DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – I Made Mulyawan Arya atau De Gadjah resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali periode 2026–2031.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Wantilan DPRD Bali, Jumat (10/7/2026).

Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional HKTI Nomor F059/DPN-HKTI/VII/2026 tentang Susunan dan Personalia DPD HKTI Provinsi Bali Masa Bakti 2026–2031. Turut dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster,

Dalam sambutannya, Wamentan Sudaryono menegaskan sektor pertanian dan ketahanan pangan menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, seluruh insan pertanian, termasuk HKTI, diminta aktif mendukung agenda besar tersebut.

“Kalau HKTI tidak ikut mengurus pangan dan pertanian, berarti kita salah. Ketahanan pangan adalah prioritas Presiden Prabowo sehingga semua pihak harus ikut terlibat,” ujar Sudaryono.

Ia menyebut setahun menjabat sebagai presiden, telah berhasil melakukan swasembada pangan ditandai dengan Indonesia berhenti mengimpor beras, jagung konsumsi, dan gula konsumsi.

Baca juga :  Gubernur Koster Gandeng HKTI Bali Percepat Terwujudnya Kedaulatan Pangan

Lebih lanjut, ia mengatakan presiden juga menargetkan penghentian impor garam, bawang putih, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap impor kedelai dan gandum.

Untuk mendukung produktivitas sektor pertanian, Sudaryono mengatakan Presiden telah memberikan Kementerian Pertanian anggaran sekitar Rp9,95 triliun guna mempercepat peremajaan komoditas perkebunan seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, serta lada.

“Saya minta HKTI menjadi corong program pemerintah. Kalau daerah membutuhkan bibit atau bantuan pengembangan komoditas unggulan, sampaikan kepada kami. Setelah dilantik jangan hanya seremonial, tetapi turun langsung menemui petani,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Bali De Gadjah menyatakan kepengurusan yang dipimpinnya akan lebih banyak bekerja di lapangan dibandingkan di balik meja.

“Kami sepakat HKTI Bali bukan organisasi yang hanya bekerja di balik meja. Kami akan lebih banyak berada di kebun, sawah, pantai, dan lapangan untuk mengetahui langsung persoalan petani, peternak, dan nelayan,” ujarnya.

Baca juga :  Gubernur Koster Gandeng HKTI Bali Percepat Terwujudnya Kedaulatan Pangan

Menurut De Gadjah, HKTI Bali akan membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan seluruh organisasi pertanian guna memperkuat kesejahteraan petani di Bali.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Wayan Koster berharap kepengurusan HKTI mampu memperkuat sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah.

Koster menyebut secara umum Bali telah mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok secara mandiri. Produksi beras, jagung, bawang merah, dan cabai bahkan berada dalam kondisi surplus.

Meski demikian, ia mengakui bawang putih masih menjadi komoditas yang bergantung pada pasokan impor. Karena itu, Pemprov Bali tengah mendorong perluasan areal tanam bawang putih di sejumlah daerah seperti Buleleng, Jembrana, dan Karangasem.

“Kami ingin menghentikan ketergantungan terhadap impor bawang putih agar petani Bali memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar,” katanya.

Baca juga :  Gubernur Koster Gandeng HKTI Bali Percepat Terwujudnya Kedaulatan Pangan

Selain itu, Koster menegaskan Bali terus mengembangkan sistem pertanian organik melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pertanian Organik. Dari sekitar 64 ribu hektare lahan sawah di Bali, lebih dari 60 persen telah bersertifikat organik.

Menurutnya, penerapan pertanian organik tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Dalam kesempatan tersebut, Koster juga meminta dukungan Kementerian Pertanian untuk menambah kuota pupuk organik cair guna memenuhi kebutuhan petani di Bali yang terus meningkat seiring berkembangnya pertanian organik.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan HKTI mampu mempercepat pengembangan sektor pertanian dari hulu hingga hilir sehingga kesejahteraan petani semakin meningkat dan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian Bali terus bertambah.

Reporter: Agus Pebriana