JAKARTA, DIKSIMERDEKA.COM – Angka pengangguran di Indonesia memang mulai menunjukkan tren menggembirakan. Namun, pemerintah diminta tidak buru-buru berpuas diri. Sebab, pekerjaan rumah (PR) terbesar justru memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, bukan sekadar bekerja.

Pesan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menanggapi data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah pengangguran di Indonesia turun menjadi 7,22 juta orang pada Mei 2026.

Jumlah tersebut berkurang sekitar 24 ribu orang dibandingkan Februari 2026.

“Penurunan angka pengangguran merupakan sinyal positif bahwa perekonomian dan pasar kerja terus bergerak ke arah yang lebih baik. Capaian ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja bersama,” ujar Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Diksi Merdeka, Kamis (6/8/2026).

Baca juga :  Bali Jadi Provinsi Terbaik Se-Indonesia dalam Pelaksanaan Statistik Sektoral

Meski demikian, politisi Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan tidak cukup hanya diukur dari semakin sedikitnya jumlah pengangguran.

Menurutnya, pemerintah harus mulai mengalihkan fokus pada peningkatan kualitas lapangan pekerjaan yang tersedia.

“Kita tidak hanya membutuhkan lebih banyak lapangan kerja, tetapi juga pekerjaan yang layak, produktif, memiliki kepastian penghasilan, serta memberikan pelindungan sosial bagi para pekerja,” tegasnya.

Pekerja Informal Masih Rentan

Netty menilai tantangan terbesar ketenagakerjaan Indonesia saat ini adalah masih tingginya jumlah pekerja di sektor informal.

Kelompok pekerja ini dinilai lebih rentan karena sebagian besar belum memperoleh kepastian kerja maupun perlindungan sosial yang memadai.

Karena itu, ia meminta pemerintah mempercepat transformasi menuju lapangan kerja formal agar kesejahteraan pekerja ikut meningkat.

Baca juga :  Gubernur Koster Dorong BPS Segera Lakukan Sensus Kebudayaan Bali

“Transformasi menuju pekerjaan formal perlu terus didorong. Pekerja informal harus memperoleh akses jaminan sosial, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, sehingga memiliki jaring pengaman saat menghadapi risiko kecelakaan kerja hingga usia lanjut,” paparnya.

Menurut Netty, kehadiran jaminan sosial bukan sekadar perlindungan bagi pekerja, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih sehat dan produktif.

Pengangguran Muda Masih Jadi Alarm

Selain sektor informal, Netty juga menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan usia muda.

Ia menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan membuka lapangan pekerjaan baru.

Pemerintah juga harus memastikan lulusan sekolah maupun perguruan tinggi memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan dunia usaha.

Baca juga :  BPS: Luas Panen Padi Tahun 2023 Alami Penyusutan

Karena itu, ia mendorong sinergi yang lebih erat antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan vokasi, dan sektor industri.

Menurutnya, ketiga pihak tersebut harus berjalan seiring agar lulusan tidak kesulitan memasuki dunia kerja.

“Kita perlu memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri melalui pelatihan berbasis kompetensi, magang, hingga sertifikasi,” pungkas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII tersebut.

Netty berharap tren penurunan pengangguran yang telah dicapai pemerintah tidak berhenti sebatas angka statistik. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan baru benar-benar dirasakan masyarakat apabila semakin banyak pekerja memperoleh pekerjaan yang layak, penghasilan yang pasti, perlindungan sosial, serta peluang meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri yang terus berkembang.