Makin Otoriter! Kesal Diberitakan Miring, Trump Usir CNN dan Politico dari Gedung Putih

DIKSIMERDEKA.COM WASHINGTON Donald Trump kembali memicu badai kontroversi. Dalam sebuah manuver yang secara terang-terangan memberangus Amandemen Pertama Konstitusi AS, Sang Presiden mendadak mendepak tiga media bergengsi AS yakni CNN, MS Now, dan Politico dari Gedung Putih. Sejak periode keduanya bergulir, ini menjadi puncak pembatasan akses paling ekstrem terhadap media-media arus utama.

Amuk “Berita Palsu” di Truth Social

Dilansir The Guardian, titah pengusiran ini dilontarkan Trump lewat platform kesayangannya, Truth Social, pada Jumat (18/9/2026) waktu setempat. Ia menyatakan memboikot ketiga media tersebut “berlaku efektif segera” dengan dalih muak terhadap “pelaporan BERITA PALSU yang terus-menerus.” Bahkan, ia mengancam media lain bakal bernasib sama.

“Media tak seharusnya bisa terus-menerus menulis atau melaporkan FIKSI dan KEBOHONGAN saat meliput Presiden Amerika Serikat, Administrasi Trump, atau Amerika Serikat. Media Berita Palsu lainnya akan menyusul,” tulis Trump di Truth Social.

Saat mempromosikan kebijakan kesehatannya di Ruang Oval, Trump tak malu-malu membenarkan aksinya. Ia secara terbuka lebih menyukai media yang doyan melempar pujian untuknya.

“Saya tak pernah dapat pemberitaan yang adil. Saya cuma dapat itu dari Breitbart, dan sedikit dari Fox,” cetus Trump di hadapan wartawan. “Yang saya minta hanyalah sedikit kebenaran.”

Ketika seorang reporter berani mengingatkan bahwa setiap presiden disumpah untuk menjaga konstitusi—termasuk hak kebebasan berpendapat—Trump malah mengelak keras.

“Anda akan sangat lelah membaca dan melihat berita palsu,” kelitnya. “Saya pikir pengadilan tak seharusnya membiarkan berita palsu ditulis hari demi hari. Saya pikir seseorang berhak menjauhkan mereka jika mereka terus-menerus menulis cerita bohong.” kilahnya.

Keceplosan Sebut “Boikot Kebebasan Pers”

Suasana konferensi pers justru berujung pada kekacauan yang menggelikan. Saat seorang reporter mencecar bagaimana teknis penerapan boikot untuk ketiga media tersebut, Trump malah kebingungan.

“Saat Anda bilang ‘boikot’, boikot yang mana? Anda tahu berapa banyak boikot yang sedang saya tangani?” tanyanya dengan raut wajah bingung.

Setelah wartawan tersebut mengulang pertanyaannya dengan lebih jelas, Trump akhirnya menyeletuk asal, “Oh, boikot pada kebebasan pers, kan?”

Borok Pemerintah Terbongkar Media

Bukan kebetulan pengusiran ini terjadi di tengah rentetan laporan investigasi tajam yang membongkar borok pemerintah.

Di hari yang sama, Washington Post membongkar jumlah kematian tentara AS di perang Iran yang ternyata disembunyikan Pentagon. CNN merilis laporan bahwa sebuah laporan intelijen tentang kapal China di Timur Tengah—yang nyaris memicu perang—ternyata palsu dan dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI). Sementara itu, Politico mengungkap adanya investigasi di Capitol Hill usai teknologi jet tempur F-35 yang sensitif bocor ke Hong Kong, yang berpotensi jatuh ke tangan China.

Meski waktunya bertepatan, Trump berdalih boikot ini tidak ada hubungannya dengan ketiga berita panas tersebut. “Ini benar-benar hanya akumulasi dari banyak berita selama beberapa tahun terakhir,” kilahnya, sebelum kembali mengancam, “Mungkin akan ada (media) lain yang menyusul mereka.”

Banjir Kecaman: Bukti Nyata Kepanikan Penguasa

Juru bicara CNN langsung pasang badan dan menyatakan jaringan mereka sepenuhnya mendukung tim di Gedung Putih.

“Kami memiliki hak di bawah Konstitusi AS untuk melakukan pelaporan tersebut tanpa halangan atau campur tangan dari pemerintah. Jika boikot yang diancamkan Presiden Trump ini benar-benar terjadi, itu merupakan serangan ilegal terhadap hak fundamental yang dilindungi konstitusi,” tegas perwakilan CNN. Politico pun menyatakan hal senada dan siap membela hak Amandemen Pertama secara mati-matian.

Jacqui Heinrich, Presiden Asosiasi Koresponden Gedung Putih (WHCA), menyebut organisasi berdiri di garis depan membela para wartawan yang “dijadikan target hanya karena melakukan pekerjaannya”.

Manuver kasar ini tak ayal memicu amarah dari kubu Demokrat dan aktivis pro-kebebasan pers. Senator Demokrat Chris Coons terang-terangan mencap Trump bertingkah layaknya diktator. “Itu adalah perilaku seorang otoriter, dan kita harus mempertahankan hak pers untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka yang berkuasa,” tulisnya di media sosial.

Jameel Jaffer dari Knight First Amendment Institute Columbia University menegaskan bahwa kumpulan wartawan Gedung Putih adalah “forum publik”. Mengusir jurnalis hanya karena tak suka pada gaya liputan mereka adalah tindakan yang “inkonstitusional ganda”.

Sindiran paling menohok datang dari Seth Stern, kepala advokasi di Freedom of the Press Foundation. Ia menilai langkah ini sebagai blunder fatal dari seorang presiden yang ketakutan.

“Presiden yang secara historis tidak populer ini telah membalas dendam terhadap pers selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak membantunya. Pers terus mengungkap korupsi dan kegagalannya. Serangan-serangan keterlaluan ini hanya menunjukkan betapa takutnya ia terhadap publik yang terinformasi dengan baik,” tandas Stern.

Sejak kembali menjabat, pemerintahan Trump memang hobi merampas ruang gerak media. Associated Press (AP) sebelumnya juga dilarang masuk ke acara-acara di Ruang Oval dan Air Force One hanya karena menolak menyebut Teluk Meksiko sebagai “Teluk Amerika”. Gedung Putih bahkan merampas kendali WHCA dalam mengatur rotasi wartawan kepresidenan. Pentagon pun sempat mencoba memaksa media menandatangani aturan pembatasan akses informasi sensitif, yang berujung pada aksi walkout massal wartawan sebelum akhirnya dibatalkan oleh hakim federal.