Benarkah Pertamina Beri Informasi Akurat kepada Gubernur Koster?
Pertamina boleh saja menyatakan stok bahan bakar minyak (BBM) di Bali aman. Namun bagi warga yang masih mengantre berjam-jam di depan SPBU, pernyataan itu terdengar jauh dari kenyataan.
Pada 13 Oktober 2026, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menemui Gubernur Bali Wayan Koster di Terminal BBM Sanggaran. Usai pertemuan, Koster menyampaikan bahwa stok Pertalite dan Pertamax cukup untuk kebutuhan masyarakat hingga dua pekan ke depan.
Kabar itu semestinya menenangkan. Faktanya, antrean kendaraan masih mengular di sejumlah SPBU. Sebagian warga bahkan menunggu di pinggir jalan tanpa kepastian kapan BBM datang.
Di sinilah persoalannya. Stok di depo tidak sama dengan BBM yang bisa dibeli masyarakat. Angka jutaan liter di terminal penyimpanan tidak berarti apa-apa bagi pengendara yang tangki kendaraannya kosong. Ukuran paling jujur dari “stok aman” adalah satu hal, apakah warga bisa mengisi BBM tanpa antre panjang.
Pertamina sendiri mengaku ada kendala teknis kapal saat bongkar muat. Pengakuan ini justru memunculkan pertanyaan lanjutan. Jika stok mencukupi, di titik mana distribusinya tersendat? Jika kapal sudah tiba dan pasokan terus ditambah, mengapa pemulihan belum dirasakan merata?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan permohonan maaf dan janji tambahan pasokan. Pertamina perlu membuka data, berapa stok aktual hari ini, berapa volume yang dikirim ke tiap wilayah, berapa SPBU yang masih kekurangan pasokan, dan kapan distribusi ditargetkan kembali normal. Keterbukaan inilah yang bisa memulihkan kepercayaan publik.
Gubernur Koster juga berhak, bahkan wajib, meminta penjelasan terperinci. Sebagai kepala daerah, ia membutuhkan informasi akurat untuk menenangkan dan melindungi warganya. Jika ada jarak yang lebar antara laporan yang ia terima dan kondisi di lapangan, jarak itu harus dijelaskan, bukan dibiarkan.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar kenyamanan. Setiap jam di antrean berarti jam kerja yang hilang, usaha yang terhenti, dan beban tambahan bagi warga. Di Bali, yang ekonominya bergantung pada mobilitas, gangguan pasokan BBM cepat merembet ke banyak sektor.
Bali tidak butuh pernyataan yang menenangkan sesaat. Bali butuh kepastian yang bisa dirasakan. Jika stok memang aman, buktikan di SPBU, bukan di atas kertas.

Tinggalkan Balasan