DIKSIMERDEKA.COM DENPASAR– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bali dinilai masih menghadapi persoalan pemerataan. Anggota Komisi IX DPR RI Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani menyoroti pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kecamatan, sementara daerah pedesaan belum banyak menikmati manfaat program tersebut.

Menurut Tutik, dari target sekitar 370 dapur SPPG di Bali, baru sekitar 176 hingga 180 dapur yang telah beroperasi. Namun, keberadaan dapur-dapur tersebut dinilai belum tersebar merata.

“Yang di pedesaan masih belum dilaksanakan karena belum ada SPPG-nya. Masih numpuk di daerah kecamatan dan perkotaan,” kata Tutik, Jumat (12/6/2026).

Politisi Partai Demokrat itu meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperbaiki pola pembangunan dapur MBG agar menjangkau desa-desa dan wilayah pelosok.

Menurutnya, jangan sampai pembangunan dapur hanya berpusat di lokasi tertentu karena faktor ketersediaan lahan atau yayasan tertentu.

“Sehingga saya minta sekarang lebih melebar ke desa. Jangan numpuk semua terus yang sudah terisi ditumpuk lagi. Mentang-mentang yayasan punya tanah di kota. Jangan begitu sistemnya,” tegas legislator asal Bali tersebut.

Baca juga :  Poltrada Bali Antisipasi Risiko Keselamatan Lalin di Desa Wisata

Tutik menilai pemerataan SPPG sangat penting agar seluruh siswa, termasuk yang berada di daerah terpencil, memperoleh akses yang sama terhadap program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Ia juga mengingatkan BGN pusat agar lebih terbuka menerima masukan dari petugas dan staf BGN yang bertugas di daerah. Menurutnya, berbagai persoalan teknis di lapangan harus menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan nasional.

“Ini nanti akan saya sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan BGN pusat. Mereka harus menerima aspirasi dari bawah, termasuk staf BGN yang ada di daerah,” ujarnya.

Selain menyoroti pemerataan dapur MBG, Tutik juga mendukung rencana pemanfaatan kantin sekolah sebagai bagian dari fasilitas SPPG.

Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG karena infrastruktur kantin sudah tersedia di lingkungan sekolah dan lebih dekat dengan penerima manfaat.

Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap dibarengi standar operasional yang jelas. Aspek kebersihan, kualitas gizi makanan, keamanan pangan, hingga pengawasan berkala harus menjadi perhatian utama.

Baca juga :  Pusat Perbelanjaan Terbesar di Bali Segera Dibuka

“Kalau kantin sekolah digunakan sebagai SPPG, tentu harus ada standar yang jelas. Mulai dari higienitas, kualitas makanan, sampai pengawasannya harus diperhatikan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya memperhatikan kenyamanan dan keselamatan petugas yang bekerja di kantin maupun dapur penyedia makanan bergizi.

Menurut Tutik, dukungan dari berbagai pihak akan sangat menentukan keberhasilan program pemenuhan gizi nasional. Dengan pemerataan dapur SPPG dan pengelolaan yang baik, program MBG diharapkan mampu menjangkau lebih banyak siswa serta memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Program MBG sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sejak usia sekolah. Karena itu, pemerataan akses dan kualitas layanan menjadi faktor penting agar manfaat program benar-benar dirasakan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pedesaan dan pelosok daerah.

Program MBG menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Karena itu, pemerataan fasilitas pendukung seperti SPPG menjadi faktor penting agar manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh seluruh siswa tanpa memandang lokasi tempat tinggalnya.

Baca juga :  Hadiah Total 1.7 Miliar, Pemprov Bali Sesuaikan Jadwal Lomba Ogoh-Ogoh 2020

Menurut Ni Putu Tutik Kusuma Wardhani, keberadaan dapur MBG di wilayah pedesaan tidak hanya memperluas jangkauan layanan, tetapi juga dapat mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan masyarakat, pelaku UMKM, dan pemasok bahan pangan setempat. Dengan demikian, program ini diharapkan memberikan manfaat ganda, baik dari sisi kesehatan maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia berharap evaluasi terhadap sebaran SPPG terus dilakukan agar pembangunan dapur MBG lebih tepat sasaran. Pemerataan layanan dinilai menjadi kunci keberhasilan program pemenuhan gizi nasional yang saat ini sedang dijalankan pemerintah.

Selain memperluas jangkauan layanan, pemerataan dapur MBG juga dinilai penting untuk memastikan seluruh siswa memperoleh hak yang sama terhadap makanan bergizi. Dengan distribusi yang lebih merata, manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat di perkotaan maupun pedesaan.