DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan seluruh kebijakan dan perencanaan pembangunan di Bali harus disusun berdasarkan data yang akurat. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS).

Hal tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7/2026).

Menurut Koster, data yang valid menjadi fondasi penting dalam menyusun program pembangunan, menentukan arah kebijakan, hingga mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.

“Saya meminta seluruh jajaran pemerintah menggunakan data sebagai landasan yang pasti dan akurat dalam menyusun setiap perencanaan pembangunan. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memberikan data yang benar agar hasil sensus dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat,” ujar Koster.

Ia juga menginstruksikan seluruh kepala daerah, perangkat daerah, hingga masyarakat Bali untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada petugas.

Menurut Koster, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi acuan penting dalam memetakan kondisi perekonomian Bali, mulai dari perkembangan usaha, kesejahteraan keluarga, hingga potensi ekonomi di setiap wilayah.

“Saya mengajak seluruh kepala daerah dan masyarakat Bali bersama-sama menyukseskan sensus ini karena hasilnya akan menjadi landasan penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” katanya.

Koster menjelaskan, Bali memiliki karakteristik ekonomi yang khas dengan kekuatan pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Karena itu, pemerintah membutuhkan data yang berkualitas agar setiap kebijakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menambahkan, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata seluruh unit usaha, tetapi juga memperbarui data ekonomi keluarga sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara aktivitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Hasil sensus ini akan memberikan potret menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Bali sekaligus menjadi dasar dalam mewujudkan pembangunan yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ujarnya.

Koster juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali agar memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu basis utama dalam penyusunan program pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi kebijakan.

Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang menjadi kompas pembangunan Indonesia. Ia mengingatkan seluruh petugas sensus agar memastikan tidak ada data yang terlewat dan seluruh informasi yang dikumpulkan benar-benar akurat.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan sebanyak 3.774 petugas sensus akan melakukan pendataan secara door to door mulai 8 Juni hingga 31 Agustus 2026.

BPS memperkirakan terdapat 647.337 unit usaha di Bali yang terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil. Secara keseluruhan, sensus akan menjangkau sekitar 1,71 juta unit usaha dan keluarga di seluruh Bali.

Pelaksanaan Penguatan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali ditandai dengan prosesi penancapan kayon sebagai simbol dimulainya komitmen bersama menyukseskan pendataan ekonomi di Pulau Dewata.