DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) dengan mengambil tema Meneguhkan Komitmen BMPS untuk Pendidikan Bermutu, Merata, dan Berkelanjutan, bertempat di ITB STIKOM Bali, Jumat (4/9/2026).

Terdapat dua isu utama yang dibahas, yakni penguatan sekolah swasta serta opsi pengembalian guru sekolah swasta yang telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk kembali mengajar di sekolah asalnya.

Dua isu tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan sekolah swasta agar dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan sekolah negeri di Bali.

Rakerwil tersebut dibuka Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali Ida Bagus Gde Wesnawa Punia. Turut hadir puluhan anggota dan pengurus BMPS Bali.

Ketua BMPS Bali Dr Made Sumitra Chandra Jaya mengatakan kondisi sebagian sekolah swasta di Bali mengkhawatirkan lantaran terjadi penurunan jumlah penerimaan siswa baru. Beberapa sekolah bahkan disebut berpotensi tutup karena kekurangan siswa.

“SMK TP 45 tahun ajaran ini tidak mendapatkan murid, sementara SMA TPA 45 hanya mendapatkan dua murid,” ungkap Chandra.

Baca juga :  Jika Tidak Ada Intervensi Pemerintah, Sekolah Swasta di Bali Terancam Rontok

Menurut Chandra, kondisi tersebut mendesak mendapat perhatian dari seluruh pihak. Sebab, sekolah swasta bukan sekadar pelengkap dalam ekosistem pendidikan, melainkan juga institusi yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan sekolah negeri dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Di negara-negara maju sekolah swastanya sangat maju sekali,” terangnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, Rakerwil BMPS Bali tahun ini akan membahas dua isu utama. Chandra mengatakan isu pertama adalah strategi memperkuat kualitas sekolah swasta, baik dari sisi infrastruktur, kualitas pengajaran, maupun jumlah siswa.

“Jadi bagaimana seluruh anggota BMPS berkolaborasi bersama-sama meningkatkan kapasitas sekolah swasta, baik mutu, infrastruktur, maupun jumlah siswa,” ungkapnya.

Sementara isu kedua yang menjadi pembahasan pengurus BMPS adalah harapan agar guru sekolah swasta yang diangkat menjadi PPPK dapat kembali mengajar di sekolah asalnya.

Menurut Chandra, langkah tersebut diperlukan untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran sekaligus meringankan beban sekolah swasta yang kehilangan tenaga pengajar setelah guru mereka diangkat menjadi PPPK.

“Kita berharap agar guru-guru sekolah swasta yang telah diangkat menjadi PPPK dikembalikan ke sekolah swasta. Jangan dibawa ke negeri. Jadi dikembalikan lagi ke sekolah swasta. Karena guru-guru yang diangkat PPPK sebelumnya mengajar di sekolah swasta sudah 10 tahun. Sekarang tiba-tiba pemerintah mengambil begitu saja. Padahal kita sudah bina mereka 10 tahun dan memiliki kemampuan mengajar yang bagus,” terangnya.

Baca juga :  Awasi SPMB, BMPS Bali Ingatkan Sekolah Negeri Tak Boleh Terima Siswa Melebihi Kuota

Chandra mengatakan dua isu yang dibahas dalam Rakerwil tersebut nantinya akan dituangkan dalam sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Gubernur Bali Wayan Koster.

Selain itu, BMPS juga menyoroti masih adanya rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri yang jumlah siswanya melebihi ketentuan, yakni 36 siswa per rombel.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas proses pembelajaran sekaligus berdampak terhadap pemerataan siswa antara sekolah negeri dan swasta. Untuk itu, pihaknya mendorong agar praktik penambahan jumlah siswa dalam rombel dihentikan dan pengawasan oleh pemerintah diperketat.

Sementara itu, menanggapi keluhan terkait penurunan penerimaan siswa di sekolah swasta, Kepala Disdikpora Bali Wesnawa Punia mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah.

Baca juga :  Jika Tidak Ada Intervensi Pemerintah, Sekolah Swasta di Bali Terancam Rontok

Salah satunya, dalam waktu dekat Disdikpora Bali akan memanggil kepala sekolah swasta yang mengalami penurunan penerimaan siswa.

“Pertama kami akan memanggil pimpinan satuan pendidikan tersebut untuk berdiskusi tentang apa permasalahannya,” terangnya.

Menurut Wesnawa, untuk meningkatkan penerimaan siswa di sekolah swasta, langkah yang harus dilakukan adalah membenahi kualitas layanan pendidikan. Pembenahan tersebut, kata dia, menjadi kunci untuk menarik minat siswa bergabung dengan sekolah swasta.

“Karena kalau kita berkaca pada satuan pendidikan swasta yang ramai peminatnya, pasti kualitas layanannya yang bagus. Sehingga bagi swasta yang sepi peminat, pengembangan dari sisi layanan harus kita optimalkan,” terangnya.

Perlu diketahui, saat ini BMPS Bali memiliki sekitar 60-70 anggota yang terdiri atas yayasan dan satuan pendidikan swasta. Chandra mengatakan jumlah tersebut belum mencakup seluruh sekolah swasta di Bali.

Ke depan, pihaknya akan melakukan pendekatan dan sosialisasi untuk mengajak lebih banyak sekolah swasta bergabung dengan BMPS, termasuk sekolah swasta bernuansa internasional seperti Dyatmika, Gandhi Memorial Intercontinental School, dan Taman Rama.

Reporter: Agus Pebriana