DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR — Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) meminta Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) memperkuat perannya dalam menjawab persoalan umat, terutama di sektor pendidikan, kemandirian ekonomi, dan politik keumatan.

Tiga isu tersebut menjadi catatan kritis KMHDI dalam Forum Mahasabha XIII PHDI yang berlangsung di Jakarta pada 8–11 Oktober 2026.

Ketua Umum PP KMHDI, Wayan Ardi Adnyana, mengatakan Mahasabha tidak boleh sekadar menjadi forum pergantian kepemimpinan dan penyusunan program kerja. Forum tersebut harus menjadi momentum evaluasi organisasi sekaligus merumuskan langkah konkret untuk menjawab kebutuhan umat Hindu.

“Mahasabha jangan hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan dan penyusunan program kerja. Ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, mengakui persoalan yang masih ada, dan merumuskan langkah konkret untuk menjawab kebutuhan umat,” kata Wayan.

Menurut dia, keberhasilan organisasi keumatan tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan atau program yang disusun, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dalam sektor pendidikan, KMHDI menilai perhatian PHDI tidak boleh terbatas pada pendidikan agama Hindu. Akses terhadap pendidikan formal, biaya pendidikan, keterbatasan beasiswa, serta kesenjangan kesempatan bagi generasi muda dari keluarga kurang mampu dan wilayah terpencil juga perlu menjadi perhatian.

Wayan mengatakan persoalan tersebut membutuhkan gotong royong lintas lembaga, mulai dari organisasi keumatan, perguruan tinggi, alumni, hingga tokoh Hindu.

“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang kejayaan Hindu di masa depan, sementara hari ini masih ada anak-anak Hindu yang kesulitan mengakses pendidikan yang layak. PHDI harus mampu mengonsolidasikan potensi umat agar gotong royong tidak berhenti sebagai slogan, tetapi hadir dalam bentuk beasiswa, pendampingan, dan akses pendidikan yang nyata,” ujarnya.

Baca juga :  KMHDI Pertanyakan Pencopotan Ditjen Bimas Hindu Secara Tiba-Tiba

KMHDI mendorong PHDI mendata kebutuhan pendidikan umat, memperluas akses beasiswa, serta mengembangkan program pendampingan bagi generasi muda. Berbagai upaya tersebut perlu disertai target dan ukuran keberhasilan yang jelas.

Di sektor ekonomi, KMHDI menyoroti pentingnya tata kelola aset PHDI yang transparan dan akuntabel. Organisasi tersebut mendorong pendataan aset secara menyeluruh, pelaporan terbuka, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas untuk memastikan aset dikelola bagi kepentingan umat.

“Kita perlu membicarakan aset organisasi secara terbuka dan bertanggung jawab. Aset umat harus dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat. Kepercayaan umat harus dijaga melalui tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Wayan.

KMHDI juga mendorong evaluasi terhadap inisiatif ekonomi yang dikembangkan lembaga-lembaga keumatan, termasuk Badan Dharma Dana Nasional (BDDN). Evaluasi tersebut, menurut KMHDI, perlu mencakup perkembangan usaha, manfaat ekonomi, serta kontribusinya terhadap kemandirian organisasi.

Wayan menilai semangat punia sebagai wujud dharma dan gotong royong umat tetap perlu dijaga. Namun, organisasi keumatan juga perlu mengembangkan sumber pendapatan produktif agar tidak terus bergantung pada penggalangan dana setiap kali mengadakan kegiatan.

“PHDI perlu membangun peta jalan kemandirian ekonomi, mengoptimalkan aset yang dimiliki, mengembangkan kemitraan usaha, dan membuka ruang bagi generasi muda Hindu untuk terlibat dalam kewirausahaan serta ekonomi kreatif,” ujarnya.

Baca juga :  Peradah Bali Soroti Polemik Waktu Nyepi, Dorong Kajian Teologis Mendalam

KMHDI berharap peta jalan tersebut memiliki target terukur, mulai dari pengembangan usaha dan optimalisasi aset hingga penciptaan peluang ekonomi dan keberlanjutan pembiayaan organisasi.

Dalam bidang politik, KMHDI menekankan pentingnya memperjuangkan aspirasi umat Hindu melalui keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan. Representasi umat di ruang strategis pemerintahan, menurut organisasi tersebut, perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

KMHDI mencontohkan langkah yang dilakukan pada 2024, ketika organisasi itu melakukan survei dan memetakan sepuluh kandidat potensial untuk dipertimbangkan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pemetaan tersebut terdapat nama Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, yang saat itu menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), serta Ari Dwipayana, mantan Koordinator Staf Khusus Presiden pada masa pemerintahan Joko Widodo.

Menurut Wayan, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya kaderisasi dan pemetaan potensi kepemimpinan umat agar tokoh Hindu memiliki kesempatan berkontribusi di berbagai ruang strategis pemerintahan.

“Politik keumatan tidak boleh berhenti pada persoalan siapa yang menduduki jabatan. Yang jauh lebih penting adalah apa yang bisa diperjuangkan melalui jabatan dan ruang pengabdian tersebut. Representasi harus menghasilkan kontribusi dan manfaat nyata bagi umat,” katanya.

Karena itu, KMHDI mendorong PHDI membangun konsolidasi politik keumatan secara terarah dan berkelanjutan. Upaya tersebut perlu didukung mekanisme untuk mengidentifikasi, mempersiapkan, dan mendorong kader serta tokoh Hindu yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak pengabdian.

Baca juga :  KMHDI Sampaikan Delapan Resolusi: Militerisasi Ruang Sipil dan Reshuflle Kabinet Jadi Sorotan

KMHDI juga menilai perjuangan politik keumatan perlu terhubung dengan agenda konkret, seperti memperluas akses pendidikan, memperkuat ekonomi umat, serta meningkatkan kolaborasi antara lembaga keumatan dan pemerintah.

KMHDI menegaskan bahwa berbagai catatan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi kader untuk menyampaikan aspirasi dan menawarkan gagasan bagi kemajuan umat Hindu.

Wayan mengatakan kritik yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan generasi atau menegasikan pengabdian pengurus PHDI. Sebaliknya, kritik tersebut diharapkan menjadi masukan agar organisasi semakin mampu menjawab tantangan zaman.

“Kami hadir bukan untuk mempertentangkan generasi atau memperlebar perbedaan. KMHDI merupakan bagian dari keluarga besar umat Hindu yang memiliki tanggung jawab untuk ikut memikirkan masa depan umat. Karena itu, kami ingin Mahasabha ini melahirkan keputusan yang konkret, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

KMHDI berharap Mahasabha XIII PHDI menghasilkan keputusan strategis yang tidak berhenti pada dokumen dan rumusan program, tetapi diterjemahkan menjadi kerja nyata.

Bagi KMHDI, keberhasilan Mahasabha tidak hanya ditentukan oleh pemimpin yang terpilih atau program yang disepakati, tetapi juga oleh kemampuan organisasi menjawab persoalan umat melalui akses pendidikan yang lebih luas, ekonomi yang mandiri, dan perjuangan politik yang terorganisasi.

“Ukuran keberhasilan Mahasabha bukan hanya siapa yang terpilih menjadi pemimpin atau berapa banyak program yang disepakati, tetapi sejauh mana keputusan yang dihasilkan mampu menjawab persoalan umat,” kata Wayan.

Editor: Agus Pebriana