Indonesia Ngebut Bangun PLTN Pertama, Pulau Kosong di Kalbar Jadi Incaran

PONTIANAK DIKSIMERDEKA.COM — Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali tancap gas menghidupkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Proyek ambisius yang sempat mangkrak pascakatastrofe Fukushima Jepang tahun 2011 silam ini kembali diungkit demi mengejar target dekarbonisasi nasional.

Di tengah ambisi besar menjadi pionir nuklir di Asia Tenggara, Pulau Semesak yang terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, digadang-gadang sebagai kandidat terkuat lokasi berdirinya PLTN pertama di tanah air.

Dari Pilihan Terakhir Menjadi Pilihan Strategis

Media Jepang Kyodo News melaporkan rencana pembangunan reaktor nuklir sejatinya pertama kali dicetuskan pada era 1990-an di bawah pemerintahan Presiden Suharto. Sempat dicap sebagai “pilihan terakhir” pasca-tragedi Fukushima pada 2014, kebijakan itu berubah drastis tahun lalu menjadi “pilihan strategis”.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan PLTN pertama Indonesia dapat beroperasi paling cepat pada tahun 2032. Pemerintah mematok target ambisius agar energi nuklir menyumbang hingga 12,1 persen dari bauran energi primer pada 2060, dengan kapasitas terpasang mencapai 35-42 gigawatt.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung dalam forum energi internasional di Jakarta menegaskan bahwa strategi energi baru ini secara eksplisit mewajibkan penggunaan tenaga nuklir untuk menyeimbangkan bauran energi dan mencapai target dekarbonisasi.

Senada dengan itu, Plt. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), Zainal Arifin, menyebut momen ini sangat tepat bagi Indonesia untuk mengambil keputusan besar.

Pemerintah pusat saat ini tinggal menunggu lampu hijau dari presiden untuk membentuk badan khusus pelaksana program nuklir sekaligus menetapkan lokasi resmi. Pulau Semesak di Kalimantan Barat dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi dua kandidat terdepan.

Dukungan Lokal dan Minat Raksasa Global

Pemerintah pusat terlihat lebih condong ke Pulau Semesak dan telah berulang kali melakukan sosialisasi kepada warga sekitar. Sejumlah pejabat dan pengusaha lokal menyambut antusias proyek mercusuar ini.

Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis,, dengan tegas menyatakan dukungannya. Ia berharap kehadiran PLTN dapat menjadi magnet penarik investasi industri baru ke wilayahnya yang selama ini mengandalkan sektor pertanian dan perikanan.

“Tenaga nuklir adalah energi bersih. Ini adalah bukti dari negara maju. Ini mendatangkan kebanggaan,” ujarnya. “Kami bertujuan untuk menjadi yang pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir.”

Menyinggung proyek ibu kota baru Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Darwis menambahkan bahwa PLTN tersebut nantinya “akan berfungsi sebagai sumber daya listrik (untuk ibu kota baru), dan kami juga ingin menjual listrik ke luar negeri.”ujar politisi Gerindra tersebut.

Ketertarikan asing pun tak kalah deras. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian ESDM pada bulan Maret lalu untuk membantu introduksi energi nuklir. Sementara itu, Rusia tampil agresif menawarkan kerja sama teknik.

Direktur Utama perusahaan nuklir negara Rusia, Rosatom, Alexey Likhachev, bahkan secara khusus menemui Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada bulan Mei untuk menjanjikan dukungan penuh. Pemerintah Indonesia sendiri memprioritaskan pembangunan reaktor modular kecil (SMR) rakitan pabrik yang dipelopori oleh Rusia.

Kekhawatiran Warga dan Kritik Pakar

Di balik ambisi besar tersebut, proyek ini memicu kegelisahan di kalangan nelayan dan warga lokal. Pulau Semesak yang terletak 900 meter dari Desa Sungai Raya ini tak berpenghuni, namun perairannya merupakan daerah tangkapan udang favorit para nelayan setempat.

Ramli Umar (61), warga Desa Sungai Raya, mengaku dilema. Di satu sisi ia melihat potensi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menyimpan rasa takut terhadap ancaman radiasi. “Jika daerah ini dipilih sebagai proyek nasional, kita tidak punya pilihan selain mematuhinya,” ungkapnya.

Senada, Haripan (62), seorang nelayan setempat, mengaku lebih memilih direlokasi jika pulau tersebut benar-benar disulap menjadi kawasan nuklir. “Tentu saja saya punya kekhawatiran. Saya takut akan dampak dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya juga khawatir kecelakaan seperti di Chernobyl dan Fukushima bisa terjadi,” tegasnya. Pemerintah pusat sendiri berencana membebaskan total 300 hektare lahan di pulau tersebut beserta zona penyangga di daratan sekitarnya.

Kritik tajam juga datang dari kalangan pengamat lingkungan. Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), melontarkan penolakan keras terhadap proyek ini bukan karena alasan ideologi, melainkan faktor keekonomian dan keselamatan.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang rentan diguncang gempa bumi dan letusan gunung berapi, terlebih dengan ditemukannya sesar-sesar aktif baru dalam beberapa tahun terakhir.

“Saya sangat kritis terhadap hal ini… Saya hanya menemukan bahwa itu tidak layak secara ekonomi dan ada masalah keamanan.”

“Kita tidak benar-benar membutuhkan pembangkit listrik tenaga nuklir,” pungkasnya, sembari menegaskan bahwa Indonesia memiliki limpahan energi terbarukan yang lebih than and safe untuk menggantikan batu bara.