DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus, Jawa Tengah, Rabu (28/10/2026). Penggeledahan ini memunculkan dugaan adanya pengembangan penyidikan perkara korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun, dia belum mengungkap perkara yang mendasari kegiatan penyidik karena proses penggeledahan masih berlangsung.

“Benar, ada kegiatan di lapangan. Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Kami akan update kembali,” kata Budi saat dikonfirmasi, Rabu (28/10/2026).

Selain kantor Bea Cukai, tim KPK dikabarkan mendatangi dua lokasi perusahaan rokok di Kabupaten Kudus. Namun, KPK belum mengonfirmasi identitas perusahaan yang didatangi maupun kaitannya dengan penggeledahan tersebut.

Baca juga :  Uang Sunyi di Balik Palu Hakim: Suap Rp850 Juta Warnai Eksekusi Lahan di PN Depok

KPK sebelumnya menangani perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait kegiatan importasi barang di lingkungan DJBC Kementerian Keuangan. Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas tiga pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta tiga pihak dari perusahaan kargo PT Blueray, yakni John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan.

Para pejabat Bea Cukai diduga menerima suap untuk meloloskan barang-barang impor. Praktik tersebut juga diduga memungkinkan barang tiruan atau ilegal masuk ke Indonesia.

Penyidikan kemudian berkembang. Pada 26 Februari 2026, KPK menetapkan Budiman Bayu Prasojo, Kepala Seksi Intelijen Cukai pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, sebagai tersangka dalam pengembangan perkara yang berkaitan dengan dugaan suap pengurusan cukai.

Baca juga :  Mantan Stafsus Budi Karya Sumadi Diduga Terima Aliran Uang Haram Proyek Jalur Kereta

KPK juga menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru pada Juli 2026. Salah satu pengembangan tersebut menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda, sebagai tersangka.

Dengan perkembangan itu, sedikitnya delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian perkara suap dan gratifikasi Bea Cukai yang bermula dari OTT Februari 2026.

Di sisi lain, penyidik turut menelusuri dugaan keterlibatan pengusaha rokok. Dalam proses penyidikan, KPK menemukan dokumen yang memuat sejumlah nama pengusaha rokok, di antaranya Khairul Umam alias Haji Her dan M Suryo.

KPK kemudian memanggil sejumlah pengusaha untuk dimintai keterangan guna mendalami dugaan aliran uang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.

Baca juga :  KPK OTT Bupati Bolmut Sirajudin Lasena di Jakarta

Pada April 2026, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kamal Mustofa, Direktur PT Gading Gadjah Mada, perusahaan rokok asal Kudus. Pemeriksaan itu dilakukan dalam penyidikan perkara suap importasi barang di lingkungan DJBC.

Penyidik terus mendalami dugaan penerimaan uang oleh oknum Bea Cukai yang berkaitan dengan kegiatan importasi maupun pengurusan cukai, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar para tersangka yang telah ditetapkan.

Meski demikian, hingga penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus berlangsung pada Rabu (28/10/2026), KPK belum memastikan apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan pengembangan perkara suap importasi, dugaan suap pengurusan cukai rokok, atau perkara lainnya.