DIKSIMERDEKA.COM JAKARTA Nyawa rakyat seolah tak ada harganya saat asap karhutla kembali mengepung Nusantara. Sepanjang September lalu, kepulan asap beracun dari kebakaran hutan dan lahan secara brutal telah membunuh ribuan nyawa. Alih-alih melakukan pencegahan ekstrem sejak awal, negara justru baru kasak-kusuk menyebar jutaan masker saat rakyat sudah telanjur tercekik.

Fakta mengerikan ini diungkap gamblang oleh Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), lembaga pemikir yang bermarkas di Helsinki. Dalam rilis terbarunya, CREA mencatat rekor memilukan: 57,8 juta warga Indonesia dipaksa menelan udara dengan level tidak sehat hingga sangat berbahaya.

“Memburuknya kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mendorong perkiraan angka kematian menjadi 3.560 kasus pada September 2026, peningkatan dua kali lipat dari perkiraan Agustus,” ungkap pernyataan resmi CREA, Kamis pekan lalu.

Kematian ini dipicu oleh partikel PM2.5—debu setan yang ukurannya sangat kecil sehingga bebas menerobos masuk ke paru-paru hingga aliran darah, memicu penyakit kronis dan kematian dini. Paling ngeri, paparan polusi di Kalimantan menembus angka gila-gilaan.

Baca juga :  Kebakaran Bromo Bisa Makin Ganas, Pakar Ungkap Bahaya Medan, Angin dan Vegetasi Kering

“Pada bulan September saja, tingkat paparan melanggar ambang batas tahunan PM2.5 WHO… lebih dari tujuh kali lipat secara nasional, 10 kali lipat di Sumatera, dan yang mengkhawatirkan 24 kali lipat di Kalimantan,” rinci laporan tersebut. Total, lebih dari 330.000 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) meledak di seluruh negeri.

Jakarta Sama Ngerinya: Pabrik dan Knalpot Jadi Pembunuh Berdarah Dingin

Tragedi ini ternyata punya wajah ganda. Di saat Sumatera dan Kalimantan dihajar asap hutan, nyawa warga Pulau Jawa justru direnggut oleh polusi buatan sendiri. CREA membeberkan, pembangkit listrik, pabrik industri, dan asap knalpot kendaraan di perkotaan telah menelan 1.750 korban jiwa tambahan. Jika ditotal se-Indonesia, udara kotor telah membunuh 5.310 orang hanya dalam 30 hari.

Khusus untuk Pulau Jawa dan ibu kota Jakarta, sekitar 73 hingga 80 persen angka kematian akibat udara (atau 1.530 jiwa) berasal dari polusi non-kebakaran.

Baca juga :  Gebrak Mafia Karhutla! Menhut Raja Antoni Cabut Izin 5 Perusahaan Nakal di Kalimantan

“Angka-angka ini menggarisbawahi kenyataan pahit bahwa sumber polusi udara non-kebakaran sama berbahayanya dengan asap dari pembakaran hutan dan lahan gambut,” sorot laporan CREA tajam. Untuk daerah seperti Jawa, pemerintah dituntut berani memukul mundur para penyumbang polusi dengan standar emisi yang jauh lebih beringas.

Anggaran Disunat, Bencana Dibiarkan Menunggu Korban

Dipicu oleh kemarau panjang El Nino, Nusantara Atlas mencatat lebih dari 1,9 juta hektar lahan ludes terbakar dalam sembilan bulan terakhir. Asapnya bahkan bikin malu negara karena terbang mengotori langit Malaysia, Singapura, Filipina, hingga Timor Leste. Semua ahli sepakat, biang kerok utamanya adalah praktik tebang-bakar murah meriah oleh perusahaan kayu, sawit, hingga tambang.

CEO Landscape Indonesia, Agus Sari, sampai kehabisan kata-kata melihat lambannya negara. Ia menyoroti pemotongan anggaran yang justru mengerdilkan taji Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bencana ini, kata dia, sangat bisa ditebak dan dihindari.

Baca juga :  Riset CREA: 57,8 Juta Rakyat Indonesia Isap Racun Imbas Polusi Karhutla,

“Indonesia seharusnya bisa bersiap menghadapi apa yang akan terjadi. Fakta bahwa kita sama sekali tidak siap murni karena kurangnya kemauan,” kritik Agus blak-blakan.

Menghadapi hujan kritik ini, pemerintah baru kelabakan membela diri pada Rabu lalu. Mereka mengklaim sudah menerjunkan 72.000 personel untuk pemadaman dan modifikasi cuaca, menyiagakan 2.100 tenaga medis, dan membagikan 5,3 juta masker.

Namun bagi CREA, bagi-bagi masker bukanlah solusi untuk menghentikan mesin pembunuh ini. Negara harus berhenti jadi “pemadam kebakaran dadakan” dan mulai merekonstruksi lahan gambut yang sengaja dikeringkan demi bisnis.

“Langkah ini harus dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pembukaan lahan ilegal melalui pembakaran, serta penguatan akuntabilitas hukum bagi pemegang konsesi untuk mencegah kerusakan,” pungkas laporan tersebut.

Angle berita ini sengaja difokuskan pada benturan antara tingginya angka kematian (5.310 total) dengan respons pemerintah di akhir artikel agar terasa jauh lebih tajam dari versi sebelumnya.