DIKSIMERDEKA.COM, JAKARTA – Rangkaian kunjungan sejumlah pemimpin dunia ke Indonesia dalam waktu berdekatan dinilai mencerminkan meningkatnya perhatian dan kepercayaan internasional terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai kunjungan Presiden Belarus Aleksander Lukashenko, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dan Perdana Menteri India Narendra Modi menunjukkan bahwa dunia mulai mengapresiasi paradigma pembangunan yang diusung pemerintahan Prabowo.

Lukashenko melakukan kunjungan ke Indonesia pada 2–4 Juli 2026, disusul Lawrence Wong pada 6 Juli, serta Narendra Modi pada 6–7 Juli 2026.

“Pemimpin-pemimpin dunia dapat melihat dan mengapresiasi pendekatan baru yang digunakan pemerintahan Indonesia di era Prabowo Subianto. Orientasi pembangunan yang memberikan peran besar pada negara atau state-driven orientation ini bertujuan memperkuat fondasi ekonomi dan politik Indonesia di panggung global. Tentu ini hal yang positif sehingga mendapat apresiasi,” ujar Teguh, Senin (6/7/2026).

Baca juga :  Kunjungi Timur Tengah Berulang Kali, GREAT Institute: Langkah Strategis Prabowo Jadikan Indonesia Mandiri

Menurut Teguh, salah satu indikator perubahan tersebut terlihat dari hasil Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura, yang menghasilkan 26 perjanjian dan kesepakatan di berbagai bidang.

Ia menilai, hubungan kedua negara kini mulai bergerak menuju kemitraan yang lebih setara.

Selama ini, kata Teguh, hubungan Indonesia dan Singapura kerap dipandang mengikuti pola center-periphery atau pusat-pinggiran, di mana Indonesia lebih banyak berperan sebagai pemasok nilai tambah ekonomi, sementara Singapura menjadi pusat aktivitas ekonomi kawasan.

Namun, melalui berbagai kesepakatan yang dicapai, Indonesia dinilai berupaya membangun hubungan yang lebih berimbang dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan (win-win solution).

Baca juga :  Presiden Prabowo Ajak Umat Hindu Jadikan Dharma Santi Nyepi Momentum Perkuat Nilai Dharma

Meski demikian, Teguh mengingatkan bahwa keberhasilan kerja sama internasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas diplomasi, tetapi juga kemampuan pemerintah mengimplementasikan seluruh kesepakatan di dalam negeri.

Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada koordinasi internal pemerintah.

“Semua pembantu Presiden Prabowo, mulai dari menteri koordinator, para menteri, hingga jajaran pelaksana di level bawah, harus bergerak seirama dengan visi besar yang telah dituangkan dalam berbagai kesepakatan tersebut,” katanya.

Ia mengatakan, berbagai kerja sama internasional sering kali menghadapi hambatan pada aspek teknis pelaksanaan sehingga dibutuhkan koordinasi dan kedisiplinan birokrasi agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

“Indonesia sering kali terlihat tertinggal bukan karena kurangnya kemauan, melainkan karena tantangan menjaga konsistensi implementasi di dalam negeri,” ujarnya.

Baca juga :  Batal Hadir, Prabowo Tunjuk Fadli Zon Hadiri Pembukaan PKB

Teguh juga menekankan bahwa diplomasi internasional tidak semata-mata bertujuan memperoleh keuntungan dari negara lain, melainkan bagaimana Indonesia mampu memperjuangkan kepentingan nasional di meja perundingan dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang efektif.

Menanggapi dinamika persaingan global antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Teguh menilai kedua negara memahami bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus diperjuangkan.

Karena itu, menurut dia, Indonesia harus terus meningkatkan posisi tawarnya dalam setiap kerja sama internasional.

“Kita tidak boleh berada di posisi pinggiran, tetapi harus terus memperjuangkan posisi yang lebih sentral dan menguntungkan,” kata Teguh.

Ia berharap konsistensi implementasi berbagai kerja sama strategis, termasuk dengan Singapura, dapat menghasilkan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.