Pakar UGM Kuliti Proyek 80 Ribu Koperasi Desa: Anggaran Jumbo, Kajian Minim !

JOGJAKARTA DIKSIMERDEKA.COM Ambisi pemerintah mencetak 80.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) ibarat proyek Roro Jonggrang. Dikebut dalam waktu super singkat dengan anggaran fantastis, proyek ini justru panen kritik tajam. Alih-alih menjadi tulang punggung ekonomi inklusif sesuai amanat UUD 1945, program ini dinilai sarat anomali, miskin kajian akademik, dan lebih terkesan kejar tayang.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM, Amirullah Setya Hardi, Ph.D., blak-blakan menyoroti beban tak masuk akal yang dipikulkan ke pundak pengelola KDMP. Pemerintah menuntut koperasi ini bisa menyejahterakan desa, menciptakan lapangan kerja, hingga menekan inflasi. Target sapu jagat ini justru melenceng dari khittah koperasi itu sendiri.

“Tujuan Koperasi Desa Merah Putih itu terlalu banyak. Padahal seharusnya tidak begitu, karena tujuan koperasi itu tunggal, yaitu mencukupi kebutuhan anggota. Itu saja. Kalau kebutuhan anggota terpenuhi, maka dengan sendirinya mereka akan sejahtera,” ujarnya, Sabtu (29/8).

Anggaran Triliunan, Untung (SHU) Cuma Recehan

Anomali paling mencolok terlihat dari rapor kinerja koperasi nasional yang dikuliti Amirullah. Kuantitas digenjot, tapi kualitasnya kedodoran. Catatan Kementerian Koperasi menunjukkan lompatan modal dari Rp105 triliun (2024) menjadi Rp113,46 triliun (2025), dan total aset bengkak dari Rp293,14 triliun jadi Rp325,87 triliun.

Sayangnya, guyuran dana raksasa ini tak sejalan dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang cuma merangkak naik.“SHU kita hanya naik dari Rp8,1 triliun menjadi Rp8,8 triliun. Coba bandingkan dengan dana yang sudah digelontorkan, kenaikannya sangat kecil. Yang justru berubah secara signifikan itu jumlah tenaga kerja dan jumlah Nomor Induk Berusahanya,” paparnya.

Ketimpangan makin terang benderang saat melihat rasio keanggotaan. Jumlah koperasi meledak dari 131.617 menjadi 222.462 unit pada 2025. Anehnya, anggotanya hanya nambah secuil, dari 29,8 juta menjadi 31,8 juta orang. Sebaliknya, jumlah tenaga kerja meroket tajam nyaris dua kali lipat menjadi 1,18 juta orang.

666 Koperasi Sehari: Kebut-kebutan Tanpa KajianProses

kelahiran KDMP juga memicu tanda tanya besar. Diinisiasi saat retreat kepala daerah di Akmil Magelang pada akhir Februari 2025, proyek ini langsung tancap gas lewat Inpres dan Keppres pada Maret dan Mei 2025. Puncaknya, pada Hari Koperasi Nasional 12 Juli 2025, 20.000 koperasi baru tiba-tiba sudah berdiri. Jika dihitung kasar, ada sekitar 666 koperasi baru yang dicetak setiap harinya.Kecepatan di luar nalar ini dikritik keras karena mengabaikan kajian kelayakan yang matang, apalagi menyangkut duit negara yang tidak sedikit. Bayangkan saja, untuk membangun satu gerai fisik dari 38.064 pengajuan lahan, dibutuhkan biaya rata-rata Rp3,8 miliar per unit.“Sejauh yang saya tahu dari pernyataan pejabat terkait dari berbagai media, tentang minimnya kajian yang mendasari pembentukan 80.000 koperasi desa itu. Pertanyaannya, atas dasar apa penetapan target sebesar itu, sementara di lapangan setiap unit membutuhkan biaya pembangunan gerai fisik hingga Rp3,8 miliar,” terangnya kritis.

Tata Letak Ngawur, Kanibal Ala Minimarket

Secara administratif, pemerintah boleh pamer data: puluhan ribu koperasi sudah punya akun, NPWP, hingga NIB. Ribuan gerai fisik diklaim sudah terbangun 100 persen. Faktanya di lapangan, kelembagaan koperasi ini terindikasi mati suri. Dari 83.382 koperasi yang terdaftar, baru 50.255 yang mampu menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sisanya? Mandek.Lebih parah lagi, penentuan lokasi KDMP dinilai tidak pakai dasar analisis kebutuhan warga.

Alih-alih mengayomi, penempatannya justru bergaya predator bak ritel modern yang saling bunuh. Wajar jika di beberapa daerah, masyarakat dengan tegas menolak kehadiran program ini.

“Kalau kita lihat pola lokasinya, ini logikanya sama seperti minimarket yang bersaing berdekatan, bukan hasil kajian kebutuhan masyarakat. Ada desa yang menolak karena mereka sadar itu tidak efisien secara ekonomi buat mereka,” tegas Amirullah.Di tengah karut-marut ini, pengeluaran masif pemerintah memang bisa menyumbang pergerakan ekonomi makro sesuai teori Keynes, apalagi di tengah lesunya konsumsi dan investasi. Namun, untuk menyelamatkan KDMP dari sekadar proyek bakar uang, tata kelola kolaboratif (penta helix) antara pemerintah, pengusaha, akademisi, masyarakat, dan media wajib ditegakkan. Integritas jauh lebih krusial ketimbang sekadar pamer angka ribuan unit.“Tercapainya kesejahteraan anggota koperasi menjadi cara untuk mencapai kesejahteraan