JAKARTA DIKSIMERDEKA.COM – Rentetan aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Tanah Air pada Minggu (6/9/2026) jadi alarm keras buat pemerintah. Jangan sampai, kewaspadaan baru muncul saat bencana sudah di depan mata.

Melihat fenomena alam yang belakangan “kompak ngamuk” ini, Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, langsung melontarkan sentilan tajam. Ia mendesak pemerintah agar tidak bermental pemadam kebakaran yang baru sibuk saat api sudah membesar. Sistem pemantauan, pemetaan kawasan rawan, hingga peringatan dini ke masyarakat harus digeber dan diperkuat secara berkelanjutan.

“Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” tegas Meitri dalam keterangan resminya kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Baca juga :  Gunung Dukono Meletus Dahsyat, 3 Pendaki Tewas dan 10 Hilang

Anggaran Ratusan Miliar Jangan Cuma Jadi Angka Mati

Bicara soal amunisi, Komisi XII DPR RI sebenarnya sudah memberikan “karpet merah” berupa persetujuan anggaran untuk Kementerian ESDM sebesar Rp27,37 triliun pada Tahun Anggaran 2027. Dari kantong raksasa itu, Badan Geologi kecipratan jatah sebesar Rp774,82 miliar.

Namun, Politisi PKS ini mewanti-wanti agar duit ratusan miliar itu tidak menguap jadi angka mati di atas kertas. Uang rakyat tersebut harus benar-benar disuntikkan untuk modernisasi alat pantau gunung api dan pemetaan daerah rawan bencana yang lebih nendang.

Baca juga :  Harga BBM Non Subsidi Bisa Terkoreksi, Minyak Dunia Anjlok 15 Persen

“Yang penting bukan hanya besaran anggaran, tetapi bagaimana dukungan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas Badan Geologi. Kami ingin melihat peningkatan yang terukur dalam keandalan instrumen, cakupan pemantauan, kualitas data, dan kecepatan penyampaian informasi kebencanaan,” desak Meitri.

Abu Krakatau Meluas, Awas Lintas Wilayah!

Perhatian khusus juga diarahkan ke Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang saat ini berstatus Level III alias Siaga. Catatan Badan Geologi pada 4–6 September 2026 menunjukkan aktivitas erupsi gunung ini tak main-main. Sebaran abu vulkaniknya bahkan terekam mengintai lima wilayah sekaligus: Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, hingga Bengkulu.

Kondisi ini membuktikan bahwa efek domino bencana geologi tak kenal batas wilayah. Meitri menuntut ego sektoral antarinstitusi dibuang jauh-jauh. Kolaborasi keroyokan antara Badan Geologi/PVMBG, BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Perhubungan, dan Pemda mutlak dilakukan.

Baca juga :  25 Jam Mengamuk, Erupsi Anak Krakatau Mereda, Status Tetap Siaga!

“Kita perlu memastikan rantai informasi berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan dan analisis ilmiah hingga diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi yang kuat menjadi kunci, terutama ketika aktivitas vulkanik berpotensi berdampak lintas wilayah,” papar legislator dari Dapil Jawa Timur VIII ini.

Di ujung pernyataannya, Meitri menggarisbawahi bahwa anggaran mitigasi bukanlah uang buangan, melainkan asuransi nyawa dan urat nadi ekonomi masyarakat.

“Belanja mitigasi bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi untuk membangun ketangguhan masyarakat. Karena itu, kapasitas mitigasi harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika aktivitas vulkanik meningkat,” pungkasnya menutup kritikan.