JOGJAKARTA DIKSIMERDEKA.COM Fenomena harga pangan naik kembali mencekik leher rakyat kecil di tengah manisnya laporan ketersediaan stok nasional. Padahal, pemerintah melalui berbagai instansi terus berkoar bahwa cadangan pangan kita sangat aman dan mencukupi.

Menyikapi kondisi paradoks ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad, langsung melontarkan sentilan tajam kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan lembaga terkait. Ia mendesak pemerintah agar segera turun gunung memperketat pengawasan distribusi untuk mengendalikan keliaran pasar.

Selanjutnya, Achmad menegaskan bahwa pengawasan ekstra ketat wajib menyasar seluruh rantai pasok, mulai dari tingkat produksi hingga masuk ke kantong distribusi. Hal ini sangat penting untuk membongkar teka-teki apakah lonjakan harga ini murni akibat faktor alam atau justru ulah kotor para penimbun. Akibatnya, tren naiknya harga pangan ini memicu kecurigaan mendalam di kalangan legislatif.

“Pertama tentu kita tengok dulu ekosistem distribusinya. Kita lihat dari sisi produksi sendiri, bagaimana hasil sawah dan pengaruh musim yang bisa menyebabkan pengurangan produksi, atau justru sebaliknya, adanya indikasi penimbunan. Ini membutuhkan pengawasan ketat dari pihak dan lembaga terkait,” tegas Achmad saat ditemui di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (28/8/2026) kemarin.

Realita Pasar Tampar Data Kertas Pemerintah

Bahkan, politisi ini secara blak-blakan menelanjangi perbedaan mencolok antara data di atas kertas dengan jeritan emak-emak di pasar tradisional. Sebelumnya, Komisi VI baru saja menerima jaminan angin surga dari Perum Bulog melalui Focus Group Discussion (FGD) yang menyatakan bahwa cadangan beras nasional dalam kondisi melimpah. Namun, realita di lapangan justru menampar klaim tersebut lantaran harga komoditas terus merangkak naik tanpa ampun.

Menanggapi ironi harga pangan di tengah klaim stok yang melimpah ini, Achmad meminta Menteri Perdagangan tidak tidur nyenyak.

“Stok pangan kita cukup, tapi kenyataannya di pasar harga mulai merangkak naik, seperti telur, gula, dan beras. Melalui Menteri Perdagangan, ini perlu diawasi secara ketat apa penyebab kenaikan ini apakah suplainya yang terganggu atau ada masalah di titik lain,” ujarnya secara kritis.

Di sisi lain, Achmad memperingatkan pemerintah agar tidak hanya duduk manis membaca laporan data ketersediaan pangan di meja ber-AC. Sebaliknya, mereka wajib memastikan langsung bahwa kondisi riil di lapangan benar-benar selaras dengan laporan bawahan. Oleh sebab itu, pelacakan jalur distribusi menjadi kunci utama untuk menemukan biang kerok melonjaknya harga barang di saat pasokan diklaim super aman.

Ultimatum Intervensi dan Sikat Mafia Sembako!

Oleh karena itu, lonjakan harga pangan yang tidak wajar harus segera diintervensi menggunakan instrumen negara. Achmad mendorong pemerintah secepat kilat menggelar operasi pasar besar-besaran. Menurutnya, langkah ini menjadi satu-satunya pelampung penyelamat untuk menekan harga agar kembali terjangkau, sekaligus menyuntikkan pasokan logistik langsung ke jantung masyarakat.

“Kami harapkan kementerian terkait langsung mengadakan operasi pasar sehingga harga kembali stabil. ID Food misalnya bisa turun untuk gula, kemudian Bulog mengadakan operasi beras dan minyak goreng,” katanya memberikan solusi konkret.

Sebagai penutup, Achmad memberikan ultimatum keras kepada seluruh pihak terkait agar meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap rantai pasok pangan. Terlebih lagi, aparat penegak hukum harus berani menindak tegas para mafia pangan yang tega menari di atas penderitaan rakyat demi keuntungan haram.

“Masyarakat jangan sampai dirugikan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan rakyat,” pungkasnya dengan nada peringatan.