DIKSIMERDEKA.COM TEL AVIV – Mantan Panglima Militer Israel yang juga pemimpin partai sentris Yashar, Gadi Eisenkot, secara resmi ditugaskan untuk membentuk pemerintahan Israel yang baru. Penunjukan ini menjadi tantangan politik terbesar bagi Perdana Menteri petahana, Benjamin Netanyahu, yang terancam kehilangan posisinya sebagai pemimpin terlama Israel.

Kantor Kepresidenan Israel menyatakan bahwa Presiden Isaac Herzog akan secara resmi memberikan mandat tersebut kepada Eisenkot pada hari Minggu. Keputusan ini diambil setelah Presiden Herzog melakukan konsultasi selama dua hari dengan seluruh perwakilan partai politik yang terpilih masuk ke Parlemen Israel (Knesset) pascapemilihan umum 27 Oktober lalu.

Dalam proses konsultasi tersebut, Eisenkot berhasil mengamankan dukungan dari 67 anggota Knesset, termasuk 19 suara dari dua partai Arab. Sebaliknya, Benjamin Netanyahu hanya memperoleh 46 rekomendasi. Penurunan dukungan terhadap Netanyahu salah satunya disebabkan oleh keputusan United Torah Judaism, sekutu tradisionalnya, yang memilih untuk tidak memberikan rekomendasi.

Meski telah menerima mandat dan memiliki mayoritas dukungan di parlemen secara hitungan awal, Eisenkot belum secara resmi membentuk koalisi pemerintahan.

Baca juga :  Update : AS–Israel Gempur Iran, Netanyahu: Saatnya Rezim Ayatollah Tumbang

Rencana Pemerintahan Darurat dan Syarat Koalisi

Eisenkot berencana membentuk apa yang ia sebut sebagai “pemerintahan darurat nasional” melalui skema pemerintahan minoritas dalam waktu dekat. Koalisi inti ini diproyeksikan akan terdiri dari empat partai oposisi yang menguasai 48 kursi: Partai Yashar, Partai Together (dipimpin Naftali Bennett dan Yair Lapid), Yisrael Beiteinu (dipimpin Avigdor Liberman), dan Partai Demokrat (dipimpin Yair Golan).

Untuk bergabung dalam kabinetnya, Eisenkot menetapkan empat syarat utama:

  1. Mengakui Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis, liberal, dan egaliter.
  2. Berkomitmen pada nilai-nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel.
  3. Menyetujui kebijakan wajib militer, nasional, atau sipil secara universal.
  4. Mengakui Hamas sebagai organisasi teroris.

Syarat keempat tersebut secara praktis membatasi partai-partai Arab untuk duduk di dalam susunan kabinet. Namun, partai-partai tersebut masih dapat memberikan dukungan dari luar kabinet sebagai jaring pengaman di parlemen. Berdasarkan hukum tata negara Israel, pembentukan pemerintahan hanya membutuhkan mayoritas sederhana, sedangkan pembubarannya membutuhkan mayoritas mutlak sebanyak 61 suara dari total 120 kursi Knesset.

Baca juga :  Netanyahu Diam-Diam ke UEA Saat Perang Iran? Abu Dhabi Langsung Membantah

Tantangan Internal dan Respons Benjamin Netanyahu

Tantangan utama Eisenkot dalam membentuk koalisi justru datang dari internal blok oposisi. Pemimpin Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, menolak keras pembentukan pemerintahan yang bergantung pada dukungan partai Arab. Liberman menilai pemerintahan semacam itu tidak akan bertahan lama dan pada akhirnya berpotensi mengembalikan Netanyahu ke tampuk kekuasaan.

Sebagai alternatif, Liberman mengusulkan koalisi 61 kursi yang merangkul partai ultra-Ortodoks (Shas dan United Torah Judaism) tanpa melibatkan partai Arab. Namun, usulan ini bertentangan dengan komitmen kampanye oposisi yang ingin menghapus pengecualian wajib militer bagi pria ultra-Ortodoks—sebuah hak istimewa yang dipertahankan secara ketat oleh partai-partai ultra-Ortodoks tersebut.

Sementara itu, Benjamin Netanyahu menolak hasil pemilu dan menuduh adanya kecurangan yang melibatkan pendanaan asing melalui partai-partai Arab. Melalui pernyataan videonya pada hari Sabtu, Netanyahu memperingatkan bahwa pembentukan pemerintahan minoritas yang didukung partai Arab akan mengancam eksistensi negara. Ia menyerukan pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan seluruh blok sayap kanan dan ultra-Ortodoks.

Baca juga :  AS–Israel Akui Rencanakan Serangan Berbulan-bulan, Bahrain Konfirmasi Pangkalan Armada Kelima AS Diserang

Pernyataan tersebut ditanggapi oleh Partai Yashar yang menyatakan bahwa partai Likud (pimpinan Netanyahu) dipersilakan bergabung ke dalam pemerintahan di bawah pimpinan Eisenkot, dengan syarat mereka memutuskan aliansi dengan kelompok-kelompok ekstremis.

Ujian pertama bagi kepemimpinan Eisenkot di parlemen akan berlangsung pada hari Selasa saat pelantikan anggota Knesset yang baru. Blok oposisi berencana untuk mengganti Ketua Parlemen petahana guna memfasilitasi pembentukan komisi penyelidikan negara terkait kegagalan keamanan pada serangan 7 Oktober 2023. Mulai hari Minggu, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk merampungkan negosiasi kabinet dan kebijakan, dengan kemungkinan perpanjangan waktu selama 14 hari. Jika gagal, mandat akan dikembalikan kepada Netanyahu.