DIKSIMERDEKA.COM DENPASAR – Bali menjadi daerah terbaru yang dijadikan lokasi pengujian transformasi layanan bantuan sosial berbasis digital. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Uji Coba Terbatas Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Gelombang I secara serentak di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bali, Kamis (4/6/2026).

Uji coba ini merupakan kelanjutan dari program piloting yang sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2025. Pemerintah ingin memastikan kesiapan sistem sebelum Portal Perlinsos diterapkan dalam cakupan yang lebih luas di berbagai daerah Indonesia.

Portal Perlinsos di Bali menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi digital layanan publik, khususnya dalam penyaluran dan pengelolaan program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, setiap kabupaten dan kota melibatkan sekitar 100 hingga 150 agen yang bertugas mendampingi masyarakat saat melakukan registrasi berbagai program bantuan sosial melalui sistem digital tersebut.

Program yang menjadi fokus dalam uji coba ini antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Melalui pendampingan langsung, pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai kendala teknis maupun nonteknis yang muncul saat masyarakat menggunakan sistem.

Baca juga :  Parta: Jangan PHP Masyarakat dengan HET Tapi Tak Ada Stok Minyak Goreng

Evaluasi Sebelum Diterapkan Secara Nasional

Kementerian PANRB menjelaskan bahwa pelaksanaan uji coba tidak hanya bertujuan menguji kesiapan teknologi, tetapi juga mengukur kesiapan sumber daya manusia dan efektivitas proses pelayanan di lapangan.

Berbagai temuan yang diperoleh selama pelaksanaan Portal Perlinsos di Bali akan menjadi bahan evaluasi penting sebelum sistem dikembangkan ke wilayah lain dalam skala yang lebih besar.

Pemerintah berharap sistem ini mampu menghadirkan layanan perlindungan sosial yang lebih terintegrasi sehingga masyarakat tidak lagi menghadapi proses administrasi yang rumit saat mengakses bantuan pemerintah.

Selain itu, digitalisasi layanan juga diharapkan dapat meminimalkan potensi kesalahan data dan meningkatkan akurasi penerima manfaat.

Libatkan Banyak Kementerian dan Lembaga

Pelaksanaan uji coba melibatkan berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah. Tim teknis dari Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB dan Kementerian PPN/Bappenas bertindak sebagai koordinator wilayah untuk Provinsi Bali.

Baca juga :  PLN Dukung Konser Musik di Bali untuk Geliatkan Ekonomi

Kegiatan ini juga melibatkan perwakilan dari Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Dewan Ekonomi Nasional (DEN), serta Kementerian Dalam Negeri.

Kolaborasi lintas lembaga tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan Portal Perlinsos berjalan sesuai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung agenda transformasi digital pemerintah secara nasional.

Menuju Sistem Perlindungan Sosial yang Terintegrasi

Pemerintah menargetkan Portal Perlinsos menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat dalam mengakses berbagai program perlindungan sosial secara digital. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, proses pendaftaran, verifikasi data, hingga penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien.

Keberhasilan uji coba di Bali akan menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kesiapan implementasi Portal Perlinsos secara lebih luas di Indonesia.

Transformasi Digital Bansos Terus Dipercepat

Pemerintah terus mempercepat digitalisasi layanan publik, termasuk dalam sektor perlindungan sosial. Kehadiran Portal Perlinsos di Bali menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem bantuan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Baca juga :  Respon Keluhan Wisman, Wagub Cok Ace Cek Imigrasi Bandara Ngurah Rai

Selama ini, proses pendaftaran dan pembaruan data penerima bantuan sosial kerap menghadapi berbagai kendala, mulai dari perbedaan data antarinstansi hingga keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan administrasi. Melalui Portal Perlinsos, pemerintah berupaya menyederhanakan proses tersebut dalam satu platform digital yang terhubung.

Selain mempermudah masyarakat, sistem ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat mengenai penerima manfaat. Dengan data yang lebih valid, penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Keberhasilan uji coba Portal Perlinsos di Bali akan menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan sistem ke tingkat nasional. Pemerintah berharap pengalaman dari lapangan dapat menjadi masukan untuk menyempurnakan fitur, meningkatkan kenyamanan pengguna, serta memperkuat keamanan data penerima manfaat.

Transformasi digital di sektor perlindungan sosial juga menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi yang tengah dijalankan pemerintah. Dengan pemanfaatan teknologi, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, efisien, dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.