Capital One Bongkar Alasan Tutup Rekening Trump Organization, Terkait Kajian Anti Pencucian Uang
WASHINGTON, DIKSIMERDEKA.COM – Bank raksasa Amerika Serikat Capital One Financial mengungkap alasan di balik penutupan ratusan rekening milik Trump Organization pada 2021. Dalam dokumen pengadilan yang diajukan Jumat (31/7), Capital One menyatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian mendalam oleh tim ahli anti pencucian uang (anti-money laundering/AML).
Pernyataan ini menjadi kali pertama sebuah bank secara resmi mengaitkan penutupan rekening perusahaan keluarga Presiden Donald Trump dengan pertimbangan kepatuhan terhadap aturan anti pencucian uang.
Meski demikian, Capital One menegaskan pihaknya tidak pernah menuduh Trump Organization melakukan tindak pencucian uang.
Bank tersebut justru meminta pengadilan menolak gugatan yang diajukan Trump Organization dengan menegaskan bahwa penutupan rekening dilakukan berdasarkan prosedur internal dan regulasi perbankan, bukan karena alasan politik.
Dilansir The Guardian,dalam dokumen yang diajukan ke pengadilan, Capital One menyebut penutupan rekening merupakan hasil analisis selama berbulan-bulan oleh tim AML.
“Dokumen dan tuduhan penggugat sendiri menunjukkan bahwa Capital One menutup rekening penggugat karena alasan anti pencucian uang (AML),” tulis Capital One dalam dokumen tersebut.
Bank itu menambahkan bahwa keputusan diambil setelah proses evaluasi yang cermat sesuai kebijakan internal dan pedoman regulator.
Lebih dari 300 Rekening Ditutup
Capital One mulai memberi pemberitahuan penutupan lebih dari 300 rekening yang berafiliasi dengan Trump Organization pada Maret 2021, hanya beberapa bulan setelah kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.
Empat tahun kemudian, tepatnya pada Maret 2025, Trump Organization bersama Eric Trump, putra Donald Trump, menggugat Capital One di pengadilan federal Florida.
Dalam gugatan tersebut, mereka menuduh Capital One menutup rekening karena alasan ideologi politik atau praktik yang mereka sebut sebagai “debanking”, yakni penolakan layanan perbankan terhadap individu atau organisasi berdasarkan pandangan politik maupun keyakinan tertentu.
Trump Organization juga menuding Capital One ingin mengikuti sentimen politik yang berkembang setelah kerusuhan Capitol.
Namun, Capital One membantah keras tuduhan tersebut.
Menurut bank itu, tudingan adanya motif politik merupakan interpretasi yang keliru dan hanya mengambil sebagian kecil isi dokumen tanpa melihat konteks secara utuh.
Capital One menegaskan pola transaksi yang ditemukan selama proses peninjauan termasuk dalam kategori aktivitas yang memang diwajibkan untuk mendapat perhatian berdasarkan pedoman federal mengenai pencegahan pencucian uang.
Isu Debanking Menguat di Era Trump
Persoalan debanking menjadi salah satu isu yang mengemuka sejak Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada periode keduanya.
Pemerintahan Trump memberikan tekanan kepada sejumlah bank besar setelah kalangan konservatif menuduh lembaga keuangan sengaja mendiskriminasi kelompok kanan dalam pemberian layanan perbankan.
Pada Agustus 2025, Trump bahkan menandatangani perintah eksekutif yang melarang praktik debanking yang dianggap diskriminatif.
Sebelumnya, pada Januari 2026, Trump juga menggugat JPMorgan Chase dengan tuduhan serupa.
Kasus tersebut menunjukkan meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Trump dan sektor perbankan Amerika Serikat.
Sengketa Lama dengan Bank
Hubungan Donald Trump dengan lembaga keuangan sebenarnya sudah lama diwarnai konflik hukum.
Pada 2019, saat masih menjalani masa jabatan presiden pertamanya, Trump menggugat Capital One dan Deutsche Bank untuk mencegah kedua bank menyerahkan catatan keuangannya kepada Kongres yang ketika itu tengah melakukan penyelidikan yang dipimpin anggota Partai Demokrat.
Dalam perkembangan lain, sejumlah profesional anti pencucian uang di Deutsche Bank juga pernah dilaporkan menandai sejumlah transaksi yang berkaitan dengan Trump. Namun, laporan tersebut disebut tidak ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif bank.
Saat itu, Deutsche Bank membantah laporan tersebut.
Perkara antara Capital One dan Trump Organization kini masih bergulir di pengadilan dan diperkirakan akan menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian luas karena menyangkut hubungan antara dunia perbankan, kepatuhan regulasi, dan dinamika politik Amerika Serikat.
Kasus ini langsung menyita perhatian publik Amerika Serikat karena menyangkut hubungan antara dunia perbankan dan salah satu keluarga politik paling berpengaruh di negara tersebut. Selama ini, Trump dan para pendukungnya kerap menuding sejumlah lembaga keuangan besar menggunakan alasan politik untuk membatasi akses layanan kepada kelompok konservatif. Sebaliknya, Capital One menegaskan keputusan bisnisnya sepenuhnya didasarkan pada kewajiban kepatuhan terhadap regulasi perbankan federal, khususnya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pengawasan terhadap pola transaksi nasabah yang dinilai berisiko.

Tinggalkan Balasan