JAKARTA, DIKSIMERDEKA.COM – Baru dua pekan duduk di kursi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono alias Mas Dar langsung menemukan sederet “penyakit lama” dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yang bikin geleng kepala, ada dugaan praktik bagi-bagi keuntungan antara mitra dan yayasan yang disebut-sebut berujung pada turunnya kualitas makanan.

Kalau kualitas makanan dikorbankan demi mengejar untung, siapa yang paling dirugikan? Jawabannya jelas: anak-anak penerima MBG.

Temuan itu diungkap Sudaryono saat membeberkan hasil evaluasi awal yang dilakukannya sejak memimpin BGN.

“Di beberapa tempat kami menemukan hubungan mitra dengan yayasan bermasalah. Ada yayasan yang merasa berjasa karena memberikan titik kepada mitra, lalu meminta bagian keuntungan. Akibatnya kualitas layanan ikut turun,” kata Sudaryono.

Meski tidak menyebut jumlah maupun identitas yayasan yang dimaksud, pengakuan itu menjadi sinyal bahwa persoalan MBG bukan semata urusan memasak makanan, tetapi juga menyangkut tata kelola di belakang layar.

Baca juga :  47 Dapur MBG Disetop! Roti Berjamur hingga Lauk Basi Bikin Geger

Buka Jalur Curhat Nasional

Mas Dar tampaknya tak ingin persoalan terus dipendam.

BGN kini menyiapkan portal pengaduan agar mitra bisa “curhat” langsung ke pusat tanpa harus takut suaranya hilang di tengah birokrasi.

Lewat kanal itu, mitra bisa melaporkan berbagai persoalan, mulai dari konflik dengan yayasan, perselisihan dengan kepala dapur, hingga perlakuan yang dianggap tidak adil.

“Kami ingin semua persoalan bisa diketahui lebih cepat. Kalau ada konflik, jangan dipendam. Laporkan,” tegasnya.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa BGN ingin memotong rantai persoalan yang selama ini hanya berputar di lapangan.

Kepala Dapur Jangan Jadi Tumbal

Yang menarik, perlindungan juga diberikan kepada para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selama ini mereka menjadi pihak yang paling depan ketika muncul kasus keracunan makanan.

Padahal, menurut Sudaryono, tidak semua persoalan berasal dari kelalaian kepala dapur.

Bisa saja sumber masalahnya justru fasilitas dapur yang jauh dari standar.

Baca juga :  Bos Baru BGN Dapat PR Berat, DPR Minta Bongkar Calo SPPG

Karena itu, kepala SPPG akan mendapat portal pengaduan tersendiri.

Kalau dapur dinilai tak layak, mereka berhak meminta tambahan fasilitas.

Bahkan jika permintaan itu diabaikan, kepala dapur dipersilakan mengajukan pindah lokasi kerja.

“Kalau dapurnya tidak standar, jangan dipaksakan. Risiko keracunan bisa muncul dan itu berbahaya bagi masyarakat sekaligus karier kepala SPPG,” katanya.

Zero Toleransi, Bukan Zero Omdo

Mas Dar menegaskan, slogan zero tolerance terhadap keracunan makanan bukan sekadar jargon.

Menurut dia, ketegasan harus dibarengi sistem yang memberi ruang kepada petugas di lapangan untuk melaporkan persoalan sebelum berubah menjadi bencana.

“Ini bukan soal kami ingin terlihat galak. Kami ingin semua pihak menjalankan tanggung jawabnya, tapi mereka juga harus diberi saluran untuk menyampaikan masalah,” ujarnya.

BGN ingin memastikan tidak ada lagi kasus keracunan yang mencoreng program unggulan pemerintah tersebut.

Targetnya sederhana, tetapi berat: makanan bergizi harus benar-benar bergizi sekaligus aman dikonsumsi.

Baca juga :  Perkuat Gizi Generasi Muda, Kapolri Resmikan SPPG Jembrana

MK Malah Perkuat MBG

Sudaryono juga angkat suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belakangan ramai dikaitkan dengan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, banyak yang salah menangkap substansi putusan tersebut.

Mas Dar menegaskan, MK justru memperkuat legalitas program MBG.

Yang menjadi perhatian hakim konstitusi hanyalah soal penempatan anggaran, bukan keberadaan programnya.

“Kalau dibaca utuh, putusan MK justru menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis ini konstitusional. Soal anggaran tentu akan ditindaklanjuti pemerintah,” katanya.

Sebagai lembaga pelaksana, BGN memastikan akan menjalankan kebijakan apa pun yang diputuskan pemerintah.

Namun satu pesan yang ingin disampaikan Sudaryono cukup jelas: pembenahan tata kelola tak bisa ditunda lagi. Sebab kalau urusan “jatah”, konflik internal, hingga dapur yang tak memenuhi standar terus dibiarkan, yang akhirnya menanggung risiko bukan yayasan atau mitra, melainkan jutaan anak yang seharusnya menerima makanan bergizi dengan kualitas terbaik.