DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI bersama Pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi dalam percepatan transformasi digital melalui Focus Group Discussion (FGD) Pendampingan Smart City dan Smart Province. Kegiatan yang digelar pada 23–24 Juni 2026 di Kantor Inspektorat Provinsi Bali tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

FGD diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital melalui Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah. Kegiatan ini diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan transformasi digital nasional dengan implementasi di daerah. Program Smart City dan Smart Province diharapkan mampu mempercepat pelayanan publik sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai strategi penguatan ekosistem pemerintahan digital, mulai dari integrasi layanan, pengelolaan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penyusunan peta jalan transformasi digital yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Perwakilan Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Komdigi RI menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berfokus pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga pada perubahan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Transformasi digital bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi bagaimana teknologi mampu menciptakan layanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar perwakilan Komdigi RI.

Pemerintah Provinsi Bali menyambut baik pendampingan tersebut sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pemerintahan berbasis digital yang terintegrasi. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperkuat pelayanan publik yang berkualitas.

“Kami berharap melalui pendampingan ini seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman dan arah yang sama dalam mengembangkan Smart Province sehingga transformasi digital di Bali dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” ujar perwakilan Pemerintah Provinsi Bali.

Melalui FGD ini, Komdigi RI dan Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem digital yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya Bali sebagai provinsi cerdas (Smart Province) yang menghadirkan pelayanan publik semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.