DIKSIMERDEKA.COM, FLORES – Sebanyak 94 pengungsi gempa Flores dilaporkan meninggal dunia secara tidak langsung di posko pengungsian usai gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah itu 15 Agustus 2026 lalu. Data yang diumumkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi berjumlah 48 orang, tetapi yang meninggal secara tak langsung berjumlah 94 orang.

Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Berton Pandjaitan menerangkan bahwa jumlah warga yang meninggal di tempat pengungsian tersebut sudah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi bersama dengan Kementerian Kesehatan, sehingga hasilnya dipastikan bahwa 94 korban itu bukan meninggal karena trauma fisik.

Data dari tim medis, kata Berton, menunjukkan sebagian besar warga tersebut adalah kelompok lansia yang meninggal dunia karena komplikasi penyakit kronis.

Menanggapi itu Manager Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan bahwa kejadian ini menunjukan bahwa negara mengalami krisis kapasitas dalam memitigasi bencana multi-wilayah.

Haeril mengatakan, kegagalan beruntun negara dalam penanganan bencana terlihat dari banjir bandang di Sumatra akhir 2025 lalu, kebakaran hutan dan lahan di Sumatra, Kalimantan dan Papua, hingga gempa bumi di Flores

Baca juga :  Gempa M 7,7 Guncang Flores, Korban Tewas di Manggarai Timur Tembus 17 Orang

Dengan seluruh fakta ini maka seharusnya negara menetapkan gempa Flores sebagai status darurat nasional bencana.

“Ini penting untuk membuka diri bagi penerimaan bantuan kemanusiaan luar negeri, dan mencegah jatuhnya korban lebih banyak” ujar Haeril dalam keterangan website yang dikutip diksimerdeka.com

Haeril berkata, dalam kasus NTT, Flores khususnya, sungguh ironis melihat fakta yang diungkapkan BNPB terkait tingginya angka kematian di tempat pengungsian di NTT.

Alih-alih mendapatkan pemulihan dari bencana, korban kehilangan nyawa saat berada dalam penanganan pemerintah.

“Itu artinya hampir dua kali lipat dari jumlah kematian langsung akibat gempa yaitu 48 jiwa. Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar terkait kondisi dan kelayakan tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah” ungkapnya.

Menurut Haeril, pnjelasan BNPB yang mengatakan bahwa sebagian besar dari korban meninggal tersebut adalah warga lanjut usia dengan komplikasi penyakit kronis, seperti stroke dan diabetes melitus tidak cukup untuk dijadikan alasan.

Baca juga :  Prabowo Perintahkan Pemerintah All Out Tangani Gempa NTT, Pratikno: Dukungan Penuh

Pengungsi gempa memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai terlebih bagi mereka yang rentan seperti lansia yang memiliki penyakit bawaan dan anak-anak.

“Apakah hak mereka atas kesehatan khususnya mendapat perawatan medis yang memadai telah dipenuhi oleh negara selama di pengungsian?” Imbunya.

“Laporan media mengungkapkan bahwa warga di bawah umur juga turut menjadi korban jiwa, termasuk seorang balita berusia dua tahun asal Kabupaten Nagekeo, yang meninggal pada 20 Agustus lalu setelah menderita demam tinggi hingga kejang-kejang saat berada di lokasi pengungsian” tambah Haeril.

Kembali ia menegaskan, kasus ini menunjukkan gagalnya negara menjamin hak atas kesehatan bagi warga yang berada di dalam tempat pengungsian.

Laporan media juga menyebutkan bahwa tingginya angka kematian di pengungsian terkait dengan terbatasnya fasilitas hingga minimnya layanan medis mendesak di tengah cuaca ekstrem yang sangat panas di siang hari dan begitu dingin di malam hari.

“Bagi kami, lokasi pengungsian seharusnya merupakan tempat yang menjamin keselamatan dan keamanan dalam proses pemulihan korban bencana, bukan malah menyumbang jumlah korban jiwa. Namun kenyataan terkait tingginya angka kematian ini mengindikasikan bahwa lokasi pengungsian belum mampu menjadi tempat yang layak bagi kelompok rentan, seperti warga lanjut usia dan anak-anak” tuturnya.

Baca juga :  Gubernur NTT Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari, Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Banyaknya korban gempa yang meninggal di lokasi pengungsian, lanjut Haeril, juga menandakan belum optimalnya tindakan negara dalam menjamin hak-hak dasar korban bencana alam seperti yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di antaranya pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan sosial dan rasa aman, termasuk hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

“Karena itu kami mendesak adanya investigasi segera, independen, imparsial, dan menyeluruh atas tingginya angka kematian di tempat pengungsian ini. Investigasi independen ini sangat penting untuk menjawab apakah terdapat kelalaian negara dalam menjamin hak-hak korban gempa di Flores” ucapnya.

“Kami juga menyerukan kepada pemerintah untuk memperbaiki kualitas lokasi pengungsian sehingga menjadi tempat singgah yang benar-benar bagi para korban” ucapnya lagi.

Reporter: Berto