggeser atau mencopot pejabat saja tidak cukup; negara butuh sistem pengawasan yang tak bisa diakali.

“Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang seluruh institusinya hanya mengikuti kehendak Presiden, melainkan pemerintahan yang institusinya bekerja secara profesional, saling mengawasi, dan memiliki mekanisme…” pungkasnya.